sketsa_posterHUMA_inking (Large)

Hutan adat bagi masyarakat hukum adat menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Hutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat hukum adat yang telah menopang kehidupan kesehariannya, sekaligus titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat hukum adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, tatkala negara justru mengingkari keberadaannya. Hutan menyediakan aneka macam kebutuhan hidup bagi masyarakat hukum adat. Hutan juga menjadi sumber kekayaan alam dan keanekaragaman hayati masyarakat hukum adat yang mereka rawat dan jaga sejak dahulu kala.

Pemerintah perlu menjamin kepastian legal untuk hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat, seperti yang dicita-citakan dalam Konstitusi. Instrumen hukum yang ada belum mampu menjamin keberlangsungan masyarakat hukum adat dengan hutan adatnya. UU Kehutanan telah memisahkan hutan adat dari masyarakat hukum adat melalui “negaraisasi” hutan. Negaraisasi hutan oleh pemerintah berakibat pada kerentanan masyarakat hukum adat dalam menjamin kesejahteraan mereka dan keberlanjutan ekologis hutan.

Koreksi terhadap situasi tersebut dilakukan melalui Putusan MK 35 tahun 2012 tentang pengakuan hutan adat. Masyarakat hukum adat menyambut Putusan tersebut dengan beragam cara mulai dari cara-cara praktis, politis dan yuridis. Putusan MK 35 tahun 2012 telah membangkitkan semangat baru dalam advokasi pemulihan penguasaan hutan oleh masyarakat hukum adat. Putusan tersebut dianggap sebagai salah satu milestone perjuangan masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Hutan adat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK 35 tahun 2012 tidak lagi bagian dari hutan negara. Hutan adat menjadi bagian dari hutan hak masyarakat hukum adat.

Putusan MK 35 tahun 2012 secara legal menjadi perevisi klaim sepihak Pemerintah, yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai hutan negara, seperti dinyatakan dalam UU Kehutanan 1999 sebelum dibatalkan. ‘Negaraisasi’ tanah-tanah hutan masyarakat hukum adat telah berakibat pada pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat, pemiskinan dan deskriminasi masyarakat hukum adat.

Keluarnya Putusan MK 35 tahun 2012 pada akhirnya menjadi sebuah “oase” sekaligus sebagai pintu utama untuk memulihkan kembali hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut adalah upaya menjamin kesejahteraan sosial masyarakat hukum adat dengan menjamin kekayaan alam milik mereka. Untuk itu, implementasi Putusan MK 35 tahun 2012 menjadi hal penting. Dalam rangka itu, implementasi penetapan hutan adat berdasarkan Putusan MK 35 tahun 2012 membutuhkan dialog antar institusi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat adat sendiri.

Dialog multi-pihak ini penting diselenggarakan mengingat untuk mengimplementasikan Putusan MK 35 bersifat lintas-sektor dan lintas level pemerintahan. Sebagai contoh, Putusan MK 35 tidak merevisi pengakuan bersyarat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan 1999. Artinya, legalitas keberadaan masyarakat hukum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam konteks tersebut, peran pemda untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Perda dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi elemen utama untuk penetapan hutan adat.

Oleh sebab itu, sinergi peran antara Pemerintah, Pemda dan Masyarakat Hukum Adat perlu ditingkatkan untuk menata dan menginventarisasi kembali hutan adat yang terpisah dari hutan negara. Dengan menjalankan sinergi tersebut, Putusan MK 35 tahun 2012 memiliki makna berarti di lapangan dan tidak hanya sebatas norma teks yang tertulis.

Di sisi lain, banyak masyarakat hukum adat telah diakui keberadaan hukumnya oleh Perda atau SK Kepala Daerah, misalnya; Perda Kabupaten Morowali No. 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Tau Taa Wana, SK Bupati Luwu Utara No. 300 tahun 2004 tentang Keberadaan Masyarakat Adat Seko, Di beberapa tempat di antaranya bahkan telah mengakui secara jelas mengenai keberadaan hutan adat, macam di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, di Jambi. Pengakuan keberadaan hukum masyarakat hukum adat yang telah dilakukan tersebut, tentunya mempermudah proses penetapan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan. Namun, bagi daerah-daerah lain yang belum menetapkan masyarakat hukum adat dengan Perda atau Surat Keputusan Kepala Daerah perlu didorong untuk memperlancar proses hukum penetapan hutan adat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, HuMa beserta mitra-mitranya telah berinisiatif untuk implementasikan hutan adat melalui ujicoba legal dan sosial penetapan hutan adat di di 12 lokasi yang berbeda, mulai dari Kabupaten Aceh Barat dan Pidie di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Merangin di Jambi, Kabupaten Lebong di Bengkulu, Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, Kabupaten Bulukumba dan Luwu Utara di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sigi dan Morowali di Sulawesi Tengah.

Untuk menjalankan inisitaif tersebut, didahului melalui riset aksi Identifikasi Hutan Adat yang dikerjakan HuMa dan mitra-mitra untuk memastikan aspek legal dan sosial penetapan hutan adat di 12 lokasi.  Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti inisitif mendorong penetapan hutan adat ini, maka sangat penting untuk membangun ruang dialog antar-pihak, sektor maupun antar-level dalam sebuah forum yang deliberatif guna mewujudkan agenda bersama hutan untuk kemakmuran rakyat.***

Kampong Muluy terletak di kaki Gunung Lumut, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penduduk Kampong Muluy mayoritas terdiri Dayak Paser. Sejarahnya, masyarakat kampong juga terbentuk dari dari hasil perkawinan antara orang Banjar, Jawa dan Bugis. Jumlah penduduknya terdiri dari 32 kepala keluarga atau 134 orang.

Kampung ini terletak di kaki Gunung Lumut. Kawasan Hutan Gunung Lumut sendiri memiliki luas sekitar 35.350 hektar. Kawasan ini merupakan penyangga sumber air dari tiga daerah aliran sungai besar, yakni Kesungei, Kandilo dan Telake, serta anak-anak sungai seperti Tiwaw dan cabangnya hingga ke Komam. Menteri Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan Gunung Lumut sebagai hutan lindung melalui SK Menteri Kehutanan No.24/Kpts/Um/1993.

Sebagai kawasan lindung, Gunung Lumut ini berfungsi melindungi pengaturan tata air, menjaga resapan air, mencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah. Fungsi lainnya adalah tempat berkembang biaknya satwa-satwa serta keanekaragaman hayati di dalamnya.

Seluas 13.000 hektar dari kawasan yang ditetapkan menjadi hutan lindung ini merupakan wilayah atau hutan adat masyarakat Kampong Muluy. Secara administratif, Kampong Muluy masuk dalam Desa Suan Selutung. Kampong ini juga dikenal sebagai kampong penjaga hutan Gunung Lumut. Masyarakat setempat memiliki kearifan tradisional sejak jaman nenek moyang mereka.

Seiring dengan perkembangan politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Muluy masih melindungi hutan secara adat maupun versi negara. Berdasarkan kearifan leluhur, masyarakat adat Muluy mengklasifikasikan hutan menjadi:

  • Ladang yang baru dibuka (Lati Bayu);
  • Ladang (Umo);
  • Bekas ladang (Lati);
  • Bekas ladang lama (Lati  Ono);
  • Bekas ladang yang hampir dilupakan (Lati Litiye);
  • Hutan Belukar (Alas Lati Litiye);
  • Hutan sekunder (Alas Rusak); dan
  • Hutan primer (Alas Royong).

Kearifan lokal ini membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai. Sekitar Gunung Lumut terdapat hutan lindung Gunung Ketam, dan pegunungan Beratus yang memanjang memasuki Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat, di sisi lain memanjang ke wilayah pengunungan di Kalimantan Selatan.

Kelembagaan Adat di Kampong Muluy sampai sekarang masih ada. Pemilihan Kepala Adat masih dilakukan secara kombinasi antara keturunan dengan persetujuan masyarakat. Artinya, tidak ada jaminan bahwa setiap keturunan Kepala Adat pada akhirnya menjadi kepala adat, karena bila dalam musyawarah adat, keturunan tadi tidak mendapat persetujuan dari seluruh anggota masyarakat adat setempat, maka tidak akan terpilih dan dapat digantikan oleh masyarakat lain yang dianggap mampu menjadi pengganti Kepala Adat Kampong Muluy.

Saat ini sistem kelembagaan adat masyarakat adat Muluy terdiri atas: Ketua Adat dan Juru Bahasa. Adapun yang dipilih sebagai ketua adat adalah Pak Jidan, sedang Juru Bahasa ditunjuk, yaitu Kutuk dan Lunggung.

