Advokasi Publik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (PERMENLHK 21/2019)

Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permen 32), sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 35/2012. Sampai sejauh ini, telah ada 35 komunitas telah ditetapkan hutan adatnya. Di bulan Mei 2019 Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak digantikan oleh Peraturan Menteri …

Read More »

Perwakilan Masyarakat Adat di Hollywood: Langkah Maju atau Kisah yang Berulang?

oleh Courtney Bristow* The Revenant, film tahun 2015 yang disutradarai oleh Alejandro G. Iñárritu dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio menerima pujian untuk sinematografi, arahan, serta pertunjukannya, terutama aksi DiCaprio dan lawan mainnya Tom Hardy. Film ini memenangkan tiga dari kategori dari dua belas yang dinominasikan di Academy Awards [i]. Dari situ, tentu saja film ini patut …

Read More »

Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta – 11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Asep Yunan menyatakan UU No. 23 tahun 2014 merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan …

Read More »

Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

oleh: H. Juniadi Hamsyah, M.Pd Gubernur Provinsi Bengkulu Disampaikan pada Dialog Nasional “Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat” Mataram, 17-18 April 2015 Yth Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan …

Read More »

Penuhi Janji Nawacita

Pengelolaan wilayah yang dilakoni oleh masyarakat Adat/komunitas lokal menunjukkan poin positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Namun, saat ini, wilayah adat/kelola rakyat telah banyak dikonversi menjadi wilayah pengelolaan SDA berbasis industri ekstraktif. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteran, kerusakan ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya sendi-sendi budaya lokal, serta …

Read More »

MA Nyatakan Bebas Kepada PHR Jamlis Lahandu

Konflik sumber daya alam mengkriminalisasi sebuah profesi seseorang di Indonesia. Salah satu kasus atas konflik sumber daya alam dan agraria yang menjadi perhatian HuMa dan Perkumpulan Bantaya, mitra HuMa di Sulawesi Tengah, adalah kasus kriminalisasi terhadap seorang akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, yang juga merupakan pendamping hukum rakyat (PHR) bernama …

Read More »