Guguk Malalo

Letak Geografis

Nagari Guguk Malalo berada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera barat. Nagari Guguk Malalo berbatasan langsung dengan dua kabupaten, yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Asam Pulau), dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok (Nagari Paninggahan), di sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh dan sebelah timur berbatasan dengan Danau Singkarak. Nagari Guguk Malalo terdiri dari dua desa yaitu Desa Baiang dan Desa Guguk. Secara adat dan asal-usul merupakan suatu kesatuan, bergabung dan membentuk Nagari Guguk Malalo. Sekarang Nagari Guguk Malalo terdiri dari tiga jorong, yaitu Jorong Baiang yang dahulu Desa Baing, Jorong Duo Koto dan Jorong Guguk. Jorong Duo Koto dan Jorong Guguk dahulu merupakan bagian dari Desa Guguk. (Nurul Firmasyah; Hal 49).

Riwayat Area

Sejarah asal-usul Nagari Malalo dilsetarikan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Menurut Dt. Rangkayo Endan, asal muasal nenek moyang masyarakat Nagari Malalo berasal dari Pariaman. Perpindahan masyarakat dari Nagari Pariangan disebabkan perkembangan penduduk dan kondisi geografi Pariangan yang merupakan dataran tinggi sehingga sulit untuk membuka lahan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Kesepakatan masyarakat untuk mencari tempat tinggal yang baru adalah merupakan fase awal sejarah Nagari Malalo. (Nurul Frimansyah; Hal 57). Ketika masa kolonial, Belanda masuk ke Guguk Malalo dan membuat tapal batas kawasan hutan yang dikenal dengan Boschwessen (BW) yang memisahkan antara hutan yang dikuasai masyarakat dengan Pemerintahan Belanda. Pengelolaan hutan pertama kali pada tahun 1977. Tahun 1979 ketika pemerintahan nagari berubah menjadi desa. Pada tahun 1992 PLTA Singkarak masuk melaliu izin Gubernur Sumatera Barat. Tahun 1997 PLTA Singkarak mulai beroperasi, kemudian tahun 2002 masyarakat Nagari Guguk Malalo beserta nagari sekitar Danau Singkarak yang berjumlah 13 Nagari melakukan aksi ke DPRD Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat untuk menuntut pembayaran pajak atas air yang digunakan oleh PLTA Singkarak. Selain itu, pada tahun 1986, Pemerintah Pusat hendak menguasai hutan di sekitar Nagari Guguk Malalo dan ingin menjadikan sebagai hutan lindung, kemudian pada tahun 1999 Bupati Tanah Datar yang dijabat oleh Dt. Pamuncak membuat kesepakatan dengan Bupati Padang Pariaman untuk melakukan pemisahan wilayah Guguk Malalo dengan Asam Pulau, maka kawasan hutan juga ditentukan batasnya atas dasar kesepakatan Ninik Mamak. (Sumber: Laporan Desa Model untuk Roadmap Forest Tenure oleh Perkumpulan Qbar Padang, Sumatera Barat).

Sketsa Demografi

Saat ini penduduk masyarakat Nagari Guguk Malalo yaitu mencapai 4384 jiwa, terdiri dari 2144 jiwa laki-laki, 2240 jiwa perempuan dengan 1151 KK. Atau sekitar 824 jiwa berprofesi sebagai petani atau 18,9%. Dengan penggunaan lahan seluas 384 Ha atau sekitar 7,3%. Masing-masing kepala keluarga mengelola lahan pertanian sekitar 0,12 Ha. sebagian besar pengelolaan ulayat untuk pertanian berada pada status ulayat keluarga inti dan keluarga paruik. Hanya sebagain kecil yang berada pada status ulayat kaum dan ulayat suku, (Nurul Firmansyah; hal 69).

Potensi Sumber Daya

Nagari Guguk Malalo secara geografis diapit oleh perbukitan di wilayah timur dan Danau Singkarak di wilayah Barat dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 23° C. Bila ditarik garis horizontal dari pantai Danau Singkarak sampai dengan perbukitan kurang lebih 6 Km. Bentangan tersebutlah ruang hidup masyarakat Nagari Guguk Malalo yang terdiri dari kawasan pemukiman, pertanian dan perladangan. Bentangan alam dari barat ke timur sepanjang 9,5 Km, namun sisanya merupakan perbukitan yang terjal sehingga tidak cocok bagi sentra kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain Nagari Guguk Malalo mempunyai garis pantai danau yang cukup panjang yaitu 16 Km yang terbentang dari utara ke selatan, (Nurul Frimansyah; hal 49).

Potret Sosial Ekonomi Masyarakat

Secara sosial ekonomi, wilayah Nagari Guguk Malalo adalah wilayah yang berada pada lereng-lereng perbukitan dengan tingkat kecuraman tinggi. Sentra pemukiman masyarakat berada pada lereng-lereng bukit dan sebagian lagi pada tepi pantai Danau Singkarak. Untuk wilayah perbukitan seluas 280 Ha dan wilayah lereng dan dataran seluas 5000 Ha, sehingga luas Nagari Guguk Malalo adalah 5280 Ha yang dibagi atas tiga jorong yang membentang dari utara ke selatan. Adapun Jorong-jorong tersebut adalah Jorong Duo Koto seluas 1100 Ha, Jorong Guguk seluas 1760 Ha, dan Jorong Baing seluas 2420 Ha. Kawasan hutan di Nagari Guguk Malalo seluas 2707 Ha atau 51,3% hutan berada pada wilayah perbukitan sampai dengan sentra pemukiman penduduk di lereng-lereng perbukitan, (Nurul Firmansyah; hal 50).

Tata Guna Lahan Komunitas

Hak pengelolaan parak (ladang) pada ulayat suku dan ulayat kaum yang dilakukan oleh anggota kaum dan suku harus dengan persetujuan ninik mamak dari masing-masing tingkatan kelembagaan kaum dan suku. Untuk hasil hutan bukan kayu seperti Manau, Rotan, serta tumbuh-tumbuhan hutan seperti Durian, Manggis dan lain-lain yang berada pada ulayat kaum dan suku dimanfaatkan secara bebas oleh anggota kaum dan suku. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh anak Nagari harus sepengatahuan ninik mamak kaum dan suku, (Nurul Firmansyah; hal 70).

Persinggungan Dengan Kawasan Hutan

Kabupaten Tanah Datar mempunyai kawasan hutan seluas 47.440 Ha, dibagi atas empat kawasan hutan, yaitu; hutan konservasi seluas 21.084 Ha, Hutan Lindung seluas 4.778 Ha, Hutan Produksi terbatas seluas 9.507 Ha, dan Hutan Produksi seluas 10.362 Ha. selain kawasan hutan juga terdapat lahan perkebunan seluas 20.136,90 Ha, perkebunan campuran seluas 25.906,00 Ha.Untuk lahan pertanian (persawahan), Kabupaten Tanah Datar seluas 23.182,00 Ha, (Nurul Firmansyah; hal 49). hutan bagi masyarakat merupakan sebuah pengikat untuk mempertahankan kekerabatan. Bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya Nagari Guguk Malalo hutan ulayat tidak diposisikan sebagai komoditas dan produksi melainkan sebagai pengikat hubungan sosial masyarakat. Hubungan kolektif tersebut membantu kekerabatan dan penguasaan hak ulayat, mulai dari tingkat Paruik, Kaum, Suku dan Nagari. Konflik terjadi antara Masyarakat Nagari Guguk Malalo dengan pemerintah dalam hal ini (Dinas Kehutanan) merupakan potret nyata yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun (1980). Bermula dari pemancangan sepihak dari Dinas Kehutanan atas batas hutan lindung dengan kawasan kelola oleh masyarakat setempat. Hal tersebut di perkuat dengan keluarnya SK 422/1999 tentang penunjukan kawasan hutan, (Mora Dingin Nasution).

Foto, Video, dan Peta