Perekonomian masyarakat Kampong Muluy sangat ditopang oleh kegiatan perladangan, pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan perikanan Sungai Muluy. Pada umumnya aktivitas ekonomi masyarakat adat Muluy adalah berladang dan berburu, ada juga masyarakat yang bekerja pada perusahaan kayu. Pada waktu-waktu tertentu masyarakat adat Muluy juga memanfaatkan sumberdaya emas.

Selama satu tahun perputaran usaha untuk kehidupan sehari-hari ditentukan berdasarkan musim yang berjalan, seperti: bercocok tanam untuk padi, buah, dan sayur-sayuran; berburu mencari payau, menjangan dan babi dan memancing ikan, mengumpulkan dan menjual burung-burung, memungut dan menjual hasil hutan, seperti buah seperti durian, madu, dan gaharu.

Kegiatan perladangan di sekitar Gunung Lumut dilakukan dengan sistem yang aman bagi lingkungan dan masih dilakukan hingga saat ini, melalui:

  1. Meresa Tana;
  2. Nuntun Tana;
  3. Menebas (Tukung Mombas);
  4. Notou (Menebang);
  5. Ngeke Jowa (Menjemur);
  6. Neket/Nutung Joa (Membakar);
  7. Pemilihan Benih;
  8. Nasok (Menugal)
  9. Nias (Mena-nam);
  10. Merumput;
  11. Membuat Emping (ponta ge-nula); dan
  12. Panen.

Masyarakat adat Kampong Muluy masih mempraktekkan hukum adat dalam kehidupan kesehariannya. Hukum adat tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat mengklasifikasikan hukum adat setempat dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu dan larangan membakar lahan.

Sumber Data:
Hasilhasil penelitian Perkumpulan PADI Indonesia,
PusHam UGM,
The Tropenbos Indonesia Programme.***

Wilayah Adat Malalo berada di dua nagari administrasi, yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Sejarah Masyarakat Malalo adalah masyarakat yang berasal dari Nagari Pariangan yang karena perkembangan penduduk Pariangan mengharuskan mereka mencari daerah atau wilayah baru untuk dijadikan pemukiman dan membuka ladang untuk bercocok tanam. Ini disebut dengan manaratak. 

Malalo adalah wilayah yang dipilih oleh rombongan yang datang dari Pariangan sebagai tempat baru mereka. Setelah memutuskan menetap di Malalo, rombongan membentuk nagari dan untuk mempermudah pemerintahan adat, maka Malalo dibagi menjadi tiga pemerintahan adat yaitu Jutai Guguak, Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjuang Sawah dalam satu wilayah adat.

Suku asli dari masyarakat hukum adat Malalo adalah Suku Jambak, namun karena perkembangan penduduk, suku tersebut dipecah menjadi 11 suku, di antaranya Muaro Basa, Nyiur, Makaciak, Pauh, Simawang, Talapuang, Melayu, Jambak, Pisang, Sapuluah Dan Baringin. Masing-masing suku yang dibentuk mempunyai struktur masing-masing yang melekat dalam pennguasaan dan pengurusan ulayat. Struktur tersebut adalah:

  1. Penghulu Pucuk. Penghulu Pucuk merupakan orang yang dituakan, berfungsi sebagai orang pertama memancang hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Penghulu Pucuk juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan di setiap persoalan yang terjadi di nagari;
  2. Penghulu suku. Penghulu Suku merupakan pimpinan satu suku atau dalam satu paruik (satu keturunan) yang berwenang untuk mengatur peruntukan ulayat kepada seluruh kemanakan di dalam sukunya;
  3. Ampek Jiniah atau empat jenis terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Ampek jiniah merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti manti untuk administrasi pemerintahan adat, dan dubalang untuk menjaga keamanan dan malin yang mengurusi masalah keagamaan;
  4. Tungganai merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemanakannya;
  5. Anak kemanakan merupakan semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. Anak kemanakan merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola ulayat.

Wilayah Adat Malalo berdasarkan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat seluas wilayah ± 10,689 10.689 Hektar yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten, yakni Kabupaten Solok (Nagari Paninggahan) di sebelah selatan dan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Anduring) di sebelah barat. Di samping itu Malalo berbatas dengan Nagari Sumpur dan Bungo Tanjuang di sebelah utara dan dengan Nagari Simawang di seberang Danau Singkarak di sebelah timur. Nagari Guguk Malalo memiliki wilayah adat sampai ke Nagari anduring, Kabupaten Padang Pariaman.

Hutan adat Malalo merupakan bagian dari wilayah adat Malalo yang difungsikan oleh masyarakat sebagai daerah penyangga dan sumber air untuk pertanian ataupun kebutuhan sehari-hari. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, masyarakat hukum adat Malalo membagi hutan dalam tiga kelompok pemanfaatan yaitu:

  1. Hutan Larangan

Adalah hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada sebelas suku yang letaknya di atas patok bosweisen dan tidak boleh dimanfaatkan baik kayunya maupun non kayu, jadi sifatnya dilindungi;

  1. Hutan Cadangan

Terletak di atas boschweisen, belum terbagi kepada sebelas suku akan tetapi memung-kinkan untuk dibagi kepada sebelas suku dan dimanfaatkan sebagai parak ketika jumlah penduduk sudah banyak. Baik kayu maupun non kayu sudah boleh diman-faatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin ninik mamak dalam KAN.

  1. Hutan Paramuan

Hutan untuk bahan anak kemenakan untuk mengambil kayu untuk rumah hutan ulayat nagari yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh anak nagari untuk memenuhi kebutuhan kayu maupun perladangan cengkeh, pala, kemiri dan tanaman bernilai ekonomis lainnya.

Masyarakat hukum adat Malalo sangat konsisten menjaga hutan adat mereka. Masyarakat meyakini hutan adat berfungsi sebagai sumber air, menjaga kawasan pemukiman dari bencana longsor atau galodo. Masyarakat menerapkan hukum adat yang kuat dalam menjaga hutan dimana ada larangan untuk memasuki hutan cadangan dan hutan larangan. Sanksi adat siap diterapkan terhadap siapa pun yang berani masuk, termasuk kepada petugas dinas kehutanan untuk melakukan penataan batas kawasan hutan.

Masyarakat hukum adat Malalo tidak mengakui klaim Kementerian Kehutanan atas kawasan hutan di Malalo yang dibagi menjadi dua status kawasan, yaitu hutan lindung berdasarkan SK. Menhutbun Nomor 422/Kpts-ll/1999 dan hutan cagar alam berdasarkan Gubernur Besluit Nomor.25 Stbl 756 Tanggal 18 Desember 1922.

Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 tahun 2008 tentang Nagari menyatakan bahwa nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat Minangkabau yang diakui dan dihormati.

Peraturan daerah ini juga memberikan pembedaan antara “wilayah nagari” dengan “wilayah pemerintahan nagari”. Wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan wilayah pemerintahan nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif telah ditetapkan batas-batasnya, dan terdiri dari beberapa jorong sebagai wilayah kerja penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagari dan berada dalam satu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Nagari.

Masyarakat hukum adat Malalo memiliki wilayah adat berada di dua wilayah pemerintahan nagari yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo.

Tau Taa Wana Posangke (Orang Wana Posangke) adalah komunitas yang mendiami  lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai Salato di bagian selatan Jazirah Timur Sulawesi. Secara administrasi pemerintahan, wilayah adat Wana Posangke masuk dalam Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Saat ini teridentifikasi terdapat delapan satuan pola mukim berkelompok atau lipu masyarakat Taa Wana, yakni: Salisarao, Viautiro, Pu’umbatu, Sumbol, Ratobae, Sankiyoe, Karuru dan Samma. Jumlah penduduk yang menghuni delapan lipu di wilayah Wana Posangke berjumlah 93 kepala keluarga atau sekitar 523 orang.

Hasil indentifikasi mental maps menunjukkan secara jelas letak geografis dan batas-batas lanskap wilayah adat Wana Posangke. Daerah Aliran Sungai Salato merupakan bentang alam sekaligus menjadi bentang budaya bagi kehidupan orang Wana Posangke Di sebelah Utara, Pegunungan Taminsari hingga Gunung Tamungku Bae merupakan batas alam dengan orang Taa Wana Untunu Ue; di sebelah Timur,  Pegunungan Tokala dengan puncak tertinggi 2.593 meter dpl; di sebelah Selatan, Bulu Taronggo (335 meter dpl) dan; sebelah Barat, anak sungai Tiworo sampai Gunung Pantol yang juga merupakan batas alam dengan orang Wana Kajupoli. Luas wilayah adat Wana Posangke diperkirakan sekitar 20.583 hektar.

