Home / Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik (page 2)

Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

Meregional dan Mengkonkrit, Dialog Percepatan Penetapan Wilayah Adat 2015

oleh Sisilia Nurmala Dewi dan Nurul Firmansyah Dialog Regional Barat dan Timur terkait Percepatan Penetapan Wilayah Adat di 15 Lokasi dampingan HuMa bersama mitra-mitranya (JKMA, Perkumpulan Qbar, Yayasan Akar Bengkulu, KKI Warsi, Rimbawan Muda Indonesia, Lembaga Bela Banua Talino, Padi, Perkumpulan Bantaya, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel dan Yayasan Merah Putih …

Read More »

Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

oleh: H. Juniadi Hamsyah, M.Pd Gubernur Provinsi Bengkulu Disampaikan pada Dialog Nasional “Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat” Mataram, 17-18 April 2015 Yth Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan …

Read More »

Penuhi Janji Nawacita

Pengelolaan wilayah yang dilakoni oleh masyarakat Adat/komunitas lokal menunjukkan poin positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Namun, saat ini, wilayah adat/kelola rakyat telah banyak dikonversi menjadi wilayah pengelolaan SDA berbasis industri ekstraktif. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteran, kerusakan ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya sendi-sendi budaya lokal, serta …

Read More »

MA Nyatakan Bebas Kepada PHR Jamlis Lahandu

Konflik sumber daya alam mengkriminalisasi sebuah profesi seseorang di Indonesia. Salah satu kasus atas konflik sumber daya alam dan agraria yang menjadi perhatian HuMa dan Perkumpulan Bantaya, mitra HuMa di Sulawesi Tengah, adalah kasus kriminalisasi terhadap seorang akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, yang juga merupakan pendamping hukum rakyat (PHR) bernama …

Read More »

Soepomo dan Generasi Sekarang

Soepomo adalah guru besar ilmu hukum pertama di Indonesia. Warisan catatan-catatan teoritisnya, perjalanan hidupnya, serta kekayaan akan khasanah ilmu pengetahuannya patut dipelajari di masa kini. Hal inilah yang kemudian mendorong Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum) Indonesia menerbitkan sebuah buku “Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik”. Dalam bedah bukunya yang bertema …

Read More »

Ahli: Undang-Undang P3H Berkontribusi terhadap Kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat

oleh Clancy O’Donnell Pada Hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, Mahkamah Konstitusi mendengarkan kembali dua Saksi Ahli dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk ketujuh kalinya. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Kurniawarman dan praktisi hukum agraria Rikardo Simarmata. Mereka menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan/negara tidak boleh …

Read More »

Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dibentuk

Untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015. Adapun tugas tim tersebut adalah: (1) …

Read More »