Home / Kehutanan dan Perubahan Iklim / Barisan Rimbawan IPB Mengawali Kuliah dengan Tema Hutan Adat

Barisan Rimbawan IPB Mengawali Kuliah dengan Tema Hutan Adat

 

reportase oleh Supriadi (RMI)

Barisan rimbawan berkumpul gegap gempita menyambut kuliah umum pertama mereka di kota hujan Bogor. Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB di Aula Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan IPB University. Target peserta dalam kegiatan ini merupakan mahasiswa IPB dengan total peserta sekitar 150 orang. Turut hadir sebagai pembicara atau narasumber dalam kuliah umum ini yaitu Dekan Fakultas Kehutanan IPB; Dr. Bambang Supriatno; Prof. Didik Suhardjito; dan Dahniar Andriani, S.H., M.ID. Bertindak sebagai moderator adalah Muayat Ali Muhshi dari Pokja RAPS.

Mbak Nana (Ratnasari) didapuk secara dadakan selaku MC. Ia membuka acara kuliah umum ini yang merupakan kerja sama antara HuMa dengan Fakultas Kehutanan IPB. Ia menyampaikan sedikit pengantar bahwa acara ini berangkat dari pemikirian, pengalaman, serta gerakan advokasi hutan adat yang selama ini berlangsung di Indonesia. Semua pengalaman tersebut sebenarnya dapat menjadi dekonstruksi hukum serta titik tolak penguatan posisi masyarakat adat. Dalam gerakan advokasi masyarakat adat perlu diskursus-diskursus keilmuan, scientific method, dan keterlibatan unsur akademisi.

KEYNOTE SPEECH

“Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan (Peluang dan Tantangan) dan

Peran Sarjana Kehutanan”

Dekan Fakultas Kehutanan IPB Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc

Keynote speakers membuka kegiatan hari ini dengan menyampaikan materi bertemakan peluang, tantangan, dan peran sarjana kehutanan dalam mengimplementasikan Hutan Adat. Beliau menyampaikan bahwa topik hutan adat ini tidak disampaikan dalam mata kuliah tersendiri di IPB. Oleh karena itu diperlukan perhatian lebih dari mahasiswa, peserta kegiatan ini, selama penyampaianj materi-materi dalam acara ini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan beliau, yaitu:

  1. Kebijkan dan dasar hukumnya (disampaikan selintas saja).
  2. Data dan fakta.
  3. Bagaimana prinisp, pengelolan, permasalahan, dan tantangan pengelolaan hutan adat. Ini penting karena pengelolaannya mempertahankan sustainability tidak hanya orientasi pada produksi.
  4. Tomorrow people – Future forestry leader.

Bapak Dekan lebih lanjut menyampaikan bahwa hutan adat berperan secara fisik sebagai penyedia pangan, bahan bakar dan obata-obatan tradisional. Secara spiritual hutan adat berperan sebagai hutan kramat, di beberapa tempat jadi pemakaman. Secara sosial jadi tempat melaksanakan kegiatan komunal/tradisi adat. Sedangkan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain secara ekologi hutan adat menjadi tempat hidup satwa dan tumbuhan liar. Penting untuk diingat oleh mahasiswa bahwa pada era kehutanan sekarang berbeda dengan era kehutanan sebelumnya.

Kebijakan dan dasar hukum. Terkait konteks pemerataan ekonomi nasional, ada tiga hal yang disiapkan pemerintah:

  1. Lahan, dibagi dua jadi asset dan akses. Dalam asset sendiri ada Land Tenure Right UU PA No.5/1960 dan adanya TORA dengan 4,1 juta Ha di dalam kawasan hutan dan 4,9 juta Ha di luar kawasan hutan. Sedangkan berkaitan dengan akses ada reforma agraria dan dikemas dalam skema perhutana sosial (PS) dengan target 12,7 juta Ha.
  2. Kesempatan.
  3. Kapasitas SDM.

Alokasi TORA sebagaimana disampaikan dalam pidato Bu Menteri KLHK pada 13 Januari 2018. Disebutkan bahwa yang membedakan TORA dengan PS yaitu TORA memberi hak milik berupa sertifikat oleh BPN sedangkan PS mendapat hak untuk mengelola masyarakat tapi tidak memiliki lahan/area tertentu (mendapat hak pengelolaan tapi tidak memindahtangankan).

Dasar hukumnya apa? Yang jelas ada dalam perubahan UUD 1945 pasal 18B (2) disebutkan bahwa: “Negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya, dengan batasan: (1) Sepanjang masih hidup, (2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, dan (3) Diatur dengan UU.” Juga pasal 28 I ayat (3) yang berbunyi: “Identitas Budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban.” Selain itu pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat—dalam perspektif UU 41/1999 pasal 67 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya (merujuk pada kata-kata ‘pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari’, ‘berdasarkan hukum adat yang berlaku’ atau local wisdom, dan mendapatkan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraannya).

Pertanyaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apakah masyarakat adat tidak boleh memanfaatkan hutan adat untuk kegiatan berorientasi industri? Sebab kalau tetap susbisten sejatinya masyarakat adat itu mengalami pemiskinan secara terstruktur (structural). Harusnya mereka diajarkan mengelola hutan adat seacra berkelanjutan. Harusnya boleh lebih dari susbsiten, tapi ya arahannya begitu. Padahal hutan adat dikelola oleh masyarakat adat dengan local wisdom mereka yang tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Data dan fakta. Hasil telaah Direktorat PKTHA terhadap data peta BRWA menunjukkan bahwa klaim wilayah adat di dalam kawasan hutan negara terdiri dari 520 polygon seluas keseluruhan ± 6.205.809 Ha (penyampaian data November 2017) yang secara fungsi terdiri dari: (a) Hutan Lindung seluas ± 1,7 juta Ha; (b) Hutan produksi (baik hutan produksi tetap, terbatas, dan produksi yang dapat dikonversi) seluas ± 2,9 juta Ha; dan (c) Hutan konservasi seluas ± 1,6 juta Ha. Berdasarkan data ini diketahui bahwa hutan adat sebagian besar statusnya tumpang tindih dengan perizinan/penggunaan kawasan hutan. Selain itu berdasarkan peta sebaran wilayah adat dalam kawasan hutan negara (versi BRWA) diketahui bahwa wilayah hutan paling hutan adat ada di Kalimantan (± 3,7 juta Ha) dan Maluku dan Papua (± 1,2 juta Ha). Selanjutnya beurutan dari yang paling banyak ke paling sedikit yaitu Sulawesi, Sumatera, dan Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Data hasil analisis Dirjen KSDAE diketahui pula bahwa luas usulan hutan adat paling besar berada di area Taman Nasional seluas ± 1,4 juta Ha. Per 13 Januari 2018 ada 134 usulan wilayah adat di dalam 51 kawasan konservasi di 20 provinsi dengan total luas ± 1,7 juta Ha. Lalu pertanyaannya apa boleh diajukan hutan adat di dalam kawasan-kawasan tersebut? Kenapa tidak boleh? Sebab orientasinya harusnya bukan lebih ke status tapi pemanfaatannya. Ini jadi sorotan karena sesuai data tersebut memang sebagian besar data usulan hutan adat tumpang tindih dengan zona tradisional Taman Nasional (zona perlindungan dan zona inti).

Hutan adat di kawasan konservasi, tutupan lahan (tuplah) luar biasa dan pengelolaan hutan juga baik. Bapak Dekan Fakultas Kehutanan IPB ini juga melanjutkan penjelasannya bahwa luas tutupan lahan di usulan wilayah adat dalam kawasan konservasi paling banyak ada di hutan lahan kering primer (67,49%) lalu hutan lahan kering sekunder (12,72%). Terbukti bahwa fungsi konservasi di dalam hutan tetap terjaga ketika hutan konservasi ini telah ditetapkan sebagai hutan adat.

Tiga prinsip pengelolaan hutan adat (dan pengelolaan hutan secara umum), kaidah umumnya adalah kehati-hatian.

  1. Tahap persiapan. Dalam tahap awal harusnya minimum require Ground check harus jelas dan legalitas (adanya SK atau perda) dipastikan kembali sebelum dilegalkan.
  2. Tahap pelaksanaan. Mengikuti prinsip pengelolaan hutan lestar Ukuran keberhasilan harus jelas termasuk dalam pengelolaan hutan adat. Jaminan keberlanjutan secara jelas juga menghargai local wisdom.
  3. Tahap monitoring dan evaluasi (monev). Ada norma, standar, dan pinrisp yang j Jelas siapa yang melaksanakan dan implikasinya. Continuous improvement at all stages, insentif dan disinsentif.

Prinsip dasar pengelolaan.

  1. Keutuhan kawasan dan keberlanjutan fungsi (sama seperti semula).
  2. Kemandirian—berkaitan dengan akuntabilitas, tranpsoarasi dan adanya special treatment karena ada local wiosdom yang mungkin berbeda dengan pengelolaan hutan prokduksi.
  3. Kebermanfaatan. Hutan adat bisa meningkatkan

Cakupan aspek pengelolaan ada 3, yaitu: (1) Manajemen kawasan, terdiri dari pemantapan, penataan, dan pengamanan kawasan; (2) Manajemen SDA/H, meliputi kelola bisnis, sosial, dan ekologi; dan (3) Manajemen kelembagaan, meliputi organisasi lembaga adat, memelihara kearifan lokal, dan ketersediaan instrumen kembali.

Sedangkan permasalahan yang mungkin muncul dalam mengelola hutan adat, antara lain:

  1. Dinamika perubahan sosial, politik, dan ekonomi sebaggai ancamana pengelolaan hutan adat.
  2. Over eksploitasi karena peningkatan deman
  3. Tersebarnya informasi hutan adat secara global. Boleh jadi informasi semakin luas, investor tertarik masuk ke area hutan adat.
  4. Bertambahnya populasi dikhawatirkan terjadi pergesaran manajemen hutan adat.

Tantangan-tantangan pengelolaan hutan adat antara lain:

  1. Keberlanjutan (profesionalisme versus kearifan lokal). Termasuk bahasan mengenai tomorrow people diharapkan mampu mengelola hutan adat.
  2. Eksternal, adanya tekanan atau provokasi dan arus informasi.
  3. Internal, termasuk sistem pewarisan budaya, kearifan, nilai, dan lain-lain.
  4. Kesejahteraan yang berkeadilan.
  5. Akuntabilitas, meliputi monev dan implikasi

Melanjutkan penjelasannya, keynote speakers menyampaikan kompetensi global yang harus dimiliki rimbawan mada depan (global competence).

  1. Memastikan integritas. Memastikan untuk masa depan kalian
  2. World class competence dalam dunia profesional (berkelas internasional).
  3. Nasionalisme yang kuat.
  4. Kemampuan berkomunikasi dan berbahasa yang baik, terutama bahasa asing.

Berdasarkan pemaparan ini, beliau berharap bahwa para mahasiswanya (calon sarjana kehutanan) memiliki world class competencies, namun tetap menjaga uniqueness and Indonesia’s value. Jadi kalau kita amati kompetensi berdasarkan perkembangan zaman—dari zaman batu, kerajaan, penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, dan zaman sekarang dan yang akan datang—terjadi pergeseran kompetensi yang dibutuhkan yaitu dari postur tubuh, status/pangkat, pendidikan, dan kekayaan hingga keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan saat ini (kepemimpinan, kecerdasan emosional-spiritual, terampil, serta penguasaan teknologi dan informasi). Zaman sekarang kita harus berani, zaman dulu sama ada keberanian tapi bukan berarti nekat. Keberanian yang dimaksud saat ini adalah berani ambil risiko dan keputusan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan untuk menjadi seorang good forestry leader, diharapkan generasi saat ini memiliki beberapa hal:

  1. Jujur dan amanah.
  2. Melakukan sesuatu yang terbaik, misal belajar dengan cara terbaik. Active listening mendengar atau tidak hanya berbicra.
  3. Critical thinking, terutma memikirkan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, itu kenapa begitu dan apa implikasinya?
  4. Adaptive, merespons masalah yang sangat komple
  5. Good communication skills.
  6. Willingness to colaborte. Saat ini era kolaborasi, masalahan kehutanan tiak hanya dapat diatasi sendiri oleh lulusan kehutanan. Mungkin kuta butuh orang Sosiologi, Antropologi, Fisika, dan Komp Jangan memikirkan maju sendirian, harus kerja sama.
  7. Kreatif dan inovatif.
  8. Orientasi pada pemecahan masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan membuat masalah semakin kompleks.

