Seri Pengembangan Wacana


Daftar Berkas Pustaka
Media Indonesia Berita HuMa
Media Indonesia Berita HuMa
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Media-Indonesia-Berita-HuMa.pdf 5195 Lanjut Baca | Download
Update Perundingan Iklim terkait REDD+ Bonn 4-15 Juni 2014
Update Perundingan Iklim terkait REDD+ Bonn 4-15 Juni 2014
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/07/updateredd.pdf 5055 Lanjut Baca | Download
Executive Summary Analisa Hak Masyarakat Adat dalam RPP Gambut
Executive Summary Analisa Hak Masyarakat Adat dalam RPP Gambut
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/04/Executive-Summary-Analisa-Hak-Masyarakat-Adat-dalam-RPP-Gambut.pdf 4948 Lanjut Baca | Download
HuMa 2014 Analisis Hak Masyarakat dalam RPP Gambut FULL
HuMa 2014 Analisis Hak Masyarakat dalam RPP Gambut FULL
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/04/HuMa-2014-Analisis-Hak-Masyarakat-dalam-RPP-Gambut-FULL.pdf 4941 Lanjut Baca | Download
Laporan Assessment dan Analisis Potensi Konflik Tenure_Widiyanto
Laporan Assessment dan Analisis Potensi Konflik Tenure_Widiyanto
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Laporan-Assessment-dan-Analisis-Potensi-Konflik-Tenure_Widiyanto.pdf 4887 Lanjut Baca | Download
Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang Menyertainya
Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang Menyertainya
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/08/Pluralisme Hukum dan Isu-isu yang Menyertainya_HUMA_final1.pdf 4534
Ringkasan :
Pluralisme Hukum beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah wacana penting utamanya untuk melihat keberagaman hukum yang terjadi di negara plural seperti Indonesia ini. Keterbukaan sistem pemerintahan membuka ruang bagi tampilnya sistem-sistem hukum non negara yang selama ini ditindas sedemikian rupa, untuk sebuah proses unifikasi hukum yang kerapkali meninggalkan kisah-kisah sedih di lapangan.
Lanjut Baca | Download
Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas
Rachman dkk 2013 Cinta Manis 28 April 2013 (saksi ahli) final(1)
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/05/Rachman-dkk-2013-Cinta-Manis-28-April-2013-saksi-ahli-final1.pdf 4369
Ringkasan :
Konflik agraria 'cinta manis' adalah ilustrasi dari suatu konflik agraria structural yang bersifat kronis dan berdampak luas. Secara langsung, konflik ini disebabkan keputusan pejabat-­pejabat publik yang membiarkan wilayah kelola rakyat masuk ke dalam konsesi yang dimiliki oleh PT. PN VII Unit Usaha PG. Cinta Manis. Hilangnya akses rakyat terhadap tanah, dan beragam kesulitan hidup yang mereka alami sebagai akibat dari padanya, niscaya sampai pada merosotnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kesemua itu harus dilihat sebagai gejala yang berhubungan secara structural satu sama lainnya. Cara pandang struktural dalam membaca konflik agraria 'Cinta Manis' ini sangat penting untuk mendiagnosa masalah, dan kemudian bisa menemukan cara terbaik dalam mengatasi sebab-­sebab konflik dan tidak terjebak pada tindakan-­tindakan polisionil mengkriminalisasi para pejuang agraria yang telah berjasa membuat sebab utama dari konflik agraria “Cinta Manis” ini bisa terlihat oleh pembuat kebijakan publik.
Lanjut Baca | Download
REDD+ Struktur Insentif untuk Kinerja Jangka Panjang-Rainforest Foundation Norway
REDD+ Struktur Insentif untuk Kinerja Jangka Panjang-Rainforest Foundation Norway
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2012/10/REDD+-Struktur-Insentif-untuk-Kinerja-Jangka-Panjang.pdf 3568 Lanjut Baca | Download
Hukum Kolonial Di Negara Merdeka
Hukum Kolonial Di Negara Merdeka
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2012/07/Hukum-Kolonial-Di-Negara-Merdeka_Hedar.pdf 3455 Lanjut Baca | Download
SPW 5. Free and Prior Informed Concent Dalam Pergulatan Hukum Lokal - Bernadinus Steny
SPW 5. Free and Prior Informed Concent Dalam Pergulatan Hukum Lokal – Bernadinus Steny
File Type : application/pdf
http://huma.or.id/wp-content/uploads/2006/09/SPW-5.-Free-and-Prior-Informed-Concent-Dalam-Pergulatan-Hukum-Lokal-Bernadinus-Steny.pdf 109 Lanjut Baca | Download
Halaman 1 dari 212