Home / Legal Reform and Conflict Resolution / Related Info / (Indonesia) Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

(Indonesia) Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

 

Check Also

(Indonesia) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (PERMENLHK 21/2019)

Sorry, this entry is only available in Indonesian.

2 comments

  1. yusak tebai@yahoo.com

    ome
    Politik
    Hukum
    Artikel
    Hukum
    Andi Mapetahang Fatwa
    Jadikan Teman | Kirim Pesan

    Fatwa telah menjadi ikon sebuah perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan Orde Baru. Itulah sebabnya sejak muda ia sudah mengalami teror dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh intel-intel kedua rezim otoriter tersebut, hingga keluar masuk rumah sakit dan penjara. Terakhir ia dihukum penjara 18 tahun (dijalani efektif 9 tahun lalu dapat amnesti) dari tuntutan seumur hidup, karena kasus Lembaran Putih Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dan khutbah-khutbah politiknya yang kritis terhadap Orde Baru. Dari keluar masuk tahanan politik sebelumnya dia mu…
    0inShare
    Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
    OPINI | 05 July 2012 | 12:33 Dibaca: 1704 Komentar: 0 Nihil

    Pendahuluan

    Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah beberapa kali memiliki Undang-Undang Dasar, namun yang paling lama diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dengan UUD 1945 itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kekuasaan Presiden juga sangat besar serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal penting dengan perundangan. Sementara itu rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Disisi lain terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir, dan hubungan antara lembaga negara dalam prakteknya tidak ada keseimbangan.

    Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Terlepas dari masih adanya kelemahan untuk mencapai keharmonisan hubungan antar lembaga negara, upaya pengaturan yang dirumuskan di dalam UUD NRI 1945 setelah diamandemen harus diakui sebagai kemajuan.

    Dalam kaitan hubungan antar lembaga negara itu, akan ditinjau perkembangan lembaga negara setelah adanya perubahan UUD 1945 dengan melihat prinsip kekuasaan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan negara, tugas dan fungsi MPR RI, dan hubungan antar lembaga negara. Pemahaman akan masalah itu penting bagi semua penyelenggara negara agar dapat dicapai Visi Indonesia 2020 dan Visi Indonesia Masa Depan, yaitu cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

    Kekuasaan Penyelenggaraan Negara

    Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengenal enam lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu: MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen, UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara.

    UUD NRI tahun 1945 mengejawantahkan prinisip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD NRI tahun 1945 memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara, karena di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan hubungan antara Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional.

    Di samping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, UUD NRI tahun 1945 juga mengatur mengenai hubungan kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang hubungan antar lembaga negara tersebut, kita perlu mencermati konsep kunci yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia.

    Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan tercermin dalam strukutur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

    Sebelum ada perubahan UUD 1945 Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud penuh dalam wadah MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara [Pasal 1 ayat (2), sebelum perubahan]. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam UUD 1945 itu tidak dikenal pemisahan yang tegas. Tetapi berdasarkan pada hasil perubahan UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)] dan pemegang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)].

    Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut UUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Penegasan prinsip tersebut sekaligus menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku yang berarti sangat penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan.

    Pembagian Kekuasaan Negara

    Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia secara umum dapat dikatagorikan pada empat masa dengan ciri-ciri yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), walaupun pada tahun 1945-1949 menganut UUD 1945 dengan prinsip Pemerintahan Presidensial, Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde Baru], dan Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi].

    Pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD NRI tahun 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat [2]).

    Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. UUD 1945 mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial; dan di bidang pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

    Perubahan kedudukan MPR berimplikasi pada berubahnya struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saat ini, lembaga negara yang memegang fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) adalah Presiden, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah DPR, dan yang memegang Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

    Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga membawa implikasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara karena pada prinsipnya UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas.

    Tugas dan Fungsi MPR

    Perubahan tugas dan fungsi MPR dilakukan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam hal ini antara MPR dan lem­baga negara lainnya, seperti Presiden dan DPR.

