Home / Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik (page 5)

Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

REVIEW SEMINAR “KESIAPAN MASYARAKAT SIPIL MENYONGSONG MP3EI DAN FOREST TENURE REFORM”

Pada 22 April 2013, Siemenpuu Foundation bekerja sama dengan HuMa melaksanakan seminar bertajuk kesiapan masyarakat sipil menyongsong MP3EI dan Forest Tenure Reform, di Puncak Bogor. Agenda ini dilakukan sebab pada Mei 2011, dokumen MP3EI diterbitkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia. Dokumen ini mengusung tujuan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi …

Read More »

Sebuah ‘Perselingkuhan’ Konstitusi: Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H)

Sejak dini RUU P2H telah melakukan penyimpangan konstitusi. Sementara prediksi kedepan kehadirannya adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar.Fakta tersebut terungkap saat berlangsungnya dengar pendapat antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan,dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia …

Read More »

Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

27 Desember 2011 Mc: Selamat pagi, selamat datang, para pembicara dalam diskusi “Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”.  Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Dalam kerangka acuan …

Read More »

Dari Mesuji untuk Reforma Agraria?? (2)

Media Indonesia, 31 Januari 2012, Halaman 22 S Rahma Mary H (Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konfl ik pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) Noer Fauzi Rachman (Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria) Pada 16 Januari 2012,  Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji telah memaparkan temuan-temuan mereka. Tim …

Read More »

<!–:id–>RINGKASAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011<!–:–>

diringkas oleh Rahma Mary  Pemohon: Pemerintah Kabupaten Kapuas, diwakili oleh : Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. (Bupati Kapuas), Drs. Hambit Bintih, MM (Perorangan), Drs Duwel Rawing (Perorangan), Drs. H. Zain Alkim (Perorangan), H. Ahmad Dirman (Perorangan), Drs. Akhmad TAufik, M.Pd.(Perorangan). Alasan-alasan Permohonan: MK untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka …

Read More »