Home / Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik (page 3)

Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

Harapan Baru Menjelang Tahun Baru

Catatan Audiensi di Dua Kementerian oleh Rais Laode Sabania Terik mentari tak melelehkan semangat beberapa orang siang itu. Mereka berkumpul pada penghujung tahun 2014, tepatnya tanggal 29 Desember, Perkumpulan HuMa bersama jaringan mengadakan audiensi di dua kementerian. Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut riset hutan adat yang telah dilakukan …

Read More »

Awal Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul

Komitmen Pemda dan DPRD Lebak dalam mengakui kedaulatan wilayah dan masyarakat Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) dimulai melalui audiensi pada tanggal 24 Oktober 2014 di Ruang Pendopo Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Audiensi ini membincang mengenai Percepatan Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Kasepuhan …

Read More »

Siaran Pers: Restitusi Negara atas Pelanggaran Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Wilayah/Hutan Adatnya

Jakarta, 26 September 2014. Lebih dari setahun Putusan MK 35/2012 telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ironisnya, hingga kini putusan tersebut belum terimplementasi. Padahal Putusan itu merupakan bentuk koreksi atas proses negaraisasi hutan adat yang telah berlangsung puluhan tahun yang menyebabkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat atas wilayah/hutan adatnya. Pemerintah …

Read More »

HuMa Tandatangani Kerja Sama dengan Gubernur Bengkulu

Pada  hari Senin, 24  Juni 2014, Koordinator Eksekutif HuMa Andiko bersama Erwin Basrin dari Akar Bengkulu melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah bertempat  di  Gedung  Serba Guna Pemda Bengkulu, Padang Harapan Kota Bengkulu. HuMa dalam perjanjian bersama tersebut akan terlibat dalam upaya peningkatan institusional, sumberdaya manusia, …

Read More »

Siaran Pers Kasus Warga Kec. Kubu Kabupaten Kubu Raya – PT. Sintang Raya di Kalimantan Barat

PT. Sintang Raya merampas tanah masyarakat Kubu Raya dan melanjutkan prkatek perkebunan yang melawan hukum; BPN harus bertanggung jawab dan mencabut HGU PT. Sintang Raya Selasa, 03 Juni 2014 PT. Sintang Raya mesti segera menghentikan seluruh proses operasi perkebunan sawit dan BPN harus segera mencabut HGU PT. Sintang Raya di …

Read More »

Menakar Peradilan Desa Adat Dalam UU Desa

Oleh Nurul Firmansyah (Koordinator Program Perkumpulan HuMa)  A.    Pengantar UU Darurat 1/1951 dan UU 19/1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menghapus pengadilan swapraja (Zelfbesturrrechtspraak), pengadilan adat (Inheemsche rechtspraak) dan pengadilan desa (Dorpjustitie). Sejak diberlakukan dua UU tersebut, maka hanya pengadilan Gubernemen (Gubernemen-rechtspraak) dan pengadilan agama (Godsdientige Rechtspraak) yang diwarisi dalam …

Read More »

<!–:id–>Peluang Desa Adat dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat<!–:–>

oleh Nurul Firmansyah (Koordinator Program Perkumpulan HuMa)   Pengantar Desa adat atau disebut juga dengan nagari, huta, marga dan lain-lain adalah unit pemerintahan (politik), sosial, ekonomi dan budaya masyarakat hukum adat. Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat …

Read More »