Info Terkait

Transformasi Alam Lewat Foto

Foto adalah bahasa unik untuk mengantarkan kita menyelami ruang sosial. Fotografi realita sosial sederhananya mengenalkan kita kepada Indonesia yang sangat luas. Lebih jauh, jika kita mencoba bermain-main lewat hermeneutika, di buku ini kita dapat kenyataan soal tentang ekploitasi sumber daya alam yang tidak adil kepada masyarakat. Lewat foto, cara-cara yang …

Read More »

Humawin Diadopsi dalam Diklat Kementerian Kehutanan

Sejauh ini database konflik HuMa atau yang disebut HuMawin intens digunakan oleh Pusdiklat Kemenhut dalam pendidikan dan pelatihan pemetaan konflik tenurial. Humawin yang berbasiskan sistem pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia Huridocs, berfungsi sebagai alat agar memudahkan para staf kementerian kehutanan dalam mendokumentasikan data konflik. Melalui pelatihan yang dilakukan bersama WG-Tenure …

Read More »

Alumnus Leiden jadi Dosen Tamu di Unanda

BEM FH Universitas Andi Djemma Palopo Bekerja sama dengan Perkumpulan Huma Jakarta dan Perkumpulan Wallacea Palopo menggelar kuliah umum Senin (8/4). Kuliah umum kali ini mengangkat tema perspektif pluralism Hukum dalam Masyarakat. Hadir dosen tamu Rikardo Simarmata PhD dari perkumpulan HuMa Jakarta yang merupakan alumnus Universitas Leiden, Belanda. Ia membawakan …

Read More »

Telah Terbit : Anotasi Putusan MK No. 45 tahun 2011 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Siti Rakhma Mary, dkk

Telah terbit “Anotasi Putusan MK No. 45 tahun 2011 tentang Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Siti Rakhma Mary, dkk “, silahkan klik link di bawah ini untuk membaca atau download : anotasi putusan MK

Read More »

Catatan Kritis Masyarakat Sipil terhadap Dokumen Program/Rencana Investasi Kehutanan (FIP)

Pada hari Senin, 10 September 2012, HuMa, debtWatch, dan Bank Information Center (BIC) menyelenggarakan workshop catatan kritis masyarakat sipil terhadap dokumen Program/Rencana Investasi Kehutanan (FIP), sebuah rencana pendanaan terkait iklim yang disusun oleh Pemerintah Indonesia bersama tiga Lembaga Keuangan Multilateral (Bank Dunia, Asian  Development Bank/ADB, dan International Finance Corporation/IFC) di …

Read More »

Koordinasi Lemah, Masalah Pertanahan Terbengkalai : Tap MPR IX/MPR/2001 Cenderung Kontradiktif

JAKARTA, Suara Pembaruan Daily – 12 Oktober 2004 – Lemahnya koordinasi antara lembaga di pemerintahan menyebabkan masalah pertanahan di masyarakat tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan konflik-konflik baru. Selain tata aturan yang cenderung bertentangan, selama ini masalah pertanahan telah direduksi sebatas persoalan administrasi. Ketidakjelasan kebijakan dan aturan tersebut telah membuka peluang terjadinya …

Read More »

Pemerintah Baru Harus Prioritaskan Penataan Pertanahan

JAKARTA – Masalah pertanahan dan kekayaan alam harus menjadi isu strategis yang diprioritaskan pemerintahan baru hasil Pemilu 2004. Peninjauan kembali kebijakan, pembaruan strategi, dan penataan ulang kondisi pertanahan dan kekayaan alam, sudah sewajarnya menjadi salah satu agenda pokok pemerintahan baru. Demikian dikemukakan Dadang Trisasongko, selaku Steering Committee dalam Konferensi Internasional …

Read More »