Secara ekologis, bentukan vegetasi di wilayah adat ini terdiri dari komposisi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan yang mendominasi di titik-titik ketinggian. Struktur interior kawasannya ditandai oleh lanskap curam dan pegunungan (WWF 1980a; Schweithelm et al.1992 dalam Alvard, 1999). Hal ini mempengaruhi corak produksi orang Wana Posangke, di mana sistem perladangan rotasi merupakan bagian utama untuk mendukung kehidupan yang subsistens. Sedangkan pemungutan hasil hutan non kayu seperti getah damar, rotan, madu dan gaharu merupakan aktivitas tambahan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Struktur kelembagaan adat orang Wana Posangke terdiri dari:

  • Tau Tua Adat  atau pemangku adat, memegang peran tertinggi dalam dimensi penerapan hukum adat.
  • Tau Tua Lipu beperan dalam menata lipu dan kehidupan sosial.
  • Vorotana berkaitan dengan tata cara pengaturan lahan (perladangan), dan
  • Tau Valia berperan secara spiritual dalam praktik penyembuhan penyakit.

Kesemua pemimpin adat tersebut sangat dihormati sebagai orang penting untuk menjaga kestabilan sosial dan adat istiadat orang Wana Posangke.

Sedangkan pola tata guna lahan dan hutan yang selama ini dipraktekan komunitas adalah:

  1. Pangale atau hutan rimba yang belum diolah, untuk perlindungan mata air dan kesuburan tanah;
  2. Pompalivu atau hutan tempat mencari rotan, damar, gaharu dan madu;
  3. Kapali atau hutan larangan yang tidak boleh dimanfaatkan atau diolah;
  4. Yopo Masia bekas kebun yang tegakan pohonnya sudah 10 tahun lebih;
  5. Yopo Mangura bekas kebun yang baru dimana tegakkan pohon masih di bawah 10 tahun;
  6. Navu atau areal perladangan rotasi untuk padi ladang dan tanaman jangka pendek;
  7. Lipu areal mukim dan pekarangan, juga dimanfaatkan untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa dan kopi.

Orang Wana Posangke masih mempertahankan kearifal tradisional mereka yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun, diantaranya adalah model ketahanan pangan yang baik. Hasil riset Pitopang (2008) menunjukkan bahwa orang Wana melakukan persilangan varietas padi secara alami dengan cara selalu mengganti varietas yang ditanam dengan bibit dari kampung lain.

Kearifan lokal lainnya, yang masih eksis dan terus dipraktekkan saat ini adalah pengetahuan pengobatan tradisional yang bahan-bahannya sebagian besar dari hutan. Beberapa praktek pengobatan yang terkenal adalah menggunakan goraka untuk mengobati orang yang kena muntaber, andolia untuk obat sakit perut, tofu mioli untuk obat panas dalam, dan kukul sebagai obat luka.

Perjuangan untuk pengakuan entitas dan wilayah adat mulai dilakukan bersama orang Wana Posangke dan YMP sejak tahun 2010. Hasilnya, pada tanggal 26 November 2012 Bupati Morowali mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Morowali  Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum  Adat  Suku Wana. Dokumen Perda ini  telah dimasukan dalam Tambahan Lembar Daerah Kab. Morowali Nomor 0177.

Berdasarkan kajian aspek legal Perda No. 13 Tahun 2012 ini sifatnya masih pengakuan eksistensi sebagai subjek hukum yakni Orang Wana di Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara). Sedangkan untuk pengakuan atas wilayah adatnya belum tuntas, karena Perda No. 13 Tahun 2012 ini belum melampirkan Peta Wilayah Adat dan amanah Pasal (6) bahwa Pemerintah Daerah bersama sama dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana akan menetapkan batas-batas wilayah hukum adat.

Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dan telah berlaku sejak lama, diakui dalam peraturan lokal (qanun) bahkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Mukim Lango adalah salah satu mukim di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Kemukiman ini berada jauh terpencil di Pedalaman Kecamatan Pantee Ceureumen, dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 18 km, dan 63 km dari Meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat, di hamparan dan Perbukitan Gunung Sikundo.

Tidak diketahui dengan pasti tentang pemberian nama kemukiman Lango, namun diyakini nama tersebut erat kaitannya dengan sejarah masa peperangan dengan Belanda di mana untuk sampai ke lokasi tersebut harus “meulango” yang berarti berenangyang dalam penyebutan selanjutnya oleh Belanda menjadi ‘lango’.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Lango pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Penguasa pertama menduduki wilayah ini adalah Raja Teuku Tandi Bungkai, yang setelah mangkat digantikan oleh anaknya Teuku Tandi Raja Muda, Setelah Raja Teuku Tandi Raja Muda dipegang oleh Ulee Balang Cut (Mukim), setelah Ulee Balang Cut (Mukim) baru ada Mukim di Lango.

Sedangkan pada masa kolonial Belanda Mukim berada di bawah wedana dan masyarakat tidak boleh secara langsung menghadap wedana tapi harus melalui mukim sehingga semua kegiatan dan persoalan masyarakat, mukim harus tahu.

Mukim Lango memiliki batas wilayah:

• Sebelah Utara berbatas dengan Aceh Tengah.

• Sebelah Selatan berbatas dengan Krueng Meureubo/Mukim Manjeng.

• Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya.

• Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Meunuang Kinco.

Kemukiman Lango terdiri atas empat buah gampong yaitu; Gampong Lango, Lawet, Canggai dan Sikundo. Berdasarkan Hasil pemetaan Partisipatif dan analisis Sistim Informai Geografis (SIG) luas wilayah Mukim Lango diperkirakan 45.485,41 Ha atau 16,40% dari 277.272,49 Ha luas Kabupaten Aceh Barat. Dari luasan wilayah mukim tersebut terdapat 36.924,51 Ha (81,18%) merupakan Hutan Lindung, 3.546,86 Ha (7,80%) Hutan Produksi, 156,89 Ha merupakan sungai dan 4.857,15 Ha (10,68%) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk didalamnya pemukiman, kebun dan ladang milik masyarakat.

Secara administratif Mukim Beungga terletak di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam dan berjarak 25 km ke arah utara dari ibukota Kabupaten Pidie. Secara Geografis Mukim Beungga memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan TiroTruseb, selatan berbatasan dengan Aceh Besar, timur berbatasan dengan Mukim Blang Bungong dan barat berbatasan dengan Mukim Keumala. Mukim Beungga terdiri dari enam gampong yaitu Gampong Lhok Keutapang, Gampong Alue Calong, Gampong Pulo Ie, Gampong Beungga, Gampong Krueng Seukek dan Gampong Blang Malo. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk 7.010 jiwa (1.630 KK), yang terdiri dari 3.977 jiwa laki-laki dan 3.686 jiwa perempuan.

Jika kita melihat dari sejarah pada masa kerajaan Aceh, Mukim berperan untuk memperkuat pemerintahan kerajaan, dimana mukim yang ditetapkan berdasar kelompok pelaksana shalat jum’at memiliki kekuatan riil dan bisa menjadi media konsilidasi masyarakat yang cukup efektif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pemuka agama merupakan tokoh yang cukup disegani dalam realitas masyarakat Aceh pada waktu itu, maka dengan menjadikan mukim sebagai satu level pemerintahan tersendiri, sultan telah merangkul kalangan agama sebagai salah satu komponen riil dari kekuasaannya.

Kondisi tersebut terus berkembang hingga masa zaman Kolonial Belanda, namun pada zaman orde baru Mukim dihapuskan secara formal karena penyeragaman desa secara nasionalsehingga peran mukim tidak ada lagi. Geuchik atau kepala desa berkoordinasi langsung dengan kecamatan.Sepanjang Orde Baru, dalam waktu yang cukup lama yakni 20 tahun, mukim tidak difungsikan dan dihilangkan oleh Pemerintah sehingga Mukim hanya tinggal nama saja.

Setelah reformasi dan perdamaian di Aceh banyak hal terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengembalikan kedudukan adat berlaku di Aceh salah satu dengan lahirnyaQanunNo. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun No. 9 dan 10 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan tentang Lembaga Adat. Keberadaan mukim juga diperkuat dengan adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga kuat keberadaannya.

