Home / Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

sketsa_posterHUMA_inking (Large)

Hutan adat bagi masyarakat hukum adat menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan kesehariannya, sekaligus titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, tatkala negara justru mengingkari keberadaannya. Hutan menyediakan aneka macam kebutuhan hidup bagi masyarakat hukum adat. Hutan juga menjadi sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat yang mereka rawat dan jaga sejak dahulu kala.

Pemerintah perlu menjamin kepastian legal untuk hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat, seperti yang dicita-citakan dalam Konstitusi. Instrumen hukum yang ada belum mampu menjamin keberlangsungan masyarakat hukum adat dengan hutan adatnya. UU Kehutanan telah memisahkan hutan adat dari masyarakat hukum adat melalui “negaraisasi” hutan. Negaraisasi hutan oleh pemerintah berakibat pada kerentanan masyarakat hukum adat dalam menjamin kesejahteraan mereka dan keberlanjutan ekologis hutan.

Koreksi terhadap situasi tersebut dilakukan melalui Putusan MK 35 tahun 2012 tentang pengakuan hutan adat. Masyarakat hukum adat menyambut Putusan tersebut dengan beragam cara mulai dari cara-cara praktis, politis dan yuridis. Putusan MK 35 tahun 2012 telah membangkitkan semangat baru dalam advokasi pemulihan penguasaan hutan oleh masyarakat hukum adat. Putusan tersebut dianggap sebagai salah satu milestone perjuangan masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Hutan adat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK 35 tahun 2012 tidak lagi bagian dari hutan negara. Hutan adat menjadi bagian dari hutan hak masyarakat hukum adat.

Putusan MK 35 tahun 2012 secara legal menjadi perevisi klaim sepihak Pemerintah, yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai hutan negara, seperti dinyatakan dalam UU Kehutanan 1999 sebelum dibatalkan. ‘Negaraisasi’ tanah-tanah hutan masyarakat hukum adat telah berakibat pada pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat, pemiskinan dan deskriminasi masyarakat hukum adat.

Keluarnya Putusan MK 35 tahun 2012 pada akhirnya menjadi sebuah “oase” sekaligus sebagai pintu utama untuk memulihkan kembali hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut adalah upaya menjamin kesejahteraan sosial masyarakat hukum adat dengan menjamin kekayaan alam milik mereka. Untuk itu, implementasi Putusan MK 35 tahun 2012 menjadi hal penting. Dalam rangka itu, implementasi penetapan hutan adat berdasarkan Putusan MK 35 tahun 2012 membutuhkan dialog antar institusi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat adat sendiri.

Dialog multi-pihak ini penting diselenggarakan mengingat untuk mengimplementasikan Putusan MK 35 bersifat lintas-sektor dan lintas level pemerintahan. Sebagai contoh, Putusan MK 35 tidak merevisi pengakuan bersyarat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan 1999. Artinya, legalitas keberadaan masyarakat hukum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam konteks tersebut, peran pemda untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Perda dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi elemen utama untuk penetapan hutan adat.

Oleh sebab itu, sinergi peran antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Hukum Adat perlu ditingkatkan untuk menata dan menginventarisasi kembali hutan adat yang terpisah dari hutan negara. Dengan menjalankan sinergi tersebut, Putusan MK 35 tahun 2012 memiliki makna berarti di lapangan dan tidak hanya sebatas norma teks yang tertulis.

Di sisi lain, banyak masyarakat hukum adat telah diakui keberadaan hukumnya oleh Perda atau SK Kepala Daerah, misalnya; Perda Kabupaten Morowali No. 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Tau Taa Wana, SK Bupati Luwu Utara No. 300 tahun 2004 tentang Keberadaan Masyarakat Adat Seko, Di beberapa tempat di antaranya bahkan telah mengakui secara jelas mengenai keberadaan hutan adat, macam di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, di Jambi. Pengakuan keberadaan hukum masyarakat hukum adat yang telah dilakukan tersebut, tentunya mempermudah proses penetapan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan. Namun, bagi daerah-daerah lain yang belum menetapkan masyarakat hukum adat dengan Perda atau Surat Keputusan Kepala Daerah perlu didorong untuk memperlancar proses hukum penetapan hutan adat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, HuMa beserta mitra-mitranya telah berinisiatif untuk implementasikan hutan adat melalui ujicoba legal dan sosial penetapan hutan adat di di 12 lokasi yang berbeda, mulai dari Kabupaten Aceh Barat dan Pidie di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Merangin di Jambi, Kabupaten Lebong di Bengkulu, Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, Kabupaten Bulukumba dan Luwu Utara di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sigi dan Morowali di Sulawesi Tengah.

Untuk menjalankan inisitaif tersebut, didahului melalui riset aksi Identifikasi Hutan Adat yang dikerjakan HuMa dan mitra-mitra untuk memastikan aspek legal dan sosial penetapan hutan adat di 12 lokasi.  Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti inisitif mendorong penetapan hutan adat ini, maka sangat penting untuk membangun ruang dialog antar-pihak, sektor maupun antar-level dalam sebuah forum yang deliberatif guna mewujudkan agenda bersama hutan untuk kemakmuran rakyat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *