Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

  • Hak Asasi Manusia;
  • Keadilan Sosial;
  • Keberagaman Budaya;
  • Kelestarian Ekosistem;
  • Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
  • Kolektivitas.

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 27 orang yaitu (alm) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH.,Ph.D., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH.,MH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., Abdias Yas, SH., Andiko, SH.,MH., dan Bernadinus Steni, SH.

Visi dan Misi

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi

  1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
  2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
  3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
  4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah dan Program Kerja

 

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

  • Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
  • Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
  • Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
  • Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
  • Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
  • Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

  1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekruitmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan
  2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
  3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
  4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
  5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Struktur Organisasi

 

Badan Pengurus

Ketua Bernadinus Steni, SH
Sekretaris Rikardo Simarmata, Ph.D
Bendahara Julia Kalmirah, SH

Badan Pelaksana

Direktur Eksekutif Dahniar Andriani, SH, M.ID.
Program
  • Tandiono Bawor, SH. (Koordinator Divisi Program Pembaharuan Hukum Rakyat)
  • Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si (Koordinator Divisi Program Analisa Hukum dan Data)
  • Agung Wibowo, S.Hum. (Staf Program Analisa Hukum dan Data)
  • Yosfi Aldi (Staf Program)
  • Bramanta Soeriya Dipaazima, SE (Staf Administrasi Program)
Program Pengembangan Kelembagaan Susi Fauziah; Heru Kurniawan; Herculanus de Jesus; dan Sulaiman Sanip.
Tim Keuangan Saniyah, SE, Fetty Isbanun, S.Pt; dan Wiwit Puspaningtyas.