Sebagai penutup, orang yang survive bukan mereka yang kuat tapi mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Sehingga yang namanya smart leader adalah mereka yang responsif terhadap perubahan dan tantangan yang terjadi. Diperlukan kapasitas dan keahlian yang andal untuk menghadapai permaslahan pengelolaan hutan adat di masa depan.

Selain itu, Dekan Fakultas Kehutanan IPB juga mengucapkan terima kasih kepada HuMa yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga mahasiwa bisa jadi lebih paham soal isu hutan adat. Terima kasih juga kepada KLHK. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini bisa memberikan keberkahan kepda Tuhan YME, dengan ini kuliah umum hari ini dibuka.

 

KULIAH UMUM 1

“Implementasi Kebijakan Hutan Adat Indonesia: Hambatan dan Terobosan”

Direktur Jenderal Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat – Ir. Muhammad Said, MM

Sebelum memulai sesi kuliah umumnya, Pak Said terlebih dahulu merespons apa yang disampaikan oleh Pak Dekan pada sesi keynote speech sebelumnya (terutama terkait kebijakan pemerintah yang memberi alokasi lebih luas untuk masyarakat memanfaatkan dan mengelola hutan). Sebagaimana telah disebutkan oleh keynote speakers bahwa ada dua skema terkait lahan di Indonesia yaitu TORA dan pemberian akses bagi masyarakat untuk mengelola hutan melalui lima skema Perhutanan Sosial (PS)—melibatkan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan pemilik konsesi. Untuk TORA sendiri, KLHK diminta mengalokasikan lahan minimal 4,1 juta Ha (mengalokasikan lahan yang sudah lama dikuasai masyarakat, bahkan sebelum diberikan tata guna hutan dan sertifikat). Pada tanggal 10 Agustus 2019 lalu di depan gubernur dan bupati, Menko Pertanian memberikan lahan (TORA) tersebut seluas 1,3 juta Ha dari target 4,1 juta Ha—termasuk di dalamnya lahan yang masih dalan area kehutanan dengan fungsi/zonasi yang berbeda.

Kedua, Perhutanan Sosial itu lahan yang sifatnya tidak dimiliki tapi masyarakat punya akses untuk mengelolanya. Target PS sendiri seluas 12,7 juta Ha. Dalam masa efektif kerja selama dua tahun (2018 hingga Juli 2019) telah dicapai 3,1 juta Ha PS. Lahan tersebut diberikan kepada masyarakat melalui berbagai skema, termasuk didalamnya akses lahan yang dikelola Perhutani di Pulau Jawa.

Masuk ke dalam materi kuliah umumnya, hal paling mendasar dalam merespons persoalan perhutanan sosial ini adalah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35 tahun 2013. Putusan MK 35 tersebut menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara (berlainan dengan isi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa hutan adat merupakan huta negara). Keluarnya Putusan MK 35 ini menetapkan status hutan adat yang bukan lagi bagian dari hutan negara. UU No. 41/1999 ini didalamnya disebutkan ada dua status hutan di Indonesia yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Di dalam Hutan Negara tersebut muncul konflik-konflik karena belum mengakomodir hak-hak masyarakat adat pada saat proses pemberian konsensi, konflik-konflik bermunculan dan melalui proses panjang akhirnya berujung dengan keluarnya Putusan MK 35 (menguji UU No. 41/1999).

Dikeluarkannya Putusan MK 35 maka ‘nuansa’ yang ada dalam pasal-pasal tersebut berubah dari status Hutan Negara menjadi Hutan Adat. Penting untuk menyampaikan bahwa perubahan status ‘bukan lagi hutan negara’ bukan berarti dalam pengelolaan hutan tersebut tidak ada lagi pengaturan dari pemerintah. Dalam Hutan Adat sendiri statusnya saja yang keluar dari Hutan Negara, namun tetap ada otoritas pemerintah di sana (siapa yang menetapkan dan adanya kontrol negara). Muncul kekhawatiran bahwa dengan adanya kewenangan pemangku adat maka pengelolaan hutan adat tidak terkendali (menyalahi fungsi hutan awalnya). Tetap ada kontrol negara di sana, misalnya izin untuk membangun rumah (ada IMB) juga membayar pajak. Contoh tersebut menunjukkan adanya intervensi dan pengaturan dari negara yang tetap diperlukan, tiak lepas dari kontrol negara. Pengelolaan hutan adat sesuai konstitusi sehingga tidak ada pertentangan dan bukan hanya Hutan Adat dan Masyarakat Adat namun Masyarakat Non-adat juga diperhatikan kepentingannya.

Pengakuan keberadaan masyarakat adat memang harus benar-benar ada, bukan ‘diada-adakan.’ Bagi mahasiswa selaku tomorrow leader harus bisa memastikan terpenuhinya kriteria ini, lihat kebijakan atau pendamping masyarakat. Karena dalam ranah kebijakan sendiri masih muncul pertentangan ‘Siapa yang menrbitkan/mengeluarkan kebijakan pengakuan Masyarakat Adat? Apakah Perda (Gubernur) atau Bupati?’ Namun yang pasti harus ditunjukkan kalau mereka memang exist. Berikut merupakan kriteria pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang disampaikan oleh Pak Said:

  1. Paguyuban (rechtgemenschap). Kekeluargaan dan kekerabatan masih kuat, bukan sekadar orang-orang berkumpul lalu mengaku-aku sebagai masyarakat adat.
  2. Kelembagaan dalam bentuk pengakuan penguasa adat. Apa masih ada? Ibarat negara, sampai ‘menlunya’ pun ada. Harus ada pembagian tugas dalam kelembagaan adat.
  3. Wilayah hukum adat yang jelas. Selama ini dari KLHK tantangan terbesar salah satunya memang dalam penentuan batas wilayah adat. Bagaimana menentukan batas? Karena salah menentukan batas bisa memuncuokan konflik horizontal. Ada masyarakat adat yang gampang menentukan batas wilayahnya, misal di Masyarakat Adat Kajang. Ketika masuk wilayah adat harus pakai aribut. Itu tidak sulit untuk mengidentifikasi kelengkapan administrasi pengajuan hutan adatnya. Tapi tidak semua masyarakat adat begitu. Misal ada di suatu daerah Masyarakat Adatnya dilarang menebang pohon kemenyan, sedangkan kemenyan ini pohonnya ada dimana-mana. Kalau begitu apakah harus diambil pohon terluar untuk menentukan garis batas wilayah adat?
  4. Peradilan adat. Apakah masih ditaati? Misal di suatu daerah ada pemberian zonasi (kawasan merah untuk konservasi, kuning untuk lading dan perkebunan, dan hijau menandakan perkampungan). Hukum adatnya yaitu siapa yang menebang pohon di zona merah akan ada sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa eksietnsi hukum/peradilan adat masih hidup.
  5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

Pak Said lalu menjelaskan bahwa hal-hal di atas merupakan kriteria utama pengakuan keberadaan Masyarakat Adat. Kalau semua syarat-syarat dilengkapi, harusnya tidak ada lagi keragu-raguan dalam pengakuan Masyarakat Adat. Kawan-kawan di bidang konservasi ragu apakah prinsip konservasi akan terjaga atau masih exist apabila suatu hutan diberikan kepada Masyarakat Adat? Secara personal, Pak Saidi percaya bahwa mereka sangat bijak dalam mengelola alam. Siapa tahu area yang menurut pemerintah masuk zona produksi, ternyata merupakan lahan di Kawasan adat yang tidak boleh digunakan.

Sebaran potensi hutan adat di Indonesia menurut penuturan Pak Said berada di Provinsi Kalimantan Utara, lalu Kalimantan Barat, Kalimanten Tengah, Papua, Sulawesi Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Potensi hutan adat di Indonesia melimpah namun memang informasi ini yang baru KLHK terima. Kadang kami juga memetakan potensi konflik di daerah-daerah tersebut. Namun perlu diingat pemetaan ini mungkin belum mencakup semua daerah, di daerah yang kecil pun bukan berarti tidak ada konflik. Tapi sejauh ini memang baru informasi ini yang KLHK peroleh.

Pengajuan hutan adat sesuai UU Kehutanan harus ada pengakuan masyarakat adat berupa Perda. Walau peraturan tersebut tidak menjelaskan bentuk pengakuannya seperti apa? Apakah setiap masyarakat adat bentuk pengakuannya harus selalu dibarengi dengan dikeluarkannya Perda? Namun dari KLHK sendiri sudah ditetapkan untuk menindaklanjuti setiap usulan/pengajuan hutan adat. Memang ada Perda yang spesifik membahas masyarakat adat di daerahnya, misalnya di Lebak ada Perda yang mendaftar nama-nama Masyarakat Adat Kasepuhan tapi tidak disebutkan lokasi mereka ada di mana saja. KLHK memandatkan Bupati untuk melakukan pemetaan lokasinya. Ada juga Perda yang mengatur tentang tata cara penetapan lahan/wilayah adatnya saja.

Pak Said juga menyampaikan bahwa kesulitan utama dalam penetapan hutan adat adalah memetakan wilayah. Potensi hutan adat berdasarkan status produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat, yang sudah memiliki Perda Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat mencakup wilayah potensi hutan adat seluas 3.067.819 Ha. Sedangkan yang belum memiliki produk hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat meliputi potensi hutan adat seluas 2.890.492 Ha (Direktorat PKTHA per 30 April 2019). Memang KLHK belum memiliki terobosan untuk mengatasi hal ini, belum ada produk hukum KLHK yang mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat beserta wilayahnya. Sebenarnya kalau ini terpenuhi tidak ada masalah.

Tadi Bapak Dekan menjelaskan apakah hutan adat tidak boleh ada dalam wilayah konservasi? Persoalan hutan adat ada yang menggunakan istilah ‘pencadangan.’ Kalau saya pribadi enggan menggunakan istilah itu sebab dalam konteks Masyarakat Hukum Adat mereka tidak memohon/meminta lahan. Mereka sudah ada dan lama tinggal di sana, justru mereka butuh ‘pengakuan.’ Kalau kriteria pengajuan semuanya terpenuhi, harus diberikan. Jika ada yang keberatan dengan pengajuan hutan adat, ingat bahwa sebenarnya mereka bukan ‘meminta.’

Sekjen AMAN menyampaikan bahwa kami tidak mau lagi mengemis untuk mendapat pengakuan. Berbicara tentang Masyarakat Hukum Adat harusnya nomenklatur yang digunakan adalah pengakuan, bukan pencadangan. Kalau hutan adat ada dalam wilayah konservasi atau konsensi harus didiskusikan. Memang sebelum keluar Putusan MK 35 konsesi banyak diberikan kemana-mana, telanjur sudah diberikan. Kalau kriteria terpenuhi maka harus diajak duduk bersama mengenai konsesi itu. Harapannya pengakuan hutan adat bisa berjalan beriringan, bukan saling meniadakan.

Berdasarkan analisis data potensi hutan adat, sebanyak 3.079.701 Ha hutan adat berada dalam fungsi/peruntukan hutan produksi (luasan potensi hutan adat paling banyak). Sedangkan berdasarkan status perizinan IUPHHK, ada 718.499 Ha potensi hutan adat yang sudah keluar IUPHHK-HTInya. Jumlah itu tidak sedikit, oleh karenanya KLHK sudah melakukan diskusi yang melibatkan masyarakat juga Asosiasi Pengusaha Hutan untuk dicari solusi permasalahannya.

