Sabtu, 21 November 2009






Jl. Jati Agung No. 8, Jatipadang - Pasar Minggu  
Jakarta 12540, INDONESIA  
Telp : +62 (21) 788 45 871   
Fax : +62 (21) 780 6959  
E-mail : huma@huma.or.id , huma@cbn.net.id  
Anggota
Silahkan Login
Login
:
Password
:
Agenda HuMa
Polling
Karena substansi dalam pembahasan RUU Minerba tak mengakomodir kepentingan rakyat, sejumlah LSM minta DPR menunda pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. LSM minta dilakukan kaji ulang terhadap pengelolaan sumber daya mineral. Semangat RUU Minerba tak berubah sama seperti UU No. 11/1967 yang bakal digantikannya. Padahal, pengelolaan sumber daya mineral yang selama ini dilakukan berdasarkan UU No. 11/1967 telah melahirkan banyak kesengsaraan masyarakat sekitar dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, setujukan anda jika mengesahan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) ditunda?

  Setuju
  Tidak Setuju
  Tidak Tahu

User Online
Ada 1 pengguna online !
BERITA
Halaman: 1/1
Pemkab Bisa Cabut Hak Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Kilang LNG
Penulis : Luwuk Post, Jum'at 5 Juni 2009

Jika pembebasan lahan bagi pembangunan Kilang LNG di Kecamatan Batui tetap menemui jalan buntu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dapat saja mencabut hak penguasaan tanah secara paksa dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, Syaifuddin Muid dalam pemaparannya diacara tatap muka antara PT Donggi Sinoro LNG (DSLNG) dan pemuka adat serta tokoh masyarakat Batui bersama unsure tripika kecamatan yang di gelar di Balai Pertemuan Umum Kecanatan Batui, Kamis (4/6) kemarin.

Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus
Penulis : Tribun Pontianak/Dasa Novi Gul

Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut ....

LSM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Minerba
Penulis : Siaran Pers JATAM - WALHI - ICEL - HuMA, 5 Desember 2008

Karena substansi dalam pembahasan RUU Minerba tak mengakomodir kepentingan rakyat, sejumlah LSM minta DPR menunda pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. LSM minta dilakukan kaji ulang terhadap pengelolaan sumber daya mineral.

RUU MINERBA PERPARAH PEMISKINAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN
Penulis : Siaran Pers JATAM - WALHI - ICEL - HuMA, 5 Desember 2008

Pemerintah dan DPR RI rupanya tutup mata terhadap praktek-praktek pertambangan lewat UU No 11/1967, yang telah berlaku lebih 4 dekade. Terakhir, mereka akan menuntaskan Rancangan UU Mineral & Batubara, disingkat RUU Minerba dan segera disahkan di rapat paripurna DPR RI minggu depan.

Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana
Penulis : Yance Arizona

“Bila hukum adat kuat, maka hukum negara juga akan kuat”. Ungkapan itu disampaikan oleh seorang ibu masyarakat hukum adat Tau Taa Wana dalam dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu tanggal 29 Oktober 2008. Dengar pendapat ini membahas tentang Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana.

Menuju Randublatung, Blora
Penulis : Yance Arizona

Malam itu bulan seperti tempurung yang diisi dengan air. Penuh dan datar. Pukul sepuluh malam (09/08/2008) saya tiba di Stasiun Randublatung, Blora. Di Kabupaten paling timur di Jawa Tengah ini awan jarang terlihat, baik siang maupun malam. Sudah empat bulan musim kemarau berlangsung menjadikan siang hari sangat terik dan malam hari bulan dan bintang terlihat benderang.

Penebangan Hutan untuk Perkebunan Sawit Tingkatkan Emisi Karbon
Penulis : Ani Purwati

Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit akan semakin meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sebagai salah satu gas rumah kaca (greenhouse gasses), peningkatan karbon tersebut akan meningkatkan peluang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Demikian disampaikan Roger A. Sedjo, Direktur Program Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan pada Resources for the Future (RFF) dalam seminar yang diadakan RMI di Bogor, Jawa Barat (12/8).


KLIPING
Kayu Sitaan Polisi Dibebaskan Pekan Ini
Kayu sitaan kasus pembalakan liar di Riau sebanyak 2 juta meter kubik pekan ini akan diserahkan kepada pemiliknya. Hari Selasa ......
Enam Daerah Gagal Rehabilitasi Hutan Kritis
Enam kabupaten/kota di Kalimantan Tengah gagal melakukan upaya rehabilitasi kawasan hutan kritis seluas puluhan ribu hektare sepanjang tahun 2008 lalu. ......

ANALISA HUKUM
Mengapa Kita Perlu Membentuk Lembaga Pengawas dan Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik?
Reformasi yang telah lama berjalan meninggalkan sejumlah rintisan awal untuk membangun kelembagaan transisional yang didukung oleh sejumlah produk hukum. Komisi ......
Membuat HAM Bermakna
HAM berurusan dengan dua hal. Pertama, menyangkut hak dan kedua, mengenai manusia. Untuk menghubungkan keduanya maka dalam perdebatan filosofis, HAM ......
Problematik Pembaruan Hukum dan Persoalan Agraria: Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Agenda Pembaruan Hukum Agraria
Sejak lama pembaruan agraria diupayakan dalam berbagai langkah hukum, namun hingga saat ini berbagai upaya tersebut senantiasa menemukan kesulitan bekerja ......
Hutan Kaya, Rakyat Ditembak
Bambang Sutedjo (30 tahun) dan Cipto (33 tahun) tewas ditembak oleh Polisi Hutan saat mereka bersama 30-an orang lainnya mencari ......
Korupsi Ekologis
Ungkapan Lord Acton yang mengatakan: Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutelly, sudah menjadi asumsi alamiah mesti tidak dinormatifikasi ......

Copyright ©2006 HuMa

Download PDF Reader

68755 pengunjung sejak 2003
Tampilan lebih baik dengan menggunakan Internet Explorer