Home / Kehutanan dan Perubahan Iklim / Pemantauan Keadilan Iklim

Pemantauan Keadilan Iklim

Platform Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Desember 2015

Pada 9-10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM sedunia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global telah melahirkan platform bersama-nya. Platform yang bertajuk “Keadilan Iklim: Perbaikan Tata Kelola SDA dan Lingkungan yang Melampaui Karbon ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar terwujudnya keadilan iklim. Empat topik yang …

Read More »

Masyarakat Sipil Menilai Dokumen INDC Tidak Jelas dan Partisipatif

HuMa, 17 September 2015. “September ini (17/9) Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan iklim global menyampaikan masukan atas proses INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia,” juru bicara koalisi, Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa, “Masukan Koalisi ini berdasarkan draft yang beredar secara resmi.” Menurut Sisilia, banyak hal dalam …

Read More »

Momentum Penyelamatan Iklim Dunia Dalam Kepentingan Bangsa

oleh Deni Bram, Doktor Hukum Perubahan Iklim Universitas Indonesia dan Pengajar Hukum Lingkungan Universitas Tarumangara Saat perdebatan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesi ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum dengan salah satu tema Politik Internasional (22 Juni 2014) isu lingkungan internasional menjadi suatu hal yang kurang mendapatkan perhatian bagi para capres dan …

Read More »

Analisis Hak Tenurial Masyarakat Adat dan Lokal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut) adalah rancangan peraturan pemerintah yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai salah satu peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Status RPP tersebut hingga kini adalah sedang menunggu …

Read More »

Konflik Kehutanan di Indonesia: Apakah REDD Peluang atau Ancaman?

Artikel ini dimuat di dalam majalah Warta Tenure Edisi-10, 2012 ISSN-1978-1865 oleh: Sisilia Nurmala Dewi dan Andiko (Perkumpulan HuMa) Persoalan tenurial masih belum bisa dilenyapkan dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Persoalan tenurial yang dimaksud adalah perihal tumpang tindih penguasaan kawasan hutan. Berdasarkan hasil observasi terhadap artikel media massa nasional, 359 peristiwa …

Read More »

Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (2011)

Publikasi ini merupakan laporan penelitian mengenai potret penerapan FPIC (free prior and informed consent) dalam proyek dan program demonstration activities (DA) REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi tentang konteks sejarah konflik dan politik moratorium hutan di Indonesia. Di bagian kedua, …

Read More »

Implementasi Moratorium di Kalteng: Antara Harapan dan Realita (Laporan Lingkar Belajar Keadilan Iklim dan Walhi Kalteng)

Moratorium hutan Indonesia yang diawali dengan terbitnya Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Izin Pemanfaatan Hutan di Hutan Primer dan Lahan Gambut adalah salah satu kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat sipil yang prihatin atas nasib hutan Indonesia dan kondisi iklim global. Rusaknya hutan akibat laju bisnis ekstraktif dan destruktif tak …

Read More »

Pemantauan REDD+ Berbasis Hak di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah telah ditunjuk sebagai provinsi percontohan dalam kerja sama perubahan iklim di antara pemerintah Indonesia-Norwegia dan Indonesia-Australia dengan tujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, lazim disebut REDD+. Statusnya sebagai provinsi percontohan telah menggulirkan serangkaian proses penyusunan kebijakan, peraturan, dan kelembagaan untuk menjalankan berbagai aktivitas REDD+ dalam fase …

Read More »