    Saat ini MPR tidak lagi mene­tapkan garis-garis besar ha­luan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perun­dang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Pre­si­den dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan de­ngan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meng­anut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Pre­siden secara lang­sung oleh rakyat. Berkaitan dengan hal itu, we­we­nang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presi­den dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

    Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:

    1) meng­ubah dan menetapkan Undang-Undang Da­sar;

    2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

    3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Pre­si­den dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;

    4) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;

    5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

    Sehubungan MPR tidak lagi menetapkan GBHN, maka telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 atau disebut RPJP Nasional yang merupakan perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP Nasional tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan, yaitu RPJM Nasional I, II, III, dan IV. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 juga menentukan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang juga dibagi dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

    Hubungan antar Lembaga Negara

    a. MPR dengan DPR, DPD

    Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukan bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

    Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR.

    b. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK.

    Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, kini MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, anggota DPR untuk mewakili rakyat sedangkan anggota DPD untuk mewakili daerah.

    Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, maka pada Pasal 20 ayat (5) ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, dalam waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, secara otomatis sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

    Dalam hubungan DPR dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Lihat Pasal 22 D).

    Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. Di samping itu terdapat hubungan tata kerja lain, misalnya dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, dan proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh MK.

    c. DPD dengan BPK

    Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN.

    d. MA dengan lembaga negara lainnya

    Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.

    Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.

    e. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY

    Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

    Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK.

    f. BPK dengan DPR dan DPD

    BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

    Dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena saat ini pemeriksaan BPK juga meliputi pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan DPRD.

    Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK.

    g. Komisi Yudisial dengan MA

    Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Ketentuan ini menjelaskan bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan KY.

    Visi Indonesia Masa Depan

    Pada tanggal 9 Nopember 2001 MPR RI telah mengesahkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang berisi Visi Indonesia Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Visi Indonesia 2020. Visi Indonesia 2020 (ada yang menyebut “tahun emas 2020”) pada dasarnya telah mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan tantangan yang dihadapi. Yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat Indonesia yang religius, ditandai antara lain terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya diamalkan dalam perilaku keseharian. Manusiawi, dapat diartikan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatu, dimaksudkan antara lain memiliki semangat persatuan dan kerukunan bangsa, toleransi, memiliki kepedulian, sportif, dan tanggung jawab sosial. Sedangkan demokratis, diartikan antara lain terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara, hubungan pusat dan daerah, serta efektifitas peran dan fungsi partai politik, dan berkembangnya budaya demokrasi. Sementara adil, antara lain dimaksudkan tegaknya hukum yang berkeadilan dan terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi serta hilangnya praktek monopoli. Visi masyarakat sejahtera, antara lain dapat dilihat dengan meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk, tercapainya hak atas hidup sehat, dan meningkatnya indeks pengembangan manusia. Maju, diartikan antara lain meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa, kualitas pendidikan, disiplin dan etos kerja. Mandiri, antara lain memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, ekonomi bertumpu pada kemampuan sendiri, dan memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia. Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara, dapat diartikan profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN, serta peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan.

    Beberapa hal yang merupakan tantangan yang harus dihadapi Indonesia menjelang tahun 2020 secara garis besar adalah: Pertama, pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara, untuk mempertahankan integrasi dan integritas bangsa yang sangat majemuk yang harus menggunakan konsep negara kepulauan sesuai Wawasan Nusantara. Kedua, sistem hukum yang adil, untuk menegakkan keadilan, dengan mewujudkan aturan hukum yang adil, institusi dan aparat penegak hukum yang jujur, professional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa, serta tegaknya supremasi hukum. Ketiga, sistem politik yang demokratis, yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan ditopang oleh budaya politik yang sehat, yaitu perilaku yang santun, mengedepankan perdamaian, anti kekerasan dalam berbagai bentuk, dan sifat sportif, yang diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif. Keempat, sistem ekonomi yang adil dan produktif, yaitu terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat dan terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil dan mandiri berbasis pada kegiatan rakyat terutama yang bersumber dari pertanian, kelautan dan kehutanan. Kelima, sistem sosial budaya yang beradab, yaitu terpeliharanya dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Keenam, sumber daya manusia yang bermutu, yang diwujudkan dengan sistem pendidikan berkualitas yang dapat melahirkan sumber daya manusia yang handal dan berakhlak mulia. Ketujuh, memperkuat integritas bangsa dan negara dan memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa di tengah arus globalisasi.

