Deklarasi Bersama dalam Konferensi Medan tentang Perampasan Tanah dan Perkebunan Kelapa Sawit di Asia Tenggara

Kami, partisipan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja, bergabung di Medan dalam Konferensi tentang Perampasan Tanah dan Perkebunan Kelapa Sawit di Asia Tenggara pada tanggal 5-10 November 2012 yang diselenggarakan oleh Lentera Rakyat untuk berdiskusi dan berbagi informasi tentang perampasan tanah dan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh perluasan perkebunan sawit di atas tanah-tanah milik masyarakat lokal di seantero wilayah Asia Tenggara.

Konferensi ini mengulas dan membagikan situasi terkini yang dialami Kamboja, Filipina, Malaysia dan Indonesia terkait perampasan tanah atas nama kebijakan pembangunan ekonomi negara. Praktek tersebut telah mengakibatkan luasnya dampak negatif yang muncul, khususnya pembabatan hutan tropis dengan skala besar dalam waktu singkat, tingginya angka konflik agraria, serta pemindahan penduduk lokal secara paksa dari tanah tempat tinggal.

Terdapat sekitar 16 juta hektar tanah yang telah dijadikan perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara, di mana 80% di antaranya telah diubah dalam jangka waktu 15 tahun[1]. Perampasan tanah juga telah berulang kali mengakibatkan kriminalisasi masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat serta para penggiat hak asasi manusia (HAM) yang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka dan tuntutan yang terlegitimasi di bawah ketentuan-ketentuan internasional yang ad terkait  HAM. Dalam beberapa kasus, perampasan tanah bahkan dipermudah oleh ketentuan formal negara dan penggunaan aparat negara yang cenderung represif. Yang lebih penting lagi, para korban seringkali terabaikan tanpa sarana dan akses untuk menggunakan hak berperkara di pengadilan.

Konferensi ini menyambut dan mendukung sepenuhnya keprihatinan serta tindakan-tindakan yang direkomendasikan dalam Deklarasi Bali mengenai Hak Asasi Manusia dan Agrobisnis di Asia Tenggara, yang meminta langkah urgen dari pemerintah untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang terjadi akibat perluasan tanaman monokultur kelapa sawit, termasuk – diantaranya – pengadopsian standar-standar HAM internasional dan reformasi kebijakan terkait penguasaan serta akuisisi lahan.

Para peserta konferensi juga sepakat untuk mendukung Deklarasi Phnom Penh[2] yang dihasilkan melalui Workshop tenetang HAM dan Agrobisnis di Asia Tenggara pada Oktober 2012, yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Indonesia dan diikuti oleh berbagai institusi dan komisi HAM nasional di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Myanmar, dan Korea Selatan, serta diikuti pula oleh beberapa orgasasi masyarakatn sipil dan perwakilan Indonesia lembaga ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR). Pernyataan ini berupaya mengajak untuk dilakukannya tindakan konkrit, baik dari AICHR, pemerintah negara-negara ASEAN, serta institusi-institusi HAM nasional untuk mengatasi pelanggaran HAM terhadap komunitas lokal, masyarakat adat, dan penggiat HAM yang disebabkan oleh cepatnya perluasan agrobisnis tanpa peraturan yang baik.

Kami juga mendukang rekomendasi dalam Deklarasi di Bali yang diselenggarakan oleh HuMa[3] pada Juli 2012 melalui Workshop Regio Asia Tenggara untuk Mempromosikan Hak Masyarakat atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk membangun dan memperkuat jaringan serta kapasitas untuk melawan praktek-praktek perampasan tanah dan pelanggaran HAM.

Perampasan tanah dalam pemahaman kami adalah sebuah proses pengambilan kepemilikan hak-hak masyarakat atas tanah, sumbe daya alam, dan sarana penghidupan, sebagai buah dari pelanggaran yang terus-menerus atas asas Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Laporan dari masing-masing negara yang dipresentasikan menunjukkan eskalasi perampasan tanah di Asia Tenggara. LEwat beberapa kunjungan lapangan, kami menemukan pola-pola umum yang terhampar di wilayah tersebut, seperti stigmatisasi di antara individu maupun komunitas yang berjuang selama bertahun-tahun untuk mempertanahkan hak ereka atas tanah mengalami tekanan ekstenal yang sangat luas. Beberapa di antaranya telah dijebloskan ke penjara, sementara sisanya memenuhi daftar buronan. Cukup banya pula yang akhirnya dilepaskan, namun masih tetap dikonfrontir dengan hukam pidana yang lain. Kami juga menemukan bahwa sistem hukum yang berlaku tidaklah berpihak pada kepentingan penguasaan adat oleh rakyat, bahwa ketika telah dimiliki alas hak disertai buktu penguasaan fisik dalam janka waktu yang lama. Sebaliknya, pemerintah nasional adalah institusi-institusi yang kemudian justru membasilitasi bisnis-bisnis skala besar untuk mengubah hutan, lahan gambut, dan wilayah pertanian produktif lainnya menjadi perkebunan kelapa sawit yang utamanya ditujukan untuk mengeruk keuntungan serta didorong oleh ekonomi global pendorong ekspor.

