Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: HuMa Meminta Pemerintah Hentikan Tarik Ulur dalam Penetapan Hutan Adat

SIARAN PERS

HuMa, 20 Oktober 2015. Hari ini, telah genap setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimipin Indonesia. Dalam setahun pemerintahan Jokowi ini, Perkumpulan HuMa menagih janji pemerintah untuk segera menetapkan hutan adat.

“Salah satu janji pemerintah Jokowi  adalah menghadirkan negara dalam penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk masyarakat adat,” ujar Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa, “Dan salah satu persoalan masyarakat adat itu adalah penetapan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan mereka.”

Gerakan tagih janji penetapan hutan adat oleh Perkumpulan HuMa ini, menurut Dahniar, tidaklah berlebihan. Pasalnya, selain berlandaskan pada janji Presiden Jokowi yang akan menghadirkan negara dalam persoalan masyarakat juga karena pada awal Oktober ini (6/10) Menteri KLHK telah berkomitmen menetapkan hutan adat pada tahun ini.

“Pada pertemuannya dengan HuMa, ibu Siti Nurbaya, Menteri KLHK secara jelas dan tegas menyatakan dukungannya kepada penetapan hutan adat Wana Posangke, Marga Serampas dan Kasepuhan Karang,” jelas Dahniar, “Hal itu dikarenakan di dalam lokasi-lokasi yang dikelola masyarakat adat secara lestari, tidak terjadi kebakaran hutan.”

Lebih lanjut, menurut Dahniar, tahun 2015 sebentar lagi akan berakhir namun tanda-tanda penetapan hutan adat seperti yang dijanjikan pemerintah belum menampakan tanda-tanda untuk dipenuhi. “Harapan masyarakat adat terhadap negara yang akan hadir untuk menetapkan hutan adat harusnya terus kita  pupuk pemerintah,” tegas Dahniar, “Jangan sampai masyarakat adat kembali disuguhi komitmen politis yang kosong.”

Untuk itulah, lanjut Dahniar, dalam momentum satu tahun pemerintahan Jokowi ini  HuMa dan mitra tentu menagih janji pemerintah atas proses penetapan hutan adat. “Jangan sampai satu tahun pemerintahan Jokowi justru penetapan hutan adat berjalan di tempat bahkan mundur ke belakang,” jelasnya, “Bagaimanapun juga penetapan hutan adat adalah hak masyarakat adat, dan pemenuhan hak mereka sebagai warga negara adalah wajib hukumnya, bukan sesuatu yang transaksional.”

HuMa mencatat bahwa hingga tahun 2014 terdapat 60 konflik sumber daya alam dan agraria yang menyertakan masyarakat adat. Setidak-tidaknya sejumlah 274 hak asasi manuaia yang terdiri dari hak ekosob secara umum, hak sipil dan politik bagi individual, hak hidup, dan hak atas kepemilikan telah dilanggar dan hingga hari ini tak kunjung dipulihkan.  “Padahal, Jokowi telah berkomitmen untuk melaksanakan secara penuh mandate TAP MPR No. IX/2001 serta penyelesaian  konflik agrarian yang selama ini terjadi.  Namun, pemenuhan komitmen tersebut tidak menunjukkan kemajuan yang berarti hingga satu tahun menduduki tampuk pemerintahan,” lanjut Dahniar.

Sementara itu Putusan MK35 ynang merekonstruksi hutan adat untuk tidak lagi berada di dalah hutan negara telah berjalan selama 2,5 tahun. Pasca putusan tersebut, berbagai kebijakan setingkat menteri baik yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Desa , maupun Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menjadi pemanis wajah pemerintah tanpa realisasi.

“Kami merasakan tarik ulur yang luar biasa dalam mendampingi 13 masyarakat adat yang terus berjuang untuk ditetapkannya hutan adat mereka.  Karenanya, dalam satu tahun pemerintahan  ini kami mempertanyakan keseriusan komitmen pemerintahan Jokowi – JK untuk melaksanakan konstitusi dan melaksanakan janji yang diucapkan khususnya kepada masyarakat adat.” tegasnya.

 

Kontak Media:

Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa

Mobile:(+62)81341333080

Sisilia Nurmala Dewi, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Perkumpulan HuMa  Mobile:(+62)82110056308

Informasi untuk Editor

HuMa adalah organisasi non pemerintah, bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Selengkapnya di www.huma.or.id 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>