Berdasarkan hasil perencanaan Duek Pakat Mukim Beungga pada 18-19 Januari 2010, menghasilkan rumusan visi Mukim Beungga adalah “saban-saban taseumikeebeusabee tapeubuet, mangatjeut keubuet ban tjita-tjita, tapeudong hukom atoe beu-ade mangat beuseujahtera dalam Mukim Beungga “(bersama kita pikirkan, selalu kita kerjakan untuk mencapai tujuan, serta menegakkan hukum, menjalankan dengan adil semoga sejahtera masyarakat Kemukiman Beungga).

Hutan Adat Mukim Beungga

Mukim Beungga memiliki potensi sumberdaya alam yang sudah digarap dan belum digarap seperti hutan, sawah, ladang pertanian, dan perkebunan. Namun pemanfaatan sumberdaya alam ini masih sangat terbatas hanya sektor perkebunan dan pertanian. Khususuntuk sektor hutan sampai saat ini kewenangan untuk pengelolaannya masih dipegang oleh pihak pemerintah sehingga usaha masyarakat sangat terbatas, dengan perencanaan pengelolaan SDA dan usulan hutan ulayat mukim hasil pemetaan partisipatif oleh masyarakatmukim.

Hutan Adat Mukim Bengga terletak dalam kawasan Hutan Ulu Masen, di mana merupakan kawasan rencana proyek REDD Ulu Masen Aceh, kawasan tersebut mencakup 21% (750.528 hektar) dari 3.549.813 hektar luas hutan Aceh berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 170/Kpts-II/2000 tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Aceh.

Kawasan Hutan Ulu Masen dikenal sangat kaya akan keanekaragaman hayati, di mana kita dapat temukan berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya Harimau Sumatra (panthere tigris sumatra)dan mamalia besar Sumatra yang terancam punah yaitu Gajah Sumatra (elephan maximus sumatran).Selain itu kawasan hutan ini juga sebagai penyerapan karbon yang cukup besar.

Berdasarkan hasil pemetaan lapangan dan analisis Geographical Information System (GIS) hutan adat Mukim Beungga seluas 14.088.65 Ha. Yang terdiri dari Hutan Produksi seluas 6.347,53 Ha (45%), Hutan Lindung seluas 6.385,37 Ha (45%), dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.355,75Ha (10%). Luasan ini termasuk 1.347,06 Ha Hutan Produksi dan 1.183,82 Ha Hutan Lindung yang terdapat kebun, ladang atau tanda secara adat bahwa lokasi tersebut telah ada yang menggarap.

Bagi masyarakat Mukim Beungga, Kawasan Hutan Adat Mukim sangat penting di mana memiliki fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Secara ekologi; keberadaan hutan ini menjaga keseimbangan lingkungan dan penyimpanan air bagi wilayah Beungga dan sekitarnya, serta sumber air untuk sungai yang memiliki hulu di wilayah tersebut.

Secara ekonomi, masyarakat mukim Beungga menggantungkan hidupnya dari wilayah hutan, baik untuk ketersediaan air irigasi maupun untuk pemungutan hasil hutan. Hutan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat. HutanAdat adalah simbol pengakuan masyarakat adat, bahkan sepanjang sejarahnya, Aceh memiliki Panglima Uteun yang secara khusus bertanggung jawab untuk pengelolaan hutan.***

Secara Administratif Kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut seluas 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan sebagai Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.

Penetapan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982 kemudian diperkuat berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 901/kpts-II/1999 sebagai kawasan konservasi. Dan kawasan Hutan Lindung Rimbo Pengadang Register 42 serta kawasan Lindung Boven Lais, kedua kawasan ini adalah hutan yang oleh Pemerintahan Kolonial Belanda sekitar tahun 1927 yang dikenal sebagai hutan batas Boszwezen (BW).

Struktur Kelembagaan

Suku Bangsa Rejang adalah salah satu suku asli di Sumatera yang mendiami wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiyang, Bengkulu Utara, dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Suku Bangsa Rejang ini memiliki sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan Kutai (kuteui/kutei), yang berasal dari perkataan Hindu “Kuta” dan dalam bahasa melayu diartikan sebagai dusun yang berdiri sendiri.

Asal usul suku Bangsa Rejang dipercayai berasal dari wilayah Lebong dan dibagi menjadi empat Petulai masing-masing Petulai/Marga Jurukalang, Bermani, Selupu dan Tubey. Tubey kemudian memecah menjadi dua Marga yaitu Marga Suku VIII dan Marga Suku IX. Dari Tulisan Dr Hazairin dalam bukunya De Redjang yang mengutip tulisan dari Muhammad Husein Petulai disebut juga dengan sebutan Mego atau kemudian disebut dengan Marga atau Margo.

Pernyataan ini diperkuat juga dengan tulisan orang-orang Inggris yang pernah di Bengkulu, dalam tulisan Marsden dan Raffles begitu juga dengan orangBelanda Ress dan Swaab menyebut juga perkataan Mego untuk menyebut sistem kelembagaan Petulai tersebut.

Petulai atau Mego merupakan kesatuan kekeluargaan yang timbul dari sistem unilateral dengan sistem garis keturunan yang patrilinial dan perkawinan yang eksogami, sekalipun mereka terpencar dimana-mana. Sistem eksogami ini merupakan syarat mutlak timbulnyaPetulai/clansedangkan sistem kekeluargaan yang patrilineal sangat mempengaruhi sistem kemasyarakatan dan akhirnya mempengaruhi bentuk kesatuan dan kekuasaan dalam masyarakat.

Pada zaman Bikau masyarakat diatur atas dasar sistem hukum yang dibuat berdasarkan azas mufakat/musyawarah, keadaan ini melahirkan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Kutai yang dikepalai oleh Ketuai Kutai. Kutai ini bersal dari Bahasa dan perkataan Hindu Kuta yang difinisikan sebagai Dusun yang berdiri sendiri, sehingga pengertian Kutai ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat tunggal yang geneologis dengan pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat kekeluargaan.

Tahun 1861, pada masyarakat Suku Rejang ditetapkan sistem pemerintahan Marga yang merupakan gabungan dari beberapa Kutai oleh Pemerintahan Belanda. Pada sistem Pemerintahan Marga ini hukum yang diberlakukan adalah berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya dengan mengadopsi Undang-Undang Simbur Cahaya di Sumatera Selatan.

Pada Zaman kolonial inilah sistem kelembagaan dan pemerintahan adat oleh Asisten Residen Belanda J. Walland (1861-1865) menyebut Kutai atau Petulai ini dengan sebutan Marga yang dikepalai oleh Pesirah. Dengan bergantinya sistem pemerintahan ini Kutaidi ganti dengan sebutan Dusun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara teroterial di bawah kekuasaan seorang Kepala Marga yang bergelar Pesirah.***

Secara administratif Kasepuhan Karang masuk dalam Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Dan secara geografis, Kasepuhan Karang dikategorikan masuk ke dalam areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan berada di jalur lintas Kecamatan Sobang – Kecamatan Sajira – Kota Rangkas Bitung.

Adapun batas-batas wilayah Kasepuhan Karang antara lain:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pondok Raksa, Desa Cikarang;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Cilunglum-Cibinglum, Desa Jagakarsa;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pasir Nangka, Desa Pasir Nangka; dan
  • Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kumpay.

Letak Kasepuhan Karang dapat dibilang agak jauh, sekitar 35 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak di Rangkasbitung dengan kondisi jalan beraspal dan sebagian berbatu. Di Kasepuhan Karang terdapat beberapa sungai yang memiliki peran pentingpenunjang kehidupan masyarakat untuk kegiatan bersawah, kolam dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus.

Sungai-sungai tersebut adalah Sungai Cikamarung, Cimapag, Cipondok Aki, Cibedug, Cilunglum, Cikadu dan Cibaro. Jenis ikan, yang ditemukan disungai-sungai di kasepuhan ini adalah lele, beunteur, regis, udang, sarompet, kehkel, bogo dan manyeng.

Umumnya lahan pemukiman (lembur) dan sebagian lahan pertanian sudah memiliki bukti tertulis yang tertera dalam buku letter C yaitu Buku pendaftaran tanah sebagai dasar dari penerbitan Girik yang kemudian diganti menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sebagian lahan pertanian masyarakat Kasepuhan Karang atau lahan cawisan ada yang masuk dalam klaim Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Masyarakat umumnya menyebut lahan tersebut dengan lahan garapan (anu digarap ku masyarakat).

Hasil pemetaan partisipatif yang difasilitasi RMI (2014) menegaskan bahwa dari luas Kasepuhan Karang yang mencapai 388,572 ha, hampir 50% wilayah Kasepuhan Karang diklaim sebagai kawasan TNGHS, yakni mencapai 167,625 ha.

Dalam sistem tata guna lahan masyarakat Kasepuhan Karang masih mengakui areal kawasan yang harus dilindungi secara komunal. Masyarakat Kasepuhan Karang menyebut wilayah tersebut dengan istilah Aub Lembur. Aub Lembur adalah kawasan yang dijadikan sebagai sumber mata air dan dianggap keramat bagi masyarakat kasepuhan, termasuk dijadikan sebagai tanah makam. Pada kawasan ini masyarakat dilarang melakukan aktifitas seperti menebang pohon atau memanfatkan hasil hutan berupa kayu.

Kawasan lainnya yang dianggap sakral adalah  leuweung kolot/Paniisan (secara harfiah berarti tempat istirahat).Paniisanmemiliki fungsi sebagai tempat istirahat, baik yang dimaksud sebagai tempat kasepuhan beristirahat maupun dalam kerangka mengistirahatkan dari kerusakan-kerusakan lingkungan, karena kawasan ini merupakan sumber air bagi warga Kampung Karang.

Seperti yang tertuang dalam filosofinya “Salamet ku Peso, bersih ku Cai“—Pisaumemberikan kehidupan dan Air memberikan kebersihan diri. Dengan kata lain filosofi tersebut memiliki makna warga Karang selalu diingatkan untuk berada dalam kondisi dan situasi yang tepat, sesuai, tajam, selaras dan sederhana dalam setiap keadaan apa pun. Namun jikalau terjadi kesalahan bersegeralah untuk membersihkan diri dan kembali kepada kesesuaian, ketajaman dan kesederhanaan hidup, termasuk dalam konteks mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam.

Masyarakat Adat Kasepuhan Karang meyakini bahwa dalam pengelolaan alam, masyarakat harus menitikberatkan pada keseimbangan. Artinya, apa yang diambil, harus berbanding lurus dengan apa yang diberikan terhadap alam.Secara umum, bentuk-bentuk pengelolaan sumberdaya alam di Kasepuhan Karang terbagi menjadi tiga hal, yaitu:  hutan, kebun dan sawah.

Dalam konteks kebijakan daerah Kabupaten Lebak, pengakuan masyarakat hukum adat dijamin melalui beberapa peraturan-peraturan daerah, seperti tentang Masyarakat Baduy yang tertuang dalam Perda No. 13 tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Lalu ada Perda No. 32 tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak ULayat Masyarakat Baduy.

Tidak hanya dalam bentuk Perda, Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK Bupati Lebak tentang perlindungan masyarakat adat kasepuhan di Kabupaten Lebak, yaitu lewat SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak, yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan didalamnya.

Ke-17 kasepuhan tersebut adalah Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang dan Babakanrabig.  Kelompok tersebut merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan sumberdaya hutan serta memiliki aturan yang telah dijalankan secara turun temurun.***

Masyarakat Hukum Adat To Marena merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang berada di Ngata Marena,Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.Nama “Marena” sendiri berasal dari “Porenaa” atau tempat penyebaran kerbau (Bengka) untuk mencari makanan dari beberapa pemilik kerbau ketika kerbau dibawa dari Kulawi ke Gimpu pulang-pergi.

Sejak tahun 1930, Marena telah menjadi tempat penggembalaan atau lamara dan perladangan (bone) Orang Kulawi. Sebelum resmi menjadi desa pada tahun 2013, Marena pernah menjadi dusun jauh Desa Bolapapu dan dusun 1B Desa O’o Parese.

Masyarakat Hukum Adat To Marenaadalah tipikal Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk karena kesamaan geneologis dan kesamaan tempat tinggal. Secara geneologis, To Marena merupakan keturunan dari Kulawi “Moma”. Selain itu, Ngata Marena juga dihuni oleh orang Rampi dan Seko, Toraja, Bugis (Sulawesi Selatan), Pekurehua, Bada (Kabupaten Poso), Da’a (Kabupaten Donggala), Manado (Sulawesi Utara), Jawa dan etnis Kulawi yang berbahasa Uma seperti Peana, Kantewu, Kalamanta, Winatu dan Siwongi, yang telah tinggal di Ngata Marena sejak tahun 1970 sampai sekarang.

Dari aspek topografi, Marena didominasi oleh gunung-gunung atau bukit-bukit sekitar 90% dengan tingkat kemiringan 60% – 80%, sedangkan 10% lainnya adalah dataran yang diperuntukkan untuk pemukiman dan persawahan.Luas wilayah adat To Marena + 1.970,72 Ha. Luasan ini terbagi dalam

  • 200Ha masuk dalam kawasan Hutan Lindung
  • 1.732 Ha masuk dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu
  • 440Ha masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas
  • 125 Ha dikuasai Pemda Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan demikian wilayah adat to Marena yang beralih atau diklaim menjadi milik negara sejumlah 1.497,1 Ha, sisanya sejumlah 473,62 Ha dikelola oleh orang Marena.

 

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN TO MARENA

Secara umum konsepsi hukum adat To (orang) Marena berlandaskan pada dua nilai filosofis yaitu Hintuvu danKatuvua. Hintuvu adalah nilai kehidupan yang melandasi pengaturan hubungan interaksi antara manusia. Menurut To (orang) Marena, bila hubungan interaksimanusia dapat saling menghargai atau Pomebilia, menjunjung solidaritas dan saling membantu atau Mohingkau dan Momepanimpu, serta musyawarah atau Molivu, dapat menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.

Katuvuasendiri adalah nilai kehidupan yang melandasi pengaturan hubungan interaksi manusia dengan alam. Jadi manusia harus menonjolkan sikap kearifan dan keseimbangan pemanfaatan alam Popahilolonga Katuvua. Khusus untuk kawasan hutan, ada sejumlah zonasi yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan peruntukkannya, hal ini merupakan bentuk tata guna lahan kawasan hutan oleh orang Marena, yaitu:

a)     Wanangkiki yaitu kawasan hutan yang terletak di puncak-puncak gunung dan di dominasi oleh rerumputan, lumut serta tumbuhan perdu. Diameter pepohonan yang tumbuh umumnya kecil dan belum pernah dijamah manusia. Kawasan ini memilikiarti yang sangat signifikan sebagai lokasi sumber udara segar atau Winara bagi masyarakat.

b)     Wana yaitu kawasan hutan belantara/hutan primer yang belum pernah dikelola menjadi lahan pertanian. Diameter pepohonan umumnya besar dan begitu lebat. Wana merupakan lokasi sumber penyangga kandungan air, lokasi habitat hewan-hewan langka serta tumbuhan langka. Oleh karena itu dilarang keras kawasan Wana dijadikan lahan pertanian sebab dapat menimbulkan bencana kekeringan. Kawasan ini hanya bisa dimanfaatkan untuk mengambil getah damar, rotan (lauro), obat-obatan serta bahan wewangian (wongi-wongi).

c)      Pangale yaitu kawasan hutan yang sudah pernah diolah menjadi lokasi pertanian masyarakat dahulu, tetapi telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga menjadi hutan kembali. Secara geografis, Pangaleterletak di antara pegunungan dan dataran dengan diameter pepohonan yang besar hingga tergolong kategori hutan sekunder dan primer. Pangalemerupakan kawasan yang dipersiapkan sebagai kebun dan areal persawahan bagi anak-cucu mereka. Di kawasan ini masyarakat hukum adat Marena biasanya memanfaatkan hasil-hasil hutan seperti rotan, getah damar, kayu ramuan rumahdan kayu bakar, pandan hutan (naho) untuk membuat tikar dan bakul, obat-obatan dan  bahan wewangian.

d)     Pahawa Pongkoyaitu kawasan hutan bekas lokasi pertanian masyarakat  dahulu, namun telah ditinggalkan selama 25 tahun ke atas. Diameter pepohonan sudah besar sehingga bila ingin menebangnya harus menggunakan “Pongko” atau pijakan yang terbuat dari kayu yang cukup tinggi agar mudah menebangnya. Sedang tonggak pohon yang tersisa diharapkan bisa menumbuhkan kembali tunasnya. Oleh sebab itu dinamakanPahawa yang berarti diganti.

WanangkikidanWanamerupakan kawasan hutan yang tidak boleh disentuh manusia/tidak ada aktivitas pengelolaan manusia terhadap alam. Beberapa aturan larangan di kawasanPangaledanOmaantara lain:

menebang kayu dan membuka lahan disekitar Taolo dan Dumpolo (daerah hulu sungai dan daerah yang dikeramatkan), mengambil/menebang kayu untuk kepentingan komersial/diperjual-belikan, baik dalam bentuk/jenis bantalan ataupun semi bantalan, mengelola damar atau kayu agatisdan kayu gaharu dihutan wilayah kelola adat Marena tanpa izin dari lembaga adat Marena, tidak diperbolehkan sama sekali menangkap/mencuri hewan/binatang langka di hutan, seperti Anoa atau Lupu, babi rusa (Dolodo) Rusa atau Ruha. Burung langka di hutan, seperti Burung Maleo (Molo),Rangkong Sulawesi (Alo),Elang Sulawesi (Lowe), dan bangsa burung yang lain dengan menggunakan jerat, ranjau, senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan bahan beracun, Menambang emas tanpa izin dari lembaga adat, mengambil rotan dengan cara menebang kayu tempat rotan bertumbuh dan melingkar.

Secara administratif wilayah adat Ammatoa Kajang berada di tiga wilayah administratif pemerintahan kecamatan, yaitu: Kecamatan Kajang yang meliputi Desa Tana Toa dan ibukota kecamatan Kajang/Kajang kassi, dan Desa Bonto Biraeng; Kecamatan Bulukumpameliputi Desa Jo’jolo, Desa Bonto Mangiring; dan Kecamatan Ujung Loe meliputi Desa Tammato dan Desa Palangisang. Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Kajang sekitar 20 Km, dari ibukota kabupaten sekitar 60 km, sedangkan dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 200 km.

Wilayah Masyarakat Adat Ammatoa Kajang berbatasan:

  • Sebelah barat Desa Tana Toa, Batu Lohe dan Desa Sampeang (Kec. Rilau Ale),
  • Sebelah timur ibukota Kecamatan Kajang (Kassi-wilayah pesisir pantai),
  • Sebelah selatan Desa Jo’jolo (Kec. Bulukumpa), Desa Bonto Biraeng (Kec. Kajang), Desa Bonto Mangiring (Kec. Bulukumpa), Desa Tammatto (Kec. Ujungloe) dan Palangisang Desa Balleanging (Kec. Ujungloe), batas-batas lahan pertanian, perladangan serta hutan adat yang dihuni oleh warga masyarakat adatAmmatoa Kajang, dan
  • Sebelah Utara menunjukkan batas-batas kawasan hutan adat yang memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.

Wilayah adat Ammatoa Kajang yang dimaksud adalah wilayah yang didiami oleh masyarakat adat Kajang dimana hukum-hukum adat masih dijalankan baik sifatnya wajib atau sudah tidak wajib lagi.          Luas kawasan hutan Ammatoa sendiri kini menjadi kontroversi. Jika Pemerintah Daerah sendiri menetapkan luas kawasan hanya 331,17 hektar,  namun menurut Galla Puto, juru bicara Ammatoa, yang kemudian diperkuat oleh Ammatoa sendiri, luas kawasan hutan Ammatoa Kajang sebenarnya 374 hektar.

Secara garis besar, wilayah adat Ammatoa Kajang dibagi atas dua wilayah yakni Rabbang Seppang dan Rabbang Luara atau biasa juga disebut dengan I Lalang Embayya dan I Pantarang Embayya atau dikenal juga dengan Kajang Dalam dan Kajang Luar.Wilayah adat khusus yang berada di Ilalang embayya atau dikenal juga sebagai rambang seppang merupakan wilayah adat dimana seluruh aturan adat diterapkan dalam semua sendi-sendi kehidupan, termasuk prinsip hidup kamase-mase.

Pandangan masyarakat adat Ammatoa Kajang terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya, menggambarkan hubungan antara masyarakat dengan tanah dan sumber daya alam yang bersifat unik dicirikandengan sistem tenurial lokal berbasis pada kepemilikan bersama sebagai bagian yang menyatu dengan sistem-sistem yang hidup di masyarakat. Sistem tenurial lokal masyarakat adat Ammatoa Kajang dibangun berdasarkan Pasang yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Pengelolaan Sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat, seperti hutan memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat adat Kajang. Sesuai dengan titah suci dalam Pasang Ri Kajang, bahwa sumberdaya alam haruslah memiliki empat nilai (realitas) penting bagi kehidupan manusia, yakni realitas religius, realitas historis, realitas ekologis, dan realitas ekonomis.

aHutan Adat atau Borong

Hutan (borong) oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang, terbagi dalam dua jenis: borong lompoa (hutan besar) dan palleko’na boronga (hutan kecil – selimut hutan). Di wilayah adat Kajang terdapat sebuah lokasi borong lompoa seluas 331,17 hektar yangkondisinya   masih utuh. Hutan tersebut dikelilingi oleh delapan palleko’na boronga yang menyebar di sepuluh lokasi.

Di borong lompoa terdapat Saukang atau tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat, dua wilayah karrasayya: pa’rasangeng I lau (kampung  bagian barat, tempat battasayya/ritual adat ziarah kubur) dan parasangeng I raja (kampung bagian timur, tempat pengambilan udang dan sayuran untuk battasayya dan panganro). Demikian hasil penetapanAmmatoa.

Hutan di Kawasan Ammatoa Kajang sendiri dapat dikategorikan sebagai hutan tropis. Terdapat sejumlah tanaman khas yang tumbuh di hutan ini antara lain kayu nannasa (bitti), uhe (rotan), erasa (beringin), tokka, kaju katinting, pala-pala (pala hutan), ropisi, sattulu (ketapi), rao (zaitun), langsat, bilalang, taru, pakis, asa, oro’ (bamboo) dan anggrek. Untuk anggrek sendiri diperkirakan sejumlah spesies anggrek endemic yang masih ditemui hutan ini.

b. Tanah Kalompoang atau Gallarang;

Merupakan tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemangku adat, diperuntukan sebagai sumber penghidupan.

cTanah Gilirang;

Merupakan tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun masyarakat adat.

d. Tanah Milik Pribadi;

Merupakan tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

Nagari Simpang memiliki luas ±4.496 Ha dengan ketinggian rata-rata 100-453m dpl. Secara ekologi Nagari Simpang agak datar dan juga berada didaerah kemiringan. Suhu rata-rata 27-300C dan memiliki curah hujan rata-rata 324,3 mm/th. secara administrasi Nagari Simpang berbatasan dengan: sebelah utara berbatasan dengan Nagari Ganggo Mudiak; sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Alahan Mati; sebelah barat berbatasan dengan Nagari Malampah dan Alahan Panjang; dan sebelah timur berbatasan dengan Malampah dan Ganggo Hilir.

Nagari Simpang dikelilingi oleh hutan lindung dan cagar alam. Dari 4.496 Ha luas wilayah Nagari Simpang, 7/10 merupakan kawasan hutan yang merupakan potensi terbesar dari Nagari Simpang. Nagari ini dibelah oleh jalan kabupaten yang menghubungkan antara Kecamatan Bonjol, Simpati dengan Kecamatan Tigo Nagari dengan pola pemukiman penduduk berada di sepanjang jalan tersebut. Nagari ini termasuk nagari yang rawan bencana banjir bandang akibat penggundulan hutan secara liar.

Dalam hal pengelolaan hutan, sejak tahun 1970 sampai tahun 1990-an, hutan dikelola secara swadaya dengan mengikuti hukum adat daerah setempat. Ketentuan adat dan sangsi adat masih sangat kental diberlakukan pada saat ini. Bagi mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan adat, makaakan dikenakan denda 3 suku. Ini lah yang dinamakan dengan istilah “hutan larangan”, yakni bagi masyarakat yang melakukan penebangan hutan di wilayah-wilayah terlarang seperti, hulu air dan bukit dengan kemiringan yang tinggi (Tabing Tarah). Sangsi 3 suku (Uang Mamak) tersebut dijatuhkan sesuai dengan besar kesalahan yang dilakukan.

Tahun 1991 sampai tahun 2000an, masyarakat sudah mulai membangun pemukiman secara permanen sehingga berakibat terhadap penebangan hutan untuk membuka lahan pemukiman tersebut. Sedangkan sejak 2001 sampai sekarang status kepemilikan hutan masih tumpang-tindih antara kepemilikan ulayat dengan hutan lindung klaim Kementerian Kehutanan.

Dari segi masyarakat, mereka menganggap hutan adalah warisan dari nenek moyang mereka yang dikelola secara turun temurun, sedangkan dari segi pemerintah, hutan merupakan hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak berhak atas pengelolaan hutan tersebut, sehingga ini lah yang memicu konflik kehutanan yang tak berkesudahan diNagari Simpang.

