Home / Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (PERMENLHK 21/2019)

Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permen 32), sebagai tindak lanjut dari Putusan MK 35/2012. Sampai sejauh ini, telah ada 35 komunitas telah ditetapkan hutan adatnya. Di bulan Mei 2019 Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak digantikan oleh Peraturan Menteri …

Read More »

Tren Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam di Abad 20

oleh Courtney Bristow* Ketika berada di Huma, saya tertarik membuka buku Carol Warren dan Anton Lucas (ed), Land for the People (2013). Dalam bab terakhir mereka menyelesaikan buku tersebut dengan artikel menarik “Agrarian Resources and Conflict in the Twenty-First Century.” Artikel ini masih relevan pada saat ini dengan mengeksplorasi bagaimana reformasi hukum …

Read More »

Perwakilan Masyarakat Adat di Hollywood: Langkah Maju atau Kisah yang Berulang?

oleh Courtney Bristow* The Revenant, film tahun 2015 yang disutradarai oleh Alejandro G. Iñárritu dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio menerima pujian untuk sinematografi, arahan, serta pertunjukannya, terutama aksi DiCaprio dan lawan mainnya Tom Hardy. Film ini memenangkan tiga dari kategori dari dua belas yang dinominasikan di Academy Awards [i]. Dari situ, tentu saja film ini patut …

Read More »

Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM

Pada Rabu, 16 Maret 2016 Komnas HAM meluncurkan rangkaian Buku Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayah adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri nasional ini terangkum dalam publikasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian konflik. Selain itu, model dari Inkuiri nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan …

Read More »

Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta – 11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Asep Yunan menyatakan UU No. 23 tahun 2014 merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan …

Read More »

Koordinasi Masyarakat Gambut Riau untuk Kebijakan Restorasi Gambut Partisipatif yang Berorientasi pada Perlindungan Hak Manusia

Hari ini (Selasa, 9/2/2015), sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) berkumpul di sekretariat JMGR, Kelurahan Tangkerang Selatan, Pekanbaru. JMGR merupakan organisasi yang menaungi masyarakat Gambut di enam Kabupaten, termasuk; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir; Pelelawan; Siak; Kepulauan Meranti; dan Rokan Hilir. Wilayah kerja JMGR merefleksikan struktur JMGR, …

Read More »

Penetapan Hutan Adat Menunggu Langkah Konkrit dan Pasti dari Pemerintah

(Siaran Pers) HuMa, 5 Oktober 2015. “Dengan diakuinya kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas hutannya, maka tahapan yang menjadi mendesak untuk segera diselesaikan adalah Penethapan Hutan Adat,” ujar Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa, “Hal itu menjadi penting karena sebagai salah satu cerminan pengakuan hak …

Read More »