Penyengat

Letak Geografis

Desa Penyengat adalah desa yang menggantungkan diri pada laut, pesisir pantai dan merupakan wilayah gambut. Desa Penyengat juga merupakan desa asli yang terbentuk sejak lama. Desa ini secara administrasi termasuk ke dalam Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak. Di sekitar desa ini juga terdapat beberapa danau dan tasik, yaitu antara lain Tasik Bawah, Tasik Pulau Besar dan Danau Kebuk. Sungai, tasik dan danau adalah vital bagi masyarakat Desa Penyengat, karena hampir semua aktivitas mereka mengandalkan sungai. Adapun batas Desa Penyengat sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebing Tinggi, sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pelalawan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Lanus dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Rawa. Pusat desa berada di titik kordinat N 000 51’55,6’’ dan E 102021’36,5’’. Jarak Desa Penyengat ke Ibukota kecamatan ± 39 km. Desa yang terdekat, yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki, adalah Desa Sungai Rawa, yaitu berjarak sekitar 3 km.

Riwayat Area

Hanafi, Ketua RT 02, menuturkan, bahwa PT. Riau Andalan Pulp Paper (PT RAPP) akan mengganti rugi lahan seluas 4000 ha. Tetapi setelah surat tanahnya terkumpul, diketahui bahwa kepemilikan lahan 4000 ha tersebut tumpang tindih. Selain itu PT RAPP juga mengaku telah membayar ganti rugi untuk lahan yang terletak 1 km dari pantai, tetapi masyarakat tidak mengetahuinya. Heri, Kepala Dusun 3 Mungkal dan mantan Kepala Dusun, mengatakan bahwa seorang yang bernama Kopik O dan PT Trio Mas telah mengambil lahan masyarakat tanpa memberitahu masyarakat Dusun 3. Dusun Mungkal terdiri dari 51 KK (205 jiwa), 6 orang Kristen, 49 orang Buddha, dan 150 orang animis. Di Dusun Mungkal terdapat 1 SD yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 1 ruang kantor yang gurunya didatangkan dari pulau Batam dan Sungai Rawa. Karena keterbelakangan pendidikan itu perusahaan-perusahaan menyerobot lahan-lahan masyarakat. Kepala Desa menyatakan, bahwa perusahaan-perusahaan di sekitar Desa Penyengat belum memberikan efek positif kepada warga, karena perusahaan-perusahaan itu belum bersedia melibatkan warga sebagai tenaga kerjanya. Masyarakat menginginkan diadakannya diskusi-diskusi terbuka, agar mereka dapat mengetahui penguasaan lahan dan strategi penyelesaiannya. Pada 2 Agustus 2012 diadakan Focus Group Discussion (FGD) di gedung Desa Penyengat dan dihadiri oleh sedikitnya 30 orang warga dari unsur pemerintah desa, ketua suku, ketua adat, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda. Bu Apo, Ketua Kelompok Perempuan Bina Harapan, dalam FGD tersebut mengungkapkan, bahwa lahan desa makin menyempit, karena wilayah desa sudah menjadi area konsesi perusahaan-perusahaan. Sehingga mayoritas warga tidak punya lahan untuk bercocok tanam. ”Kenape pemerintah tak peduli sikitpon samo kami, kalau macam ini bagusnye pemerintah samo perusahaan tu jatuhkan bom di kampung ne biar kami mati semuo”, katanya dengan nada kesal dan sedih. Seketika itu juga Ketua Suku menambahkan, bahwa lahan warga diserobot perusahaan tanpa ganti rugi. Sedikitnya 120 hektar tanah 60 KK kini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Lokasi lahan-lahan itu ada di sekitar koridor jalan pelabuhan PT RAPP di Futong, di samping Dusun II Tanjung Pal. Kepala Desa mengatakan, bahwa perambahan hutan oleh perusahaan-perusahaan di kawasan hutan adat dan administrasi Desa Penyangat, baik yang ditanami HTI maupun perkebunan, telah mengakibatkan babi, yang selama ini merupakan sumber kehidupan warga, menjadi sulit dicari. Babi tidak dapat hidup di hutan akasia, babi membutuhkan hutan alam. Akhirnya warga harus berburu babi di tempat yang amat jauh, atau sebagain mereka tidak berburu lagi, sehingga menutup sumber pemasukan ekonomi rumah tangga. Banyaknya kapal besar milik perusahaan yang lewat di sungai juga menghambat masyarakat untuk mencari ikan dan mengakibatkan para nelayan tidak berani melaut, karena takut tertabrak kapal-kapal tersebut. Pihak desa sudah mengirimkan surat ke perusahaan-perusahaan, namun tidak ada respon. Selain itu, Kepala Desa menambahkan, bahwa permasalahan yang mereka hadapi sangat komplit. Menurutnya, sebenarnya mereka tidak menolak investasi di wilayah mereka, tetapi sebaiknya investasi itu peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan terjaganya hutan untuk masa depan anak cucu. Kepala Desa mengharapkan ada langkah-langkah yang bisa kita tempuh bersama.

