Home / Publikasi (page 6)

Publikasi

Korban Konflik Pertanahan Capai 91.968 Orang

TEMPO.CO, Bengkulu – Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) mencatat sepanjang tiga tahun terakhir tercatat 91.968 orang dari 315 komunitas adat masyarakat di Indonesia menjadi korban dalam konflik sumberdaya alam dan pertanahan. “Konflik terjadi di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi dengan jumlah konflik mencapai 232 kasus,” kata …

Read More »

120 orang ikuti sekolah pendamping hukum rakyat

Sebanyak 120 orang dari kalangan akademisi, masyarakat dan LSM serta organisasi kepemudaan akan mengikuti sekolah hukum rakyat di Universitas Bengkulu. “Sekolah Hukum Rakyat ini akan digelar besok (28/10) di rektorat Universitas Bengkulu sebanyak 120 orang telah mendaftar” Kata Direktur Yayasan Akar Foundation, Erwin Basrin di Bengkulu, Minggu….

Read More »

Jokowi: Turun ke Lapangan, Dialog Bersama Masyarakat Bisa Cegah Konflik

Konflik lahan baik di perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI) maupun tambang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Gubernur Jakarta Joko Widodo, memberi tips kepada para kepala daerah agar dalam menjalankan kebijakan harus berdialog dengan masyarakat terlebih dahulu. Alhasil, dalam pelaksanaan kebijakan tak terjadi konflik berlarut, seperti banyak dialami dalam …

Read More »

Pemuda Bengkulu Bikin Sekolah Rakyat Alternatif

BENGKULU, KOMPAS.com – Puluhan pemuda Bengkulu yang tergabung dalam Yayasan Akar, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, meluncurkan sekolah rakyat alternatif yang dikemas dalam sekolah pendamping hukum rakyat Bengkulu. Sekolah ini digelar di Desa Pelabai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekolah rakyat alternatif yang bertemakan “Berkeadilan dalam hukum berkedaulatan dalam pengelolaan …

Read More »

Buletin Edisi Khusus KTT Hukum Rakyat Oktober 2013

Pada 8-10 Oktober 2013 HuMa melaksanakan KOnferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat dengan tema “Hukum Rakyat : Mengelola Masa Depan Indonesia”. Dalam KTT ini dihadiri oleh ratusan Pendamping Hukm Rakyat (PHR) dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Read More »

Film Hutan Adat Paska Putusan MK 35

Hutan Adat Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 mengatakan bahwa Hutan Adat Bukan lagi bagian dari Hutan Negara. Film ini berisi penjelasan dan penegasan para tokoh instansi negara, pakar hukum dan masyarakat adat mengenai Putusan MK No. 35. Di dalamnya tergambarkan mengenai kondisi hutan adat yang selama ini …

Read More »