Melanjutkan penjelasannya, Pak Said menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami KLHK dalam menetapkan hutan adat, yaitu sebagai berikut:

  1. Kesulitan memetakan dan menetapkan wilayah adat. Misalnya di Kabupaten Lebak, Bupatinya sudah memberi rekomdasi untuk pengajuan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Namun ada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan lain yang ikut mengajukan hutan adat di wilayah yang sama sehingga wilayahnya tumpang tindih. Bupati Lebak menyampaikan ke masyarakat dalam acara SABAKI bahwa dia tidak akan merekomendasikan ke KLHK apabila wilayahnya masih tumpang tindih.
  2. Unit sosial. Ada yang skalanya satu marga (Papua), ada satu kerjaaan seperti Aceh, mungkin di Sumater Barat ada nagari. Makanya penanganannya pun tidak bisa digeneralisir. KLHK pun mulai melibatakan pakar di wilayah-wilayah itu. Misal Aceh kita melibatkan ahli budaya dari Unsyiah. Juga melibatkan LIPI. Kalau KLHK saja yang terlibat dinilai tidak ada interest, dinilai tidak mau diotak-atik.
  3. Klaim wilayah adat dengan motif tertentu. Misal terlanjur menanam sawit di Kawasan yang dilarang. Untuk mendapat legalitas pelanggaran fungsi lahan, mereka mengaku-ngaku sebagai Masyarakat Hukum Adat. Misal motifnya itu, “kalau shutan adat sudah didapat apakah pohon-pohon boleh ditebang?”. Padahal KLHK menilai bahwa Masyarakat Hukum Adat mampu memproteksi hutan.
  1. Masih ada persepsi yang memandang keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagai ancaman.
  2. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.
  3. Klaim wilayah Masyarakat Hukum Adat tumpang tindih dengan lokasi perizinan.

Proses penetapan hutan adat masih lambat, terutama melihat luas hutan adat yang diberikan masih jauh dari target. Perda pengakuan Masyarakat Hukum Adat juga masih minim. Lalu apa terobosan yang dilakukan KLHK? Pak Said menyebutkan bahwa KLHK bulan Agustus 2018 membentuk Pokja dengan adanya pakar-pakar seperti dari HuMa, AMAN, profesor, juga Asosiasi Pengusaha Hutan untuk mencari solusi. Lalu hasilnya tadi sudah disampaikan: sebaran potensi hutan adatnya, pemetaan, bagaimana produk hukumnya, dan lai-lain. Upaya menuju ke sana sudah dibangun.

Kalau sudah ada Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat tapi tidak ditindaklkanjuti maka KLHK mengundang perwakilan DPRD dan pihak lain yang terkait untuk membicarakan ini (koordinasi dan advokasi). Pada tanggal 10 Agustus, Ibu Menteri KLHK juga menerima peta sebaran wilayah adat dari BRWA. Menurut BRWA ada sekitar 10,5 juta Hektar hutan adat yang sudah memiliki Perda. Selanjutnya sinkronisasi dan pemantapan data ini akan dilakukan dengan BRWA.

Terobosan-terobosan yang dilakukan KLHK untuk mempercepat penetapan hutan adat di Indonesia, antara lain:

  1. Meluncurkan peta indikatif wilayah hutan adat fase 1 pada 27 Mei 2019. Meskipun belum ada Perda yang mengatur pengakuan Masyarakat Hukum Adat, tapi kalau sudah ada yang mengajukan akan KLHK masukan dulu dalam peta indikatif wilayah adat. Setelah itu KLHK menentukan prioritas kegiatan. Jadi tidak semua 6,5 juta Hektar ditangani bersamaan. Akan diprioritaskan dulu yang sudah ada kemajuan baru diberikan kepda Ibu Menteri untuk ditindaklanjuti.
  2. Meluncurkan indikatif wilayah hutan adat fase 2 pada 8 Agustus 2019. Di KLHK itu sudah banyak peta indikatif, ada peta indikatif wilayah adat hingga peta konflik. Melalui penetapan peta indikatif wilayah hutan adat dari fase 1 ke fase 2, progress yang telah dicapai hingga 14 Agustus 2019 yaitu penambahan lokasi hutan adat sebanyak 14 titik, 4.717 Ha hutan adat sesuai SK penetapan, dan 100.720 Ha luas wilayah indikatif. Ada penambahan wilayah indikatif hutan adat sebanyak 105.438 Ha (dari 478.291 Ha pada fase 1 menjadi 578.419 Ha pada fase 2).

 

KULIAH UMUM 2

“Hutan Adat sebagai Laboratorium Sosial

Direktur Perkumpulan HuMa – Dahniar Andriani, S.H., M.ID

Mbak Dahniar menyampaikan bahwa biasanya HuMa melakukan kegiatan kuliah umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum, baru kali ini dengan Fakultas Kehutanan. Ini dilakukan atas dasar pemikiran bahwa penting juga untuk melakukan pendekatan dan menggandeng disiplin Ilmu Kehutanan dalam advokasi/kegiatan advokasi yang dilakukan. Sebelum memulai menjabarkan materinya, Mbak Dahniar bertanya kepada peserta apakah ada yang berasal dari Papua, Maluku, atau Ternate. Namun tidak ada peserta kuliah umum ini yang berasal dari sana. Beliau lalu bertanya apakah ada yang berasal dari Sulawesi? Ada satu orang. Lalu yang berasal dari Aceh dan Riau? Tidak ada yang dari dua daerah ini. Tapi kalau daerah Sumatera lainnya cukup banyak (Sumatera Barat, Sumater Selatan, dll).

Beliau menyebutkan agak miris karena tidak ada mahasiswa kehutanan yang berasal dari daerah-daerah tersebut, padahal ada banyak potensi dan masalah yang harus ditangani di daerah-daerah itu oleh orang-orang dengan latar belakang kehutanan. Misal Papua dengan jumlah potensi hutan adat paling banyak di Indonesia, Aceh dengan tatanan adatnya yang khas dalam mengelola SDA, juga permasalahan kebakaran hutan di Riau. Siapa yang akan mengelola semua itu jika tidak ada orang asli sana yang andal? Masih mending jika orang Indonesia sendiri yang menangani, bagaimana kalau orang asing yang datang mengeruk kekayaan SDA Papua lalu pergi begitu saja setelahnya?

Terkait hutan adat apalagi tidak ada mata kuliah khusus yang mengajarkannya dalam kurikulum. Diamika tantangan dan persoalan hutan adat itu yang tidak akan kalian tahu. Selesai dari mengikuti kegiatan ini jadikan hutan adat sebagai wacana. Salah satu data yang mengkhwatirkan, menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan orang yang akan mengelola hutan-hutannya. Oleh karena itu ingat terus materi ini ketika selesai mengikuti kuliah umum, ingat juga konteks yang ada di masyarakat. Karena selama ini mahassiwa hanya belajar, UTS, mngerjakan tugas, lalu tahu nilainya, terus semua kegiatan itu berulang. Tapi kalian (mahasiswa, peserta kegiatan) tidak pernah tahu konteks asli yang dihadapi di masyarakat sana.