Potensi sumber daya alam Nagari Simpang berupa pertanian, perkebunan dan kehutanan yang menghasilkan banyak komoditi dan jenis tanaman yang bergam. Jenis tanaman yang ada di wilayah cagar alam dan hutan lindung berupa, kayu, rotan, damar, manau, karet, pinang, cokelat dan nilam. Jenis tanaman di wilayah perkebunan berupa, karet, cokelat, kemi-ri, jagung, kacang tanah, pisang dan durian. Pada areal sawah dan ladang potensi tanaman berupa, padi, jagung, kacang tanah, kangkung, cabe dan terong. Pengeloalaan sumber daya alam ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan sistem adat yang berlaku (komunal).

Penguasaan ulayat dalam sturuktur adat masyarakat Nagari Simpang secara teritorial dibagi atas ulayat Dt. Putih dan Ulyat Dt. Bando Basa. Selanjutnya ulayat-ulayat tersebut habis dibagi kelanggam-langgam. Langgam tersebut sama artinya dengan ulayat Kaum. Sturuktur penguasaannya sama dengan ulayat kaum di nagari lain di Sumatera Barat.  Langgama berasal dari ulayat rajo, dimana dahulunya rajo membagi ulayat kepada tiap-tiap pimpinan suku. Langgam diwarisi layaknya pusako tinggi. Dari ninik turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan. Luas tanah diwarisi berdasarkan kesanggupan mengelolanya.

Secara garis besar ulayat nagari simpang dibagi atas dua bentuk, yakni ulayat dan langgam. Ulayat merupakan gabungan dari beberapa langgam yang dikuasai oleh rajo. Sementara langgam adalah penguasaan hak ulayat yang ditunjukkan oleh rajo kepada ninik mamak. Langgam akan diturunkan kekemenakan berdasarkan silsilah keturunan (ranji). Pewarisan ini dilakukan melalui mamak kapalo waris.***

Secara geografis, Seko adalah satu daerah dataran tinggi yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Seko merupakan kecamatan terluas dan terjauh dari sekian kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.Luas Seko mencapai 2.109,19 km persegi, wilayahnya berada di ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit.

Seko terdiri dari dua belas desa yang semuanya sudah beratatus definitif. Untuk menjangkauKecamatan Seko cukup menggunakan kendaraan roda dua dan pesawat yang jadwal penerbangannya masih sangat terbatas.

Kecamatan Seko terdiri dari tiga wilayah besar, yakni Seko Padang, Seko Tengah dan Seko Lemo. Untuk menjelajahi ketiga wilayah besar tersebut hanya bisa dengan menggunakan kendaraan roda dua, naik kuda serta berjalan kaki. Jalannya tak beraspal, tanah merah yang lengket. Ketika musim hujan tiba, maka akan sulit menjangkau tiap wilayah di Seko dengan menggunakan ken-daraan roda dua.

Dari tiga wilayah besar di atas, Seko memiliki sembilan wilayah hukum adat: Hono’, Turong, Lodang, Seko Rampi/Sing-kalong, Pohoneang, Amballong, Hoyyane, Kariango dan Beroppa. Kesembilan wilayah hukum adat tersebut masing-masing memi-liki struktur kelembagaan adat, wilayah yang jelas, dan menerapkan hukum adatnya secara otonom.

Terutama sekali dalam hal pengakuan negara terhadap keberadaan mereka. Sejak 2004 telah keluar Perda No. 12 Tahun 2004 yang diikuti dengan keluarnya SK Bupati Luwu Utara No. 300 sebagai bentuk formal hukum pengakuan atas keberadaan masyarakat adat di Luwu Utara.Perda mengatur tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Kabupaten Luwu Utara, sedang SK Bupati sebagai ketentuan turunannya menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat adat Seko.

Perda No. 12 tahun 2004 lebih banyak mengatur kelembagaan adat. Perda tersebut tidak mengakui dengan tegas hak-hak masyarakat adat. Sementara SK Bupati mengatur tentang definisi masyarakat adat Seko, pengakuan atas wilayah, struktur dan hukum adatnya. Namun SK Bupati belum dilampiri peta wilayah adat sebagai bagian tak terpisahkan dari pengakuan eksistensi masyarakat adat Seko.

Pengakuan atas wilayah atau hutan adat ini adalah masalah serius yang menjadi salah satu penyebab pelanggaran terhadap hak-hak masyarakatadat Seko. Wilayah adat selama ini tidak pernah diakui. Wilayah adat diklaim sebagai bagian dari wilayah yang berada dalam subordinasi kekuasaan negara.

Sampai akhirnya pada 16 Mei 2013 masyarakat adat di seluruh nusantara menyambut gembira de-ngan keluarnya Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 (Putusan MK 35). Putusan MK 35 ini merupakan putusan penting sebab berbeda dengan pemahaman klasik di Indonesia tentang hutan, kawasan hutan dan posisi hutan adat. Putusan me-negaskan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian hutan negara, seperti yang diklaim Pemerintah selama ini, dilegitimasi dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka riset kebijakan mendorong percepatan pengakuan dan penetapan masyarakat adat dan wilayah serta hutan adat, adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Riset ditujukan untuk mendorong penetapandan pengakuan wilayah adat termasuk hutan adat, bagi masyarakat adat Seko, Kabupaten Luwu Utara.

Adapun kesimpulan dari Riset Hutan Adat antara lain:

Pertama, Pengakuan terhadap masyarakat adat masih sebatas diatas kertas oleh pemerintah Daerah Luwu Utara, karena sampai saat ini belum ada bentuk kebijakan pemerintah yang mendukung pemberdayaan kelembagaan adat di Seko.

Kedua, akibatnya, masyarakat Seko hingga saat ini masih terkendala dari segi pelayanan publik karena jarak tempuh antar wilayah yang cukup berjauhan dan sulit ditempuh karena kondisi jalan yang kurang bagus.

Ketiga, selain itu, dampak lain penguasaan wilayah dan hutan adat Seko oleh perusahaan dan negara membuat masyarakat Seko masih tertinggal dari segi pendidikan.

Keempat, Wilayah Seko, khususnya Seko Padang hingga saat ini secara administratif masih dikuasai oleh PT Seko Fajar.

Kelima, Wilayah Seko bagian timur rusak karena dulunya pernah dikelolah oleh PT. KTT (perusahaan kayu gelondongan). dan

Keenam, dengan adanya Putusan MK 35, maka masyarakat hukum adat Seko menginginkan ada tindak lanjut dari PEMDA agar wilayah adat mereka yang masuk dalam kawasan hutan lindung dapat dikeluarkan segera.***

Provinsi Jambi merupakan salah satu pelopor hutan adat di Indonesia. Eksistensi hutan adat di Jambi telah ada dan diakui jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Sebut saja, Hutan Adat Temedak Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Hutan adat tersebut telah diakui melalui Keputusan Bupati KDH TK. II Kerinci No. 176 Tahun 1992 tanggal 6 November 1992 dengan luas ± 23 Ha. Kemudian diikuti oleh 14 surat keputusan bupati dan 2 peraturan daerah yang mengakui dan mengukuhan hutan adat di Kabupaten Merangin, Kerinci, Bungo dan Sarolangun dengan total luasan mencapai ± 9.358,93 Ha.

Marga[1]Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai. Sangat sedikit sekali literatur mengenai asal usul Marga Serampas yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Penelusuran mengenai marga ini diperoleh bedasarkan cerita turun-temurun yang beredar dimasyarakat setempat. Serampas yang kita kenal selama ini diambil dari nama sungai yaitu Sungai Serampas/Serampu.

Di abad XI keberadaan nenek moyang serampas/serampu sudah ada jauh sebelum datangnya orang-orang dari kerajaan dari Jawa dan Minangkabau. Pada saat itu masyarakat serampu masih menganut kepercayaan atau animisme dan pada saat itu juga tumbuh suatu pemerintahan yang bernama Kerajaan Manjuto atau nan tigo kaum yang berpusat di Bukit Atap.

Adapun tiga kerajaan yang termasuk dalam Nan Tigo Kaum adalah kerajaan di Pulau Sangkar yang dipimpin oleh Depati Rejo Talang, di Tanjung Kasri dipimpin oleh Depati Segindo Balak dan di Koto Tapus dipimpin oleh Depati Koto Dewo.

Dalam masa itu kehidupan masyarakat Serampu hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan hasil kehutanan. Kemudian setelah masuknya kerajaan dari Jawa dan Minangkabau, pada saat itulah berkembang agama Hindu dan pola hidup masyarakat berubah menjadi berkebun dan berdagang.

