Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik


  • Penuhi Janji Nawacita

    Pengelolaan wilayah yang dilakoni oleh masyarakat Adat/komunitas lokal menunjukkan poin positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Namun, saat ini, wilayah adat/kelola rakyat telah banyak dikonversi menjadi wilayah pengelolaan SDA berbasis industri ekstraktif. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteran, kerusakan ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya sendi-sendi budaya lokal, serta tingginya pelepasan emisi gas rumah […]

  • MA Nyatakan Bebas Kepada PHR Jamlis Lahandu

    Konflik sumber daya alam mengkriminalisasi sebuah profesi seseorang di Indonesia. Salah satu kasus atas konflik sumber daya alam dan agraria yang menjadi perhatian HuMa dan Perkumpulan Bantaya, mitra HuMa di Sulawesi Tengah, adalah kasus kriminalisasi terhadap seorang akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, yang juga merupakan pendamping hukum rakyat (PHR) bernama Jamlis Lahandu. Kasus ini terjadi […]

  • Soepomo dan Generasi Sekarang

    Soepomo adalah guru besar ilmu hukum pertama di Indonesia. Warisan catatan-catatan teoritisnya, perjalanan hidupnya, serta kekayaan akan khasanah ilmu pengetahuannya patut dipelajari di masa kini. Hal inilah yang kemudian mendorong Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum) Indonesia menerbitkan sebuah buku “Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik”. Dalam bedah bukunya yang bertema “Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik, […]

  • Ahli: Undang-Undang P3H Berkontribusi terhadap Kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat

    oleh Clancy O’Donnell Pada Hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, Mahkamah Konstitusi mendengarkan kembali dua Saksi Ahli dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk ketujuh kalinya. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Kurniawarman dan praktisi hukum agraria Rikardo Simarmata. Mereka menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan/negara tidak boleh menghapus hak ulayat masyarakat hukum […]

  • Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dibentuk

    Untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015. Adapun tugas tim tersebut adalah: (1) menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan […]

  • Harapan Baru Menjelang Tahun Baru

    Catatan Audiensi di Dua Kementerian oleh Rais Laode Sabania Terik mentari tak melelehkan semangat beberapa orang siang itu. Mereka berkumpul pada penghujung tahun 2014, tepatnya tanggal 29 Desember, Perkumpulan HuMa bersama jaringan mengadakan audiensi di dua kementerian. Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut riset hutan adat yang telah dilakukan selama satu tahun di tiga […]

  • Warga Kabupaten Rembang Menolak PT. Semen Indonesia

    Pernyataan Sikap Bersama : JMPPK, WALHI, HuMa, KontraS, Desantara,YLBHI, LBH Semarang, Pil – Net & KRuHA   Jakarta, 19/11/2014. Puluhan ibu-ibu yang selama ini mendiami tenda perlawanan penolakan pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang datang ke Jakarta. Kedatangan puluhan ibu-ibu ini merupakan upaya dan tekad untuk menyampaikan langsung penolakan masyarakat kepada pemerintah pusat. […]

  • Awal Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul

    Komitmen Pemda dan DPRD Lebak dalam mengakui kedaulatan wilayah dan masyarakat Satuan Adat Banten Kidul (Sabaki) dimulai melalui audiensi pada tanggal 24 Oktober 2014 di Ruang Pendopo Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Audiensi ini membincang mengenai Percepatan Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan Wilayah dan Masyarakat Kasepuhan yang tergabung dalam (SABAKI) antara […]

Page 2 of 812345...Last »