Untuk masuk ke dalam materi ini, lebih mudah menonton video HuMa berjudul “Customary Forest Indonesia.” Setelah selesai menonton video tersebut, Mbak Dahniar bertanya kepada salah seorang peserta asal Sulawesi mengenai pendapatnya terkait visual kerbau di dalam video. Menurut peserta tersebut “di Jenoponto ada awasan hutan yang masih berupa savanna, kerbau sering merumput di sana. Tapi di Makassar dan daerah lain sudah jarang ditemui hal seperti itu”. Mbak Dahniar lalu menjawab bahwa visual kerbau itu ada di Kecamatan Seko Provinsi Sulawesi Selatan. Biasanya kerbau dipakai di acara adat. Tapi kerbau itu digunakan sebagai pembajak sawah dikenal sebagai ‘taruja’—jauh sebelum mengenal traktor.

Namun kebiasaan membajak sawah dengan kerbau atau tradisi taruja (mengolah tanah) itu tidak bias dilakukan karena aturan yang melarang aktivitas apapun (termasuk menggembala kerbau di savanna) di dalam Kawasan hutan. Itulah tradisi yang ramah lingkungan dan tidak membutuhkan banyak energi. Itulah nilai dan kerifan lokal yang kita miliki namun hilang diambil orang lain. Rumah tradisional tahan gempa, sedangkan yang dinilai lebih modern justru mudah rusak. Karena kita ingin dinilai leboh maju, itulah yang dinilai maju itu seperti apa. Begitu juga pengelolaan hutan yang baik itu seperti apa?

Hutan itu punya fungsi konservasi. Memang kawasan itu tidak boleh diganggu. Paling mudah, kalau jalan ke kampung ada badan sungai maka 50 m dari sungai tidak boleh ada perkampungan/rumah. Karena itu daerah mudah sekali banjir. Perkebunan juga dilakukan di kemiringan tertentu karena kalau terlalu landai bisa longsor, jadi fungsi konservsinya ada dalam pengetahuan lokal masyarakat. Di setiap Masyarakat Hukum Adat ada hal tersebut, tapi dengan istilah berbeda. Ada pengaturan ruang dan mengaturnya bagaimana. Masyarakat Hukum Adat bukan berarti tidak tidak boleh menggunakan hp atau listrik, tapi memang ada nilai spiritulitasnya di sana, misal di Baduy Dalam dan Kajang.

Namun sayangnya praktik-praktik lokal itu digeser ketika status atas wilayahnya berubah. Sejak zaman kolonial. Di banyak wilayah pembatasan itu di menggunakan tanda tertentu, missal ada yang menggunakan ‘sumber air’ sebagai batas wilayah yang fungsinya sebagai cadangan air. Contoh lain penyebutan ‘sume’ atau semen dari Zaman Belanda di Sulawesi Tengag sebagai batas wilayah. Hukum di kita adalah UU, tapi lebih banyak secara prinsip berasal dari zaman kolonial. Tidak hanya UU No. 41/1999 saja.

Prinsip domain verklaring bahwa segala sesuatu itu harus ada bukti tertulisnya. Prinsip-prinsip zaman kolonial tapi masih diterapkan sampai sekarang. Akibatnya, hukum yang diakui di negeri ini berdasarkan UU tapi hukum di masyarakat sudah tidak terpakai lagi. Hutan di Indonesia dilihat dari statistiknya lebih banyak di kawasan produksi dan konservasi. Tapi itu pun belum jelas semua pengaturan mengenai Kawasan tersebut karena ternyata ada Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di dalam hutan. Tiga komponen ini (Masyarakat Hukum Adat, Hutan, dan Hukum) saling beririsan. Lalu kenapa persoalan Masyarakat Hukum Adat ini menjadi penting? Sebab terdapat wawasan tradisional yang didalamnya ada kearifan lokal dan sumber penghidupan masyarakat di sana.

Banyak orang asing masuk ke dalam hutan Indonesia lalu keluar membawa specimen dari hutan Indonesia. Sedangkan di sisi lain perlindungan kekayaan genetik di Indoinesia masih belum kuat. Oleh karena itu Mbak Dahniar berharap mahasiswa ini kedepannya bisa menjadi orang yang andal dan mampu memengaruhi kebijakan terkait itu. Apalagi saat ini era pasar global dan informasi. Misal Hutan Wanaposangke, orang dari UK dan Norway bisa tahu informasinya dan masuk ke sana. Makanya ini kenapa penting mengecek wilayah, sebab kalua tidak isi hutan Indonesia bisa dipakai dan diklaim orang lain walau statusnya masih milik Indonesia. Untuk mencapai ke sana memang diperlukan orang/ahli dari berbagai disiplin ilmu.

Lalu terkait gerakan sosial, apa yang telah HuMa lakukan? Pertama melaksanakan Sekolah Lapang. Secara de jure penetapan hutan adat tidak mudah walau hutan adat itu sendiri memang sudah ada sejak lama. HuMa, bersama LSM lainnya seperti RMI, mengorganisir, memetakan kebutuhan dan masalah, serta skema kedepan (rencana) pengelolaan yang akan dilakukan. Motif-motif seperti “Apakah kalau status hutan adat sudah didapat lalu pohon-pohonnya bisa ditebang?”, motif semacam ini sebenarnya bisa dilihat selama berproses dengan masyarakat.

Sekolah Lapang juga memberdayakan masyarakat seperti di Malalo Tigo Jurai Sumatera Barat. Teman-teman di sana membeli bibit sendiri lalu mengorganisasi pemeliharaannya. Di Kalimantan Barat ada padi lokal sebanyak 88 jenis yang sudah tidak bisa dikonsumsi orang pada umumnya. Padahal 88 jenis padi itu tidak perlu pestisida dan itu baru jenis-jenis padi yang ada di satu desa. Coba kalau pulang main ke desa masing-masing lalu cek apa yang apa yang ada di daerah kalian juga amati sistem sosial apa yang ada di sana. Di sini HuMa mengajak orang untuk memanfaatkan dan melindungi hutan dengan baik.