Pada level ASEAN, di samping mandat AIHCR, tidak terdapat mekanisme HAM yang tepat untuk memberi repon yang memadai atas keprihatinan akan derita komunitas lokal yang terus-menerus sebagai akibat dari perampasan tanah. Pedoman Sukarela untuk Penataan Penguasaan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Hak atas Pangan, yang diadopsi Komite untuk Keamanan Pangan Sedunia pada 11 Mei 2012 harus dapat diimplementasikan dan membawa hasil yang positif dan konkrit di tingkat akar rumput.

Refleksi atas Situasi-situasi yang dikemukakan di atas, membawa kami pada kesimpulan untuk mengajak dan meminta dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Pemerintah negara-negara ASEAN untuk menghargai dan mendukung hak masyarakat lokal atas tanah, terutama petari perempuan dan laki-laki serta masyarakat adat. Kami meminta pemerintah untuk mencermati secara adil hak masyarakat akan FPIC sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam seluruh ketentuan hukum nasional tekait penguasaan tanah. Kami juga meminta para pejabat negara untuk memperkuat sistem huku nasional sehingga dapat menghentikan serta mencegah dengan efektif kriminalisasi terhadap masyarakat lokal dan penggiat HAM yang berjuang untuk mempertahankan pengakuan hukum atas hak tenurial.
  2. ASEAN untuk memperluas mandat AICHR sebagai mekanisme HAM yang independen untuk melakukan investigasi pelanggaran hak masyarakat adat dan petani serta untuk mengajak negara-negara anggota untuk mengadopsi dan mengarusutamakan Pedoman Sukarela yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan nasional.
  3. Uni Eropa untuk mengintegrasikan perjanjian dagan bilateralnya dalam mekanisme pengawasan dan tanggapan  yang transparan dan dapat secara efektif mengatasi serta memediasi konflik yang mungkin muncul antara perusahaan-perusahaan transnational dan masyarakat lokal.
  4. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM yang telah diterima secara international, yakni partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, transparansi, martabat manusia, pemberdayaan, dan negara hukum  (P-A-N-T-H-E-R: participation, accountability, non-discrimination, transparency, human dignity, empowerment, rule of law). Kami juga meminta RSPO untuk menjalankan secara efektif mekanisme-mekanisme penyelesaian konflik alternatif.
  5. Perusahaan agrobisnis dan segenap investor untuk menghargai hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam dengan secara ketat dan tidak mengambil jalan pintas dari proses FPIC.Diadopsi lewat aklamasi pada tanggal 9 November 2012 oleh para peserta, yakni:
    1. Agus Sutomo, Gemawan Kalbar, Indonesia
    2. Ahmad, Walhi Sulteng, Indonesia
    3. Alejandro C Carillo, FIAN Philipines
    4. Ben Indris, SBPI, Indonesia
    5. Carolin Callenius, BftW, Germany
    6. Dana Tarigan, Walhisu, Indonesia
    7. Dewi Kartika, KPA, Indonesia
    8. Estrella F. Catarata, FIAN, Philipines
    9. Fatilda Hasibuan, Sawit Watch, Indonesia
    10. Florian Johanes, Papua, Indonesia
    11. Hawari, Bitra, Indonesia
    12. Herwin Nasution, Lentera, Indonesia
    13. Imam Bambang Setiawan, SPP, Indonesia
    14. Indri Diah Saptaningrum, ELSAM, Indonesia
    15. Junpiter Pakpahan, KSPPM, Indonesia
    16. Kusnadi, Walhisu, Indonesia
    17. Longgena Ginting, Indonesia
    18. Maly Seng, Cambodia
    19. Michael Schirmer, BftW, Germany
    20. Natal Sidabutar, Lentera, Indonesia
    21. Nur Hidayati, WALHI, Indonesia
    22. Shandi Renata, Lentera, Indonesia
    23. Touch Setha, Cambodia
    24. Rusliadi, JKMA Aceh, Indonesia
    25. Saurlin Siagian, Indonesia
    26. Septer Manufandu, Fokker Papua, Indonesia
    27. Sisilia Nurmala Dewi, HuMa, Indonesia
    28. Starjoan D. Villanueva, AFRIM, Philipines
    29. Sophie Chao, FPP, United Kingdom
    30. Su Mei Toh, Wild Asia, Malaysia
    31. Surambo, Sawit Watch, Indonesia
    32. Tandiono Bawor, HuMa, Indonesia

[1] Oil Palm Expansion in Southeast Asia, Trends and Implications for Loval Communities and Indigenous Peoples,

Marcus Colchester and Sophie Chao (eds.), FPP and SW, July 2011, page 5.

[2] http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Finalised%20Statement%20of%20the%20Phno

m%20Penh%20Workshop.pdf

[3] http://huma.or.id/en/pendamping-hukum-rakyat/aktivitas/hentikan-perampasan-tanah-sekarang-marimendorong-

investasi-positif-atas-tanah-pertanian-dan-kedaulatan-pangan.html

2 Responses to “Deklarasi Bersama dalam Konferensi Medan tentang Perampasan Tanah dan Perkebunan Kelapa Sawit di Asia Tenggara”

  1. Muhammad

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insha allah segala jenis perampasan hak warga pribumi oleh pendatang dapat atau pemerintah dapat diselesaikan, terutama di daerah kami di Medan yang mana lahan kosong telah dirampas oleh warga pendatang untuk membangun rumah sehingga sering terjadi banjir dan kumuh. waalaikumsalam

    Balas

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>