Moratorium

Platform Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Desember 2015

Pada 9-10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM sedunia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global telah melahirkan platform bersama-nya. Platform yang bertajuk “Keadilan Iklim: Perbaikan Tata Kelola SDA dan Lingkungan yang Melampaui Karbon ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar terwujudnya keadilan iklim. Empat topik yang …

Read More »

(English) 3 Years of Forest Moratorium in Indonesia “The Main Duty of New Indonesian Leader: Saving Forests and Resolve Forestry Conflicts” Civil Society Coalition to Save Indonesian Forests and the Global Climate

Jakarta, May 21st 2014. The next Indonesian leader must demonstrate a stronger commitment to save forests and peat land as well as guarantee indigenous people and local communities’ rights and livelihood, urged Civil Society Coalition to Save Indonesian Forests and the Global Climate in their Press Conference at Puri Denpasar …

Read More »

Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan “Tugas Utama Pemimpin Baru Indonesia” Penyelamatan Hutan dan Penyelesaian Konflik Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global

Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat adat dan lokal. Hal ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam Konferensi Persnya di Hotel Puri Denpasar, Jakarta …

Read More »

Siaran Pers: “Penyelamatan Hutan Tersisa Tidak Bisa Lagi Ditunda”

Jakarta, 28 Januari 2013. Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan perwujudan komitemen pro-poor dan pro-green pemerintah. Langkah-langkah penyelamatan hutan yang tercantum di dalam Stratnas REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan karena kelembagaan REDD+ sebagaimana dimandatkan di dalamnya bahkan belum terbentuk. Padahal, Satgas REDD+ telah usai masa tugasnya. Menambah kegentingan …

Read More »

Stranas REDD Terancam Sia-sia

Moratorium Izin Kehutanan Belum Memuaskan Jakarta, Kompas – Strategi Nasional Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan terancam tidak bisa dijalankan. Dokumen yang dikeluarkan Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ itu dinilai lemah dari sisi perundang-undangan. Strategi Nasional Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan (Stranas REDD+) tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Satgas …

Read More »

Revisi PIPIB III: Kawasan Moratorium Susut Hampir 500 Ribu Hektar (Mongabay.co.id)

Oleh Sapariah Saturi,  November 21, 2012 7:43 pm Sumber : http://www.mongabay.co.id/2012/11/21/revisi-pipib-iii-kawasan-moratorium-susut-hampir-500-ribu-hektar/#ixzz2DU7TuZ00   REVISI ketiga Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB III)  terjadi pengurangan 485.655 hektar hingga luas wilayah masuk PIPIB III tinggal 64.796.237 hektar. Dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan, pengurangan PIPIB III, terjadi karena ada pengurangan alokasi pemantapan luas baku sawah, hasil …

Read More »

Analisis Wacana Media: Peta Kecenderungan Aktor dalam Isu Moratorium (2011)

Pada tanggal 19 Mei 2011, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, lazim disebut sebagai Inpres Moratorium, setelah sekian lama tertunda karena banyaknya kepentingan yang terlibat. Sejak pertama kali digagas sebagai …

Read More »