Mengenal identitas dalam kedinamisan. Di kampus kalian tergabung dengan berbagai kelompok dan identitas, baik itu kelompok agama, paguyuban, minat dan bakat, dll. Makanya dari itu harus ada pengenalan diri. Begitu juga dengan Masyarakat Hukum Adat. Kenali identitas mereka. Bukan karena makan tidak pakai sendok lalu kalian bilang merek tertutup dari pengaurh luar. Tapi ingat juga Masyarakat Hukum Adat bukan orang yang berkumpul lalu mengaku-ngaku. Berbicara tentang kontak budaya, Masyarakat Hukum Adat Wanaposangke untuk mencapainya perlu 2-3 hari perjalanan. Namun perdaban Turki Ottoman ternyata sudah tercampur ke dalam budaya music mereka. Jadi pola interaksi itu sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana mereka menjaga wilayahnya dengan baik.

Pendekatan kami dalam Sekolah Lapang bahwa alam itu dimanfaatkan, bukan dieksploitasi lalu dihabisi. Nilai komunal dijaga lalu mengenali potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk bisa berkembang. Kita lihat di daerah sana potensinya apa, lalu kita kembangkan juga. Lihat kebutuhan mereka di bidang apa saja.

Manusia dan hutan itu posisinya sebagai apa dan apa? Pertanyaan Mbak Dahniar lalu dijawab oleh seorang peserta “hutan dan manusia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan”. Peserta lainnya menimpali bahwa “hutan sebagai salah satu penyedia oksigen dan komoditas lainnya, sedangkan kita penjaganya oleh karena itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan”. Mbak Dahniar lalu menjelaskan bahwa bagi Masyarakat Hukum Adat hutan bukan merupakan objek/komoditas yang bisa dieksploitasi, namun subjek yang harus dilindugi. Mereka memandang hutan sebagai yang mengharmoniskan dan menyeimbangkan, oleh karena itu harus diseimbangkan jika ada yang kurang (melalui tradisi adat). Mereka ketika ditanya bagaimana mengatur masyarakat dan hutan, pasti mereka ada caranya sendiri. Kerifan lokalnya sendiri. Bukan dikelola Dinas kehutanan dll. Hanya saja mungkin Masyarakat Hukum Adat ini memiliki keterbatasan ketika hendak menyampaikan hal-hal tersebut.

Mungkin bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan menulis skripsi tentang hutan adat masih belum umum. Karena selama ini yang menuliskannya hanya mashiswa hukum. Hutan adat itu bisa jadi pembelajaran dengan melihat perspekti dan latar belakang keilmuan masing-masing. Karena itu adalah wawasan atau kearifan lokal Indonesia namun belum banyak yang menbahas dan membukukan, mungkin kalian jadi orang pertama yang menuliskannya.

 

KULIAH UMUM 3

“Pengakuan Hutan Adat: Perspektif Scientific Forestry

Materi ketiga disampaikan oleh Guru Besar Departemen Manajemen Hutan IPB University Prof. Didik Suharjito. Ada dua hal penting yang akan disampaikan Pak Didiek yaitu soal hukum adat dan scientific forestry. Maka ada dua materi utama yang akan disampaikan, yaitu:

  1. Perkembangan ilmu kehutanan
  2. Lalu bagaimana ilmu kehutanan berhubungan dengan masyarakat adat? Dengan kata laian bagaimana mereka berhubungan dengan ilmu sosial, seperti apa masyarakat adat itu? Khususnya ilmu antropologi, sosiologi perdesaan—karena maasyarakat adat kebanyakan tinggal di perdesan—dan hukum.

Dalam perkembangannya, tadi berkaitan hukum. Tadi dibahas mengenai hukum adat. Kalau antropologi lebih ke adat istiadat secara umum. Perkembangannya dari perkembangan pemikiran ilmu kehutanan, lebih khusus lagi kebijakan kehutanan.

Ilmu kehutanan sebagaimana disampaikan dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Kehutanan; Ilmu Kehutanan itu berkembang di Jerman, makanya ada yang menyebut sebagai German School dan menjadi cikal bakal perkembangan ilmu kehutanan. Kebanyakan, Eropa belajar di Jeman atau Perancis—namun tetap Jerman yang utama. Negara-negara yang lain, belajar di sana atau paling tidak mengundang pakar untuk memberi training. Ada juga yang kepala sekolahnya orang Jerman.

Dr. Brandis adalah tokoh yang memengaruhi perkembangan generasi kehutanan di Jerman dan Amerika. Ia punya kiprah di tatanan Asia (India, Indonesia, dll). Apa yang berkembang di Asia itu turunan dari Jerman. Jaman kolonial itu hampir semua negara yang memiliki penjajahan, utamanya didorong eksploitasi ekonomi. Tentu orientasinya kepentingan ekonomi negara penjajah. Hutan dan tambang kan berhubungan pada masa kolonial itu, makanya ada klaim domain verklaring.

Tapi karena kebutuhan akan konsumsi kayu hutan dilatarbelakangi oleh perkembangan populasi, dibuka lahan untuk pertanian, perumahan, dan infrastruktur. Akibat itu, dari stok kayu menipis dan kondisi lahan semakin rusak. Kritik terhadap pemerintah, bagaimana caranya hanya memberi bibit kepada desa? Di Amerika, India, Eropa biasa seperti itu. Apa yang diterapkan hanya itu saja. Itu bentuk insentif untuk pemberian bibit dan menanam hutan. Juga mengmbangkan pasar karena konsumsi meningkat. Saat ini karena kerusakan lingkungan, dibangun hutan baru.

Di Amerika, Eropa, India, Indonesia, lahan-lahan setelah abad 19 dikuasi oleh masyarakat. Tapi negara Amerika dan Eropa sebenanya total luasan hutannya tidak seberapa. Afrika, Asia, Amerika Latin itu lebih luas, makanya menurut data FAO 70% hutan masih dikuasai oleh negara. Walau hutan dimiliki masyarakat, community forestry semakin berkembang. Amerika dan Eropa sudah biasa tapi proporsinya kecil.