Sketsa Demografi

Penduduk Desa Penyengat terdiri dari 315 Kepala Keluarga (KK), (Data Monografi Desa tahun 2012) yaitu 1261 jiwa yang terdiri dari 641 jiwa laki-laki dan 620 jiwa perempuan. Mereka tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Penyengat, Dusun Tanjung Pal dan Dusun Mungkal. Setiap dusun dalam RW dan RT. Ada 4 RW yang terbagi menjadi RT 9. Jumlah RT terbanyak terdapat di Dusun Tanjung Pal, karena memang jumlah penduduknya paling banyak. Dusun I terbagi menjadi 1 RW, Dusun II terbagi menjadi 2 RW sementara dusun III terbagi menjadi 1 RW.

Potensi Sumber Daya

Secara geografis Desa Penyengat terletak di pesisir Sungai Siak dengan topografi yang relatif datar. Di sekitar desa ini banyak anak sungai tempat masyarakat mencari ikan. Anak-anak sungai itu adalah Sungai Kimas, Sungai Pinang, Sungai Sikicak, Sungai Darak, Sungai Beruang, Sungai Mungkal, Sungai Kimbar, Sungai Sialang, Sungai Dua, Sungai Senabau, Sungai Metas, Sungai Belat dan Sungai Lakar. Desa Penyengat adalah hutan belantara tempat berburu babi, menjerat rusa, mengambil hasil hutan (kayu) untuk membuat rumah, dan mengambil hasil hutan non kayu seperti damar, rotan, ramuan obat tradisional untuk upacara sosial. Pada mulanya masyarakat suku asli Anak Rawa ini bermukim di pinggir Sungai Rawa, sehingga ketergantungan hidup masyarakat pada hutan, sungai dan laut adalah sangat tinggi.

Potret Sosial Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana masyarakat pesisir, sebagian besar masyarakat Desa Penyengat mengandalkan kehidupannya pada perairan baik sungai, muara sungai, danau, tasik, maupun laut. Namun karena keterbatasan sarana membuat mereka hanya bisa mengklaim wilayah sekitar pesisir pantai termasuk sungai-sungai kecil yang berada di kawasan tersebut. (Wawancara Pak Kiat dan Pak Kehong, 31-1 September 2012) Selain itu ada juga yang mengandalkan hidupnya pada hutan, yaitu hutan di tepi sungai dan pesisir. Karena keterbatasan tenaga dan kemampuan, mereka tidak banyak memanfaatkan hutan yang jauh dari kedua tempat tersebut. Masyarakat menganggap wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sebagai wilayah adat mereka. Mereka mengolah sumber daya alam itu dengan peralatan sederhana. Untuk mencari ikan, mereka menggunakan perahu dan sampan sederhana ataupun jaring dan perangkap ikan sederhana yang dipasang pada saat tertentu. Sambil menunggu ikan tangkapan, mereka berburu babi dan rusa di sekitar hutan. Perburuan itu dilakukan dengan memasang jerat di tempat yang mungkin dilewati hewan-hewan tersebut. Selain itu sebagian masyarakat membuka ladang untuk menanam sagu. (Wawancara Pak Kiat dan Pak Kehong, 31-1 September 2012) Klaim kepemilikan lahan sagu itu tergantung pada yang mengusahakan lahan tersebut. Sagu juga ditanam di pinggir sungai atau pesisir pantai. Namun, kemampuan mereka membuka lahan sagu juga relatif terbatas. Tak semua memiliki kebun sagu. Pemilik kebun sagu adalah mereka yang mampu membuka lahan. Kemampuan dalam arti mampu dan memang berniat membuka kebun sagu. Keterampilan masyarakat membudidayakan sagu sudah tidak diragukan lagi, karena sagu adalah makanan pokok sejak nenek moyang mereka. Saat ini sebagian lahan sagu sudah beralih kepemilikan ke pemodal dari luar, yaitu pengusaha etnis Tionghoa. Penyebab peralihan itu adalah tergiurnya masyarakat pada tawaran dari pemodal dan rendahnya harga sagu pada waktu itu. Tetapi saat ini harga jual sagu sudah memadai. Karena makin banyaknya produk yang berbahan dasar sagu. Namun saat ini tidak banyak lagi masyarakat yang memiliki sagu.

Tata Guna Lahan Komunitas

Pemahaman masyarakat terhadap penguasaan perusahaan-perusahaan itu atas lahan-lahan adatnya itu tidak cukup dalam. Walau demikian masyarakat itu menganggap perusahaan-perusahaan itu sebagai ancaman bagi berkurang atau bahkan hilangnya sumber-sumber ekonomi mereka. Berikut kutipan wawancara dengan berbagai narasumber terkait penguasaan perusahaan-perusahaan atas lahan-lahan adat mereka. Pak Abet (Kepala Desa Penyengat) mengatakan: ”pada dasarnya masyarakat bergantung pada alam sehingga tidak pernah berfikir ’tuk masa depan, perbaikan ekonomi dan pentingnya pendidikan. Hutan di sekitar Desa Penyengat pon sudah hancor (rusak) disebabkan IPK, HPH dan HGU pete. Luas administrasi Desa Penyengat 52.000 HA, 1200 HA untuk pemukiman dan 4 HA untuk kebun per satu kepala keluarga selebihnya dikuasai oleh PT RAPP, PT Petro Selat, PT Indah Kiat dan PT Uneseraya yang berada dalam administrasi Desa Penyengat. PT RAPP contohnye tak pernah memenuhi kewajibannya berupa CSR dan PT RAPP juge tak ade meminta izin kepada masyarakat untuk mengolah lahan, apelagi limbahnye di buang langsung ke sungai sampai ikan tu pade mati. Adelagi PT Uniseraya yang sudah lame ade dari tahun 1963 namun tidak ada untungnya bagi masyarakat, bahkan menyusahkan aje. Tahun 2007/2008 dibuka SMP satu atap dengan SD, jadi pendidikan di sini rate-rate hanya sampai SD dan SMP, kalau SMA jaraknya jauh tak ade biayalah seperti di Tanjung Balai, Belat Panjang dan Pekanbaru”. Pak Abok Agustine (Sekretaris Desa), menuturkan: ”masyarakat ni cuma ingin ade kebun karet dan sagu, karena ekonomi dah sangat lemah sehingge masyarakat sulit mencari kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari”.

Persinggungan Dengan Kawasan Hutan

Konflik SDA di Riau berpotensi membesar jika pemerintah tidak serius menanganinya. Hal ini terjadi di hampir seluruh kabupaten dan kota di bumi Lancang Kuning ini. Pada tahun 2009 untuk pertama kalinya Scale Up mendapat informasi dari rekan LSM, bahwa ada suku asli yang terabaikan. Berawal dari informasi tersebut Scale Up mencari informasi dan berencana mendatanginya. Ternyata suku asli itu ada di Desa Penyengat, Kabupaten Siak, Kecamatan Sei Apit. Pada Februari 2009 Scale Up mendatangi desa tersebut untuk melihat situasi sebenarnya. Tak satu pun literatur tentang suku-suku asli di Riau yang membahas suku asli Anak Rawa. Tak heran bila masyarakat hanya mengenal 8 suku asli di Riau, yaitu Talang Mamak yang berdomisili di sekitar dan dalam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi, Suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Sakai di Bengkalis dan Siak, Bonai di Rokan hulu dan Rokan Hilir, Kuala di Indaragiri Hilir, Akit di Bangkalis, Suku Hutan di Kepulauan Meranti, dan Suku Laut yang masih berpindah-pindah di Kepulauan Riau hingga Kepulauan Meranti maupun di muara-muara Sungai Indragiri, Kampar dan Rokan. Kini suku asli Anak Rawa di Desa Penyengat ini tengah menghadapi permasalahan, yaitu penguasaan skala besar kawasan hutan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan itu beroperasi tanpa mendahulukan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, and Consent) atau keputusan bebas yang didahulukan, diinformasikan tanpa ada paksaan. Hal ini tampak dalam proses pemerintah memberikan izin kepada investor dengan kesan seakan-akan tidak ada dampak negatif untuk masyarakat. Pemberian izin itu tak didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya pembangunan perusahaan ini antara lain menyebabkan terbatasnya wilayah kelola masyarakat, mencemari lingkungan dan menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat. Padahal ketergantungan hidup masyarakat pada hutan, sungai dan laut adalah sangat tinggi. Disamping itu, masyarakat suku asli Anak Rawa dihadapkan pada persoalan peluang hak kelola akibat penetapan wilayah KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) model Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau pada 21 September 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 509/Menhut-VII/2010. Keputusan ini adalah salah satu wujud nyata desentralisasi sektor kehutanan. KPHP Tasik Besar Serkap ini terletak di dua Kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. KPHP Tasik Besar Serkap ini berada di wilayah administrasi Desa Penyengat. Di hutan KPHP Tasik Besar yang belum dibebani perizinan apapun ini, masyarakat suku asli Anak Rawa ini peluang mendapatkan hak kelola. Namun tentu saja mewujudkan peluang mendapatkan hak kelola ini tidak mudah. Sebab kini ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan untuk menjadikan hutan yang belum dibebani perizinan ini sebagai proyek REDD+ dan bahkan jadi rebutan oleh perusahaan- perusahaan untuk dijadikan kawasan Restorasi Ekosistem. Hutan yang belum ada izin ini mencakup Desa Penyengat, Teluk Lanus dan Desa Rawa Mekar. (Sumber: Romesh, Riset Aksi 1 oleh Scale Up kerjasama HuMa, dokumen belum dipublikasikan)

Foto, Video, dan Peta