In his recent opinion article in these pages, Agus Purnomo, President Susilo Bambang Yudhoyono’s special adviser on climate change, blamed the environmental movement’s attack on the presidential instruction on the logging moratorium, saying the criticism overlooked the many good aspects of the decree, which puts a two-year halt on new permits to clear primary forests and carbon-rich peatland

"Secara ideologis filsafati keduanya sama-sama mengacu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945> Tetapi secara yuridis telah terjadi penghapusan keterkaitan norma," ujar ahli hukum agraria Universitas Brawijaya (Unibraw) Suhariningsih dalam sidang pengujian undang-undang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Achmad Sodiki, Jakarta, Selasa (10/5). Ahli yang dihadirkan oleh pemohon itu menyatakan penghapusan norma itu tidak secara langsung melanggar Pasal 33 UUD 1945, namun berpotensi mengilangkan hak-hak warga negara.

ASEAN strategy to deal with climate change has been formulated in ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), one of the three ASEAN pillars. There are some major strategies taken by the ASCC. First, dealing with information about diseases as a specific impact of climate change, the ASCC will strengthen cooperation through sharing of information and experiences to prevent and control infectious diseases related to global warming, climate change, natural and man-made disasters.

Jakarta, kompas - Proyek pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia perlu fokus pada isu perbaikan birokrasi pemerintah, keadilan, serta kemanusian. Tanpa itu, kemiskinan masyarakat sekitar hutanlah yang akan lestari. Manajer Program Hutan dan Iklim Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (Indonesian Center for Environ- mental Law/ICEL) Giorgio Budi Indrarto, Minggu (27/2), menyampaikan hal itu menyusul konflik pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di Jambi dan Kalimantan Tengah. Masyarakat di dua kawasan itu resah. Di Jambi, masyarakat bahkan sudah berbenturan dengan petugas keamanan PT Reki (Kompas, 26/2). ”Kasus di Jambi dan Kalimantan Tengah bisa jadi soal kebijakan atau orangnya. Namun, ini menunjukkan ada banyak masalah di proyek REDD+ ini,” kata Giorgio. Koordinator Program Per ubahan Iklim HuMa Bernadinus Steni mengatakan, kelompok sipil mendorong pihak donor menentukan standar tinggi dalam proyek REDD+. Bila lebih rendah, pemerintah akan cenderung mengambil yang lebih rendah untuk mempercepat proses tanpa mau berurusan dengan masalah kehutanan yang merepotkan.

Kami dari beberapa organisasi dan jaringan masyarakat sipil Indonesia memberikan apresiasi dan mendukung upaya pemerintah Indonesia (Satgas REDD+) dalam mengupayakan keselamatan dan keberlanjutan ekosistem hutan lewat penyusunan kebijakan moratorium konversi hutan alam dan lahan gambut. Meski demikian, kami merasa terdapat beberapa catatan mendasar dalam draft kebijakan yang ada dan perlu disikapi agar penundaan ini benar-benar memiliki arti penting bagi kelestarian hutan Indonesia dan memberikan penghidupan bagi jutaan masyarakat yang hidup dan tinggal di dalam kawasan hutan.

Seratusan pengacara publik dan aktivis yang peduli pada kepentingan publik berkumpul di Jakarta dalam pertemuan bertajuk Konferensi Nasional Public Interest Lawyer Network. Konferensi tiga hari itu bukan saja menjadi ajang memperkuat jaringan para pengacara publik, tetapi juga membahas agenda kerja yang bisa dilakukan ke depan. Apalagi, inilah kali pertama para pengacara publik bertemu dalam konferensi resmi.

Lembaga penggiat hukum masyarakat (Huma) menuding Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menguntungkan kaum elit di Indonesia. Sebab, sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, MK belum banyak dimanfaatkan rakyat miskin sebagai jalan mencari keadilan. Selama ini, pengguna MK sebagai jalur perlindungna konstitusional lebih banyak dari kalangan politikus dan orang berpendidikan.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok elit.

Setelah satu dekade reformasi hukum di negeri ini, nampaknya warna keadilan di Indonesia masih abu-abu. Tidak ada kejelasan merupakan gambaran yang tepat untuk menggambarkan hukum negeri ini. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengadakan seminar terbuka bertajuk Staganasi Hukum di Indonesia yang diadakan di Setiabudi Building, Jakarta, Kamis (5/8).