Dalam perkembangannya, ilmu kehutanan cenderung untuk menumbuhkan pohon-pohon lalu prinsip sustainability plantation untuk menghasilkan pohon. Tapi karena adanya kebutuhan ekonomi, yang tumbuh adalah monokultur. Padahal dari segi kebijakan harusnya hutan untuk kebutuhan ekologis. Makanya kebijakan itu mendapat tantangan untuk memenuhi fungsi ekologis dan kepentingan publik, disamping dominasi ‘kayu’ ketika berbicara tentang kehutanan juga orientasi ekonomi. Namun saat ini memang hal-hal lainya sudah mulai dibicarakan juga.  Ada berbagai kepentingan dan perlu dipikirkan banyak aspek lainnya.

Pemikiran ilmu kehutanan berkembang, tidak hanya kayu yang monokultur, seragan, dan produksi—orientasinya berbeda dengan kehutanan ekologis. Jadi banyak ciri-ciri yang menunjukkan kehutanan orientasinya antroposentris dan utilitarian (manfaat terbesar bagi banyak orang—poduksi monokultur untuk mendapat banyak manfaat). Sedangkan fungsi ekologisnya terabaikan. Makanya itu dikembangkan ekologis dengn basis pendekatan ekosentrisme, etika dan value alam (masa ini dan masa yang akan datang) dihargai, juga menghargai berbagai komponen biotik/abiotik dan ekologis. Tidak mengabaikan unsur ekosistem dan merusak. Ini sudah muncul 20 tahun lalu tapi implementasinya berbeda.

Dalam poisisi masyarakat atau manusia, Hutan Industri (HI) adalah fokusnya bagaimana memproduksi kayu. Sedangkan hutan ekologis pusatnya pada manusia untuk mengelola hutan. Adanya pergeseran yang mendorong perubahan paradigma kehutanan. Tapi memang belum 100%, ada konsensus yang terjadi. Tetap perubahan itu tidak meniadakan yang lain, hanya harus berjalan beriringan antara pengetahuan dan tataran praktis itu (akan terus terjadi).

Implementasi ilmu-ilmu ini, seperti pertengahan abad 19 dan awal abad 20, belakangan ada temuan-temuan yang tidak selalu menjadi bahan kebijakan. Di dalam peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat menjadi suber ilmu pengetahuan (hutan ekologis berkembang karena hasil studi dalam tatanan masyarakat karena ada ecological, traditional knowledge, kelembagaan dan local wisdom dibuat menjdi prinsip-prinsip pengelolaan hutan). Dalam kasus di kita, sebagian memang sudah berhasil. Keberhasilan itu berdasarkan hasil studi atau mendapat pegakuan dari lembaga nasional atau internasional. Misal sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Misal skema voluntary forestry menuju pengakuan itu tidak hanya mengandalkan kompetensi masyarakat saja, karena perkembangan ilmu sosialnya sendiri banyak pendekatan.

Ada yang bilang bahwa apa yang dimiliki masyarakat saat ini sudah cukup, di sisi lain masyarakat tidak tahu apa-apa. Jadi mereka membutuhkan intervensi. Ada poros tengah aktivitas masyarakat yang tidak hidup dalam satu ruang tertutup. Banyak yang sudah masuk seperti perusahaan, tengkulak, dll ke kedalaman Papua. Dunia terbuka karena adanya intervensi pasar juga kebijakan pemerintahan.

Oleh karna itu, tidak bisa mengkreativitaskan masyarakat (berjalan sendiri), karena tidak memuja masyarakat tradisional yang harmonis. Padahal tidak begitu. Tokoh adat ada yang punya akses tapi masyarakat adat umum lainnya tidak. Oleh karenanya verifikasi dan pemberian izin harus dipastikan kebermanfaatan dan pengelolaannya. Urusan bagaimana pendampingan selanjutnya yang diberikan, pemerintah harus memperhitungkan.

Pak Didiek menjelaskan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan dalamnya ada Agrarische Wet dan Agrarisch berluit (1870). Menetapkan dengan tegas bagi seluruh daerah yg langsung dikuasai pemerintah Hindia-Belanda, bahwa pemberian tanah ataupun salah satu tindakan pemerintah lainnya, tidak dibenarkan mengurangi hak-hak rakyat Bumiputera atas tanah yang menjadi kepunyaan desa (kecuali dengan penyitaan oleh atau dengan UU). Pak Didiek menjelaskan mengenai asas-asas di dalam Agrarische Wet dilaksanakan lebih lanjut dalam:

  1. Peraturan raja yang disebut Agrarisch Besluit (1870) yang hanya berlaku di daerah Gubernemen di Jawa dan Madura
  2. Beberapa peraturan lainnya untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 1 dari Agrarisch Besluit menetapkan: Domein beginsel (asas milik negara): “Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan ke-2 dan ke-3 Agrarische Wet, tetaplah dipegang teguh asas yang menyatakan bahwa semua tanah yang di atasnya tidak terbukti adanya hak eigendom suatu badan pribadi, adalah milik negara.” Hak milik adat diletakkan di atas hak milik negara (mensubordinasikan hak milik adat kepada milik negara).

Hak milik adat dilakukan di atas hak milik negara. Berarti memang terpisah adat itu, kalau sekarang kan ada istilah ‘hutan adat  bukan lagi hutan negara’. Tapi itu menimbulkan dualisme hukum, makanya muncul UU Pokok-pokok Agraria (UUPA). Sebelumnya yang berlaku adalah UU Belanda. Intinya dinasionalisasi. Walauapun dinasionalisasi tapi basisnya masyarakat adat. Hak menguasai negara. Walaupun basisnya masyarakat adat sudah jelas ketentuananya, tingga diberikan saja. Sayanganya UU teknis, kehutanan, perkebunan itu tidak menerima atau kurang memerhatikan UUPA. Bahkan dalam UU No. 67, masyarakat adat tidak boleh menganggu izin yang sudah diberikan pemerintah. UU ini pro pemerintah dan persoalan ini yang memicu konflik. “Kita harus menata ulang hak rakyat, harus kembali diberikan”, tutup kuliah umum ini [.]

 

Check Also

Transformasi Alam Lewat Foto

  Film series terbaru di Netflix berjudul Our Planet (2019) membuat mata kita tercengang. Tak hanya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *