Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik


  • Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

    27 Desember 2011 Mc: Selamat pagi, selamat datang, para pembicara dalam diskusi “Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”.  Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Dalam kerangka acuan yang diberikan panitia,  acara ini […]

  • Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis (1)

    oleh S. Rahma Mary H Noer Fauzi Rachman KOLOM PAKAR, MEDIA INDONESIA, 26 Desember 2011 Awal Desember 2011, publik Indonesia disentakkan dengan pengaduan perwakilan masyarakat beberapa desa di Mesuji Lampung kepada wakil rakyat di DPR RI. Mereka mengadukan peristiwa pembunuhan sekitar 30 orang masyarakat desa di sekitar perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung dan Sumatera […]

  • Dari Mesuji untuk Reforma Agraria?? (2)

    Media Indonesia, 31 Januari 2012, Halaman 22 S Rahma Mary H (Koordinator Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konfl ik pada Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) Noer Fauzi Rachman (Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria) Pada 16 Januari 2012,  Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji telah memaparkan temuan-temuan mereka. Tim ini, yang dibentuk 17 Desember […]

  • Aksi Jahit Mulut Masyarakat Pulau Padang

    Oleh Melly Setyawati (tulisan ini dibuat setelah berdiskusi dengan Andiko, Bernadinus Steni dan Siti Rahma Mary)  Beberapa bulan ini Pulau Padang telah menyedot banyak perhatian publik dan pemerintah. Diawali oleh aksi dari para petani dan aktifis Pulau Padang yang melakukan aksi jahit mulut dengan mendirikan tenda keprihatinan di depan kantor DPRD Propinsi dan DPR di Jakarta, […]

  • <!–:id–>RINGKASAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011<!–:–>

    diringkas oleh Rahma Mary  Pemohon: Pemerintah Kabupaten Kapuas, diwakili oleh : Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. (Bupati Kapuas), Drs. Hambit Bintih, MM (Perorangan), Drs Duwel Rawing (Perorangan), Drs. H. Zain Alkim (Perorangan), H. Ahmad Dirman (Perorangan), Drs. Akhmad TAufik, M.Pd.(Perorangan). Alasan-alasan Permohonan: MK untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun […]

  • Meralat Negaraisasi Tanah Adat*)

    Memperbaiki Rute Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengukuhkan kembali Eksistensi Negara Bangsa Noer Fauzi Rachman**) link video bisa diklik Meralat Negaraisasi Tanah Adat  Realisasi dari tekad Proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa “hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, menempuh jalan panjang dan berliku, terutama bila menyangkut pada proses yang […]

  • Sarasehan Otonomi Asli Masyarakat Adat

    HuMa – Epistema Institute Tobelo, 20 April 2012  Pengantar Salah satu sarasehan yang diadakan dalam rangkaian Kongres AMAN IV di Tobelo, Halmahera Utara adalah tentang Otonomi Asli Masyarakat Adat. Sarasehan ini dikelola oleh HuMa dan Epistema Institute. Tema tentang otonomi masyarakat adat itu tidak berarti hanya membicarakan bagaimana tata cara pengaturan kehidupan masyarakat adat secara […]

  • Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Desa Melung, Banyumas, 14 – 16 Mei 2012

    Hukum, seharusnyalah bukan sesuatu yang ditakutkan. Keberadaan hukum seharusnyalah untuk membahagiakan manusia. Meskipun saat ini hukum di Indonesia khususnya hukum negara lebih tajam ke atas, dan tumpul ke bawah, namun tidak menyurutkan masyarakat terutama di tingkat akar rumput untuk mendialogkan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara supaya menjalankan fungsinya yang sesungguhnya untuk menciptakan […]

Page 5 of 8« First...34567...Last »