    Karena Visi Indonesia 2020 merupakan ketetapan resmi MPR RI, maka itu berarti bahwa semua lembaga dan penyelenggara negara harus berorientasi kepada pencapaian visi tersebut. Visi-visi lain, seperti Visi Bangsa 2025 dan Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030 yang diterbitkan oleh Yayasan Indonesia Forum, seyogyanya tidak membuat terlupakannya upaya pencapaian Visi Indonesia 2020 yang sudah bersifat menyeluruh.

    Isu Aktual Yang Terkait dan Arah Penyempurnaan

    Ada beberapa isu aktual yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian yang lebih mendalam, antara lain:

    Pertama, adanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu hasil amandemen UUD NRI tahun 1945, memberikan peluang pada rakyat untuk mengajukan gugatan ke MK untuk menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 atau tidak (pasal 24 c). Ketentuan ini mengharuskan dalam membuat undang-undang para penyelenggara negara agar lebih hati-hati dan tidak sewenang-wenang. UUD 1945 merupakan sumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pemerintah diselenggarakan selain berdasarkan UUD 1945 juga berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Isu yang muncul adalah ketentuan bahwa keputusan MK bersifat final padahal ada hal-hal yang masih dirasakan oleh masyarakat yang memerlukan pengujian kembali atas sesuatu keputusan MK. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terdapat keputusan MK yang melebihi permohonan pengujian material atas undang-undang. Terhadap isu itu, permasalahannya akan kembali pada ketentuan UUD 1945 dan kearifan MK dalam memutuskan permohonan pengujian material atas undang-undang.

    Kedua, adanya anggapan bahwa penyelenggaraan negara mengarah pada legislative heavy. Dalam negara yang demokratis, memang diperlukan adanya balancing of power untuk menghindari kekuasaan atau dominasi oleh sebuah lembaga atas lembaga-lembaga lain. Jika Presiden (eksekutif) terlalu kuat dan parlemen lemah misalnya, maka yang terjadi adalah otoritarianisme. Oleh karena itu, masing-masing lembaga negara mempunyai kesetaraan kewenangan untuk saling mengontrol dan mengimbangi atau harus dicegah adanya lembaga yang ingin lebih menguasai yang lain.

    Ketiga, DPD dipandang kurang memiliki peran yang cukup signifikan sebagai lembaga legislatif. Sering muncul pandangan bahwa sebagai lembaga yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat, maka seharunya DPD memiliki kewenangan yang lebih besar dari sekarang. Keinginan untuk mempesar kewenangan DPD cukup bisa dipahami mengingat permasalah-permasalah di daerah cukup besar. Namun, jika argumentasi yang digunakan adalah karena anggota-anggota DPD dipilih secara langsung, sesungguhya argumentasi tersebut sangatlah lemah. Sebab, anggota DPD dipilih secara langsung sebagaimana terjadi pada pemilu 2004 adalah karena sistem yang memang mengaturnya demikian.

    Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hubungan antar lembaga negara dapat ditempuh dengan jalan menyempurnakan peraturan-peraturan perundangan dengan berdasar pada semangat penyelenggaraan negara yang menghayati jiwa, pandangan, dan aspirasi rakyat banyak.

    (Disampaikan pada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XII, Lembaga Administrasi Negara RI)

  2. asslmmualaikum……
    terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya, bila kita lihat dimasukannya lagi TAP MPR dalam hierarki per-uu-an tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan. yang saya mau tanya, sebenarnya Siapa si kelompok sosial yang mengajukan judicial review tersebut? Apa kepentingannya? Lalu apakah MK menolak atau menerima permohonan.mohon di jawab ke email saya .terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *