Home / Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik (page 4)

Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

Assessmen dan Analisa Potensi Konflik Tenurial terkait DA REDD+ di KPHL Kapuas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kapuas menjadi salah satu lokasi yang penting untuk di-assessment dalam mengkaji potensi konflik. KPH Kapuas merupakan salah satu KPH Model yang pendiriannya paling awal, saat kebijakan desentralisasi pengelolaan kawasan hutan dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Sebagai KPH Model dari Kemenhut, assessment terhadap KPH Kapuas merupakan …

Read More »

Surat Masyarakat Sipil Untuk Presiden RI: Hormati Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan Hutan dan Ekosistem Lahan Gambut

Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Kami yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik langkah kepemimpinan Bapak dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim. Komitmen yang Bapak wujudkan melalui Instruksi Presiden tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Rencana Aksi Nasional Penurunan …

Read More »

Perampasan Tanah oleh Perhutani: Sertifikat “Controlled Wood Standar for Forest Management Enterprises” Harus Dibekukan

Siaran Pers: Jaringan Pemantau Independent Kehutanan – Jawa Tengah Jakarta, 15 Januari 2014. SUWONO (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama 11 warga lain yaitu  Radi, Dami, Kohar, Wadi, Winarto, Jarum, Warni, Joko, Mitro, Broto dan Lasinah mengalami “perampasan” tanah oleh KRPH Tanggel. KRPH …

Read More »

Ketika Negara Tidak Ma(mp)u: Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA

oleh Tandiono Bawor Purbaya email: bawor06@yahoo.com Disampaikan dalam FGD Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; BPHN, 24 Oktober 2013 ARUS BALIK PENGAKUAN PERADILAN ADAT Beberapa tahun terakhir issue peradilan adat nampak mengemuka. Setelah bertahun-tahun dimatikan melalui UU Darurat No 1 …

Read More »

Siaran Pers: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia

[Jakarta, 3 Oktober 2013] Pada 8 – 10 Oktober nanti, HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) akan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Hukum Rakyat dengan tema “Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia” di Wisma Soegondo, Cibubur, Jakarta Timur. KTT ini akan dihadiri oleh ratusan Pendamping Hukum Rakyat …

Read More »

<!–:id–>Disesalkan, Pengesahan UU Anti-perusakan Hutan<!–:–>

Jakarta, Kompas (10/7/2013). Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7), menyetujui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk disahkan. Penetapan ini disesalkan berbagai pihak karena berpotensi meningkatkan konflik masyarakat sekitar hutan dan menambah kompleksitas upaya memperbaiki tata kelola hutan. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan menyiapkan draf uji materi atas …

Read More »

Penetapan Tanah Terlantar Digugat

PT Perkebunan Tratak yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, menggugat BPN karena mencabut HGU perkebunannya melalui SK No:7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa …

Read More »