Home / Kehutanan dan Perubahan Iklim / Jaringan Keadilan Iklim

Jaringan Keadilan Iklim

Platform Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Desember 2015

Pada 9-10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM sedunia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global telah melahirkan platform bersama-nya. Platform yang bertajuk “Keadilan Iklim: Perbaikan Tata Kelola SDA dan Lingkungan yang Melampaui Karbon ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar terwujudnya keadilan iklim. Empat topik yang …

Read More »

Masyarakat Sipil Menilai Dokumen INDC Tidak Jelas dan Partisipatif

HuMa, 17 September 2015. “September ini (17/9) Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan iklim global menyampaikan masukan atas proses INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia,” juru bicara koalisi, Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa, “Masukan Koalisi ini berdasarkan draft yang beredar secara resmi.” Menurut Sisilia, banyak hal dalam …

Read More »

Perkuat Agenda Perubahan Iklim dan Komitmen Indonesia Melindungi Hutan

Jakarta, 5 Maret 2015. Agenda perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam melindungi hutan perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Demikian diserukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global dalam pernyataannya kepada Pers. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2015 tentang Kementrian …

Read More »

Komunikasi Publik Penyusunan ER-PIN Carbon Fund

oleh Fahmi Alamri  BP REDD+ bersama Kementerian Kehutanan mengadakan konsultasi mengenai dokumen ER-PIN (Emission Reduction Program Idea Note) yang rencananya akan dikirim pada tanggal 5 September 2014. Rencananya BP REDD+ akan mengadakan konsultasi kedua pada tanggal 3 September. Konsultasi lanjutan tersebut dinilai BP REDD+ perlu dilakukan karena masih cukup banyak …

Read More »

Siaran Pers: Warisan Hijau Presiden SBY Untuk Melindungi Ekosistem Gambut Dipertanyakan

Jakarta, 17 Juli 2014. Pembahasan dan penetapan RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti transparan dan partisipatif untuk mewujudkan Perlindungan Ekosistem Gambut Yang Kuat dan Menyeluruh.  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut) merupakan salah satu dari 21 PP yang harus dibuat untuk menjalankan mandat Undang-UndangNomor …

Read More »

Siaran Pers Bersama: Pemerintah Harus Mempercepat Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas Lokal dalam Proses Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan

Jakarta, 4 Oktober 2013. Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (KM DKN) telah mengadakan pertemuan pada akhir September lalu untuk membahas perkembangan kebijakan kehutanan terkini terkait hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini dipinggirkan dalam penguasaan, pengelolaan, dan penikmatan manfaat hutan di Indonesia. Tiga isu utama yang didiskusikan adalah …

Read More »

<!–:id–>Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang Melampaui Karbon<!–:–><!–:en–>Improving Forest Governance beyond Carbon<!–:–>

Jaringan masyarakat sipil Indonesia yang terdiri dari 16 organisasi dan tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global telah memantau dan terlibat dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan selama ini. Berkaca pada pemantauan dan keterlibatan kami, terutama dalam kaitannya dengan hak masyarakat dan ekstraksi serta eksploitasi hutan skala besar untuk …

Read More »

Siaran Pers: “Penyelamatan Hutan Tersisa Tidak Bisa Lagi Ditunda”

Jakarta, 28 Januari 2013. Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mempertanyakan perwujudan komitemen pro-poor dan pro-green pemerintah. Langkah-langkah penyelamatan hutan yang tercantum di dalam Stratnas REDD+ terancam tidak bisa diimplementasikan karena kelembagaan REDD+ sebagaimana dimandatkan di dalamnya bahkan belum terbentuk. Padahal, Satgas REDD+ telah usai masa tugasnya. Menambah kegentingan …

Read More »