Laporan dan Siaran Pers “Menggerogoti Jantung Kalimantan”

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam hilangnya hutan di Indonesia[1] dan digunakan untuk mempertahankan salah satu perubahan legislatif terbesar dalam sejarah negara – Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang de-regulasi yang menyapu ini memutar kembali perlindungan yang sudah lemah untuk masyarakat adat di Indonesia dan membuat tanah mereka rentan terhadap perampasan.

Ini sangat memprihatinkan mengingat para investor dan Lembaga Keuangan Internasional mendukung mega-proyek di seluruh Kalimantan, yang sekarang memiliki mandat yang lebih besar untuk mencaplok tanah adat atas nama ‘kepentingan umum’ dibawah UU Cipta Kerja.

Perbatasan Kalimantan – menjaga beberapa hutan tropis tertua dan paling beraneka ragam di dunia – satu pusat ekspansi sawit di negara Indonesia dan Malaysia dimana setengah dari semua deforestasi dikaitkan ke tanaman monokultur, mengancam ruang hidup ribuan komunitas adat.

Sejak 2005, sudah ada upaya untuk menggalakkan koridor perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yang membentang di sepanjang hutan perbatasan Kalimantan. Ini menjadi fokus di laporan utama yang diluncurkan oleh Forest Peoples Programme dan mitra-mitra mereka.

Awalnya disebut Mega Proyek Minyak Sawit, proyek ini digagalkan oleh protes internasional. Ini diikuti dengan pembentukan inisiatif konservasi Heart of Borneo, yang berupaya melindungi 23.4 juta hektar di hutan di Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Meskipun terlepas dari kemenangan ini, pada dekade terakhir ini kita menyaksikan meningkatnya konflik lahan dan kriminalisasi masyarakat adat di wilayah perbatasan karena perkebunan sawit masuk ke interior Borneo yang didukung oleh dua proyek mega-infrastruktur, yaitu Jaringan Jalan Trans-Kalimantan – yang mencakup perbaikan dan pembangunan 16 rute jalan sepanjang lebih dari 5.316 kilometer di seluruh pulau – dan Pan-Borneo Highway – 2.333 kilometer jalan-jalan utama di Sabah dan Sarawak di Borneo Malaysia.

Infrastruktur baru ini akan membelah blok-blok hutan Kalimantan yang tersisa dan Heart of Borneo, memberikan akses sepanjang musim ke hutan dan membukanya untuk meningkatkan tingkat kerusakan, eksploitasi dan perampasan oleh para investor. Tanah adat khususnya sangat terdampak.

Saat ini di Indonesia, 1% penduduk menguasai 59% sumber daya agraria dan tanah. Tidak sampai satu persen dari masyarakat adat di Indonesia yang telah menerima sertifikat milik resmi bahkan atas sebagian kecil tanah adat mereka. Hal ini telah memicu badai yang sempurna: kombinasi mega-infrastruktur, investasi swasta dan de-regulasi yang mengancam hutan tropis Kalimantan yang tersisa dan juga jutaan masyarakat adat yang bergantung pada hutan tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

Tapi siapa yang membiayai kehancuran ini?

yuk simak lengkap laporannya di link yang ada dibawah ya.. selamat membaca..

 

 

Breaking-the-heart-of-Borneo-ENG-digital

 

Breaking-the-heart-of-Borneo-BAH-digital

Share