Program Kerja

  1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekruitmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, conflict resolution, dan advokasi kebijakan
  2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
  3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
  4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum mendalam mengenai aspek hak dalam skema Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
  5. Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.