Untuk daerah Serampas terpusat di Tanjung Kasri (Renah Kemumu) yang pada saat itu terdapat 28 dusun. Wilayah Serampas terbagi dalam tiga wilayah yang merupakan keturunan langsung dari Segindo Balak antara lain Nenek Puti Segindo Mersik yang mendiami Renah Kemumu, Nenek Puti Selindung Bulan yang mendiami Tanjung Kaseri dan Nenek Puti Senialus yang mendiami Renah Alai. Untuk fungsi pemerintahan wilayah adat Serampas dipimpin oleh Depati Seribumi Puti Pemuncak Alam serampas dan dibawahnya terdapat depati Pulang Jawa di Renah Kemumu, depati Singo Negaro di Tanjung Kasri dan depati Karti Mudo Menggalo di Renah Alai. Untuk depati Karti Mudo Menggalo terdapat depati bawahannyaantara lain Depati Seniudo, Depati Payung, Depati Singo rajo, Depati kartau, Depati Siba.

Batas wilayah adat

Untuk batas wilayah adat serampas terbagi menjadi dua bagian antara lain:

a)     Batasan wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup tiga wilayah depati, yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada dibawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam sebagai-mana yang tertuang di dalam tembo Induk.

b)     Batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa yakni wilayah desa yang termasuk ke dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo. Batas wilayah adat yang berada dibawah kekuasaan dua Depati ini tertuang dalam tembo anak dan tersimpan di masing-masing desa.

Konflik mengenai kawasan di wilayah Serampas sejauh ini minim terjadi. Hal ini didasari ketatnya aturan adat yang dipakai oleh Serampas dan aturan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Untuk pengawasan dan penjagaan wilayah adat Serampas memiliki suatu kearifan lokal antara lain dengan mengatur larangan bagi masyarakat Serampas untuk membawa masuk “orang selatan” baik melalui pernikahan maupun dijadikan sebagai buruh pertanian. Apabila ada warga yang melanggarnya, maka sanksi adat akan dikenakan. Sanksi tersebutberupa pengusiran dari wilayah Serampas.

Riset ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Serampas telah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang termaktub dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka sangat layak jika Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Serampas melalui kebijakan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki pengalaman baik dalam mengakui keberadaan hutan adat dalam wilayah Kabupaten Merangin. Hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengembangkan kebijakan daerah yang lebih luas dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat beserta dengan wilayah adatnya. Oleh karenanya, peraturan bupati akan menjadi sangat relevan untuk memberikan alternatif kebijakan yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat dalam satu wilayah yuridiksi kabupaten.***


[1]Kesatuan masyarakat hukum adat di Jambi

Masyarakat adat yang sekarang mendiami Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau menyebut dirinya Masyarakat Adat Suku Dayak De’sa, yang secara kuantitas cukup besar di Desa Tapang Semadak. Secara administratif Pemerintahan, Kampung Tapang Sambas-Kemayau masuk dalam Kedesaan Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Memiliki batas-batas wilayah adat adalah:

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Engkelitau/Nanga Sebedau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang;
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Suak Terentang, Desa Engkeresik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tanah Putih (sudah ada Tugu Sapat), Sungai Engkelitau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang; dan
  • Sebelah Barat berbatasandengan Kampung Sebadu/Tapang Semadak, Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki luas 1.623,50 ha, terdiri dari Bawas 309,60 ha, Gupung 82,16 ha, Kebun Karet 589,60 ha, Pemukiman 22,74 ha, Rimak Adat 38,79 ha, Sawah 490,43 ha, Tembawang 64,50 ha dan Kebun Tengkawang 26,06 ha[1]. Jumlah penduduk adalah 200 Kepala Keluarga, 709 Jiwa terdiri dari 379 Laki-laki dan 330 Perempuan.[2] Mata pencaharian utama mereka adalah berladang (be-uma) lahan kering, bersawah (uma pa-yak) dan menyadap getah karet. Mereka menempati rumah tunggal yang berderet mengikuti jalan raya kampung. Mereka masih memegang tinggiraya kekeluargaan dan tetap mentaati adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun.

Rimak/hutan adat yang ada di wilayah adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau dinamakan mereka dengan Rimak Adat Tawang Panyai. Rimak adat ini merupakan milik bersama (komunal) masyarakat. Hingga sekarang rimak adat ini relatif masih utuh dengan topografi di dataran tanah rendah (basah dan kering).

Di Rimak Adat Tawang Panyai terdapat berbagai jenis kayu berharga, binatang liar, rotan, tanaman obat-obatan dan lainnya. Banyak jenis yang bisa dimanfaatkan di Rimak Adat ini, seperti buah-buahan, rotan, kayu untuk ramuan rumah pribadi dan sarana umum, ikan, berbagai jenis binatang liar. Selain itu, Rimak Adat ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam.

Untuk memanfaatkan isi riamak adat, masyarakat sepakat membuat aturan kam-pung yang mereka namakanBepekat Bat Ngetan  Ngintu Tanah Ai.[3]Kesepakatan ini untuk memperkuat Surat Keterangan Hutan Adat milik Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang dibuat oleh Kepala Dusun Tapang Sambas-Kemayau (1994), disetujui oleh Kades Tapang Semadak dan diketahui oleh Plt. Camat Sekadau Hilir.

Untuk itu, Rimak Adat Tawang Panyai terus diperjuangkan oleh masyarakat agar mendapat pengajuan dan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah (Pemda) Ka-bupaten Sekadau. Pada 2012, mereka melakukan dialog dengan Pemda Kabupaten Sekadau, dengan menghasilkan berita acara tentang kesepahaman pengelolaan sumber daya hutan adat di Desa Tapang Semadak.

Menindaklanjuti berita acara tersebut, Masyarakat Adat Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau sepakat untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Rimak Adat Tawang Panyai, dan pada Juni 2014, mereka melakukan dialog dengan Pemda Kabupaten Sekadau. Pemda sangat antusias dan menyambut baik inisitatif Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau yang telah membuat Perdes.

Satu-satunya kampung di Kabupaten Sekadau yang memiliki inisiatif dan berani membuat Perdes tentang hutan adat adalah Kampung Tapang Sambas – Tapang Kemayau. Komitmen Pemda Sekadau terus mereka kawal hingga dikeluarkan Surat Keputusan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang pengakuan dan perlindungan atas hutan adat mereka.

Sebagai Masyarakat Adat, khususnya Dayak, Masyarakat Adat di Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau memiliki kelembagaan dan aturan adat secara turun-temurun. Kampung Tapang Sambas-Tapang Kemayau secara Pemerintahan Adat berada di bawah Ketemenggungan Tapang Semadak. Struktur kelembagaan adat adalah Temenggung sebagai Pemangku Adat Tertinggi, kemudian Menteri Adat yang dibantu Sekutu Adat sebagai Pengurus Adat tiap-tiap kampung. Jabatan pengurus adat memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing. Uniknya, Pemerintahan Ke-temenggungan ini menguasai tiga sub suku, yakni Dayak De’sa, Dayak Ketungau dan Melayu.

Adat istiadat dan hukum adat telah mereka sepakati dalam masyawarah adat (2010) untuk ditulis dan dokumentasikan dalam bentuk buku.[4]Buku adat ini yang menjadi pedoman, pegangan para pengurus adat dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan, baik itu perselisihan antar warga kampung itu sendiri maupun melibatkan pihak luar.

 


[1]           Dokumentasi hasil perubahan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh PPSDAK Pancur Kasih Pontianak pada tahun 2011

[2]Data di Kantor Desa Tapang Semadak, Kec. Sekadau Hilir Kab. Sanggau, 2011.

[3]              Hasil musyawarah adat yang difasilitasi LBBT pada tahun 2004

[4]Buku Adat Istiadat dan Hukum Adat Ketemenggungan Desa Tapang Semadak, diterbitkan oleh PPSDAK Pancur Kasih, 2010

Tim peneliti dari riset hutan adat ini adalah Perkumpulan HuMa bekerja sama dengan JKMA Aceh, Perkumpulan QBar, KKI Warsi, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), RMI Bogor, Akar Foundation, LBBT Pontianak, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel, Perkumpulan Bantaya, Yayasan Merah Putih (YMP) Palu, PADI, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan.

 

 

HuMa Polos  bekerja sama dengan:

Logo JKMA Aceh  logo-Qbar1  logo-warsi    FKKM  logo_rmi_in Akar  LBBT   cropped-bbbaaman_sss logo bty2 YMP   Padi Indonesia  LogojkppKementerian Kehutanan by Putu Suastawan

Untuk informasi lebih lengkap terkait dengan riset ini dapat menghubungi Erwin Dwi Kristianto di email: erwin.70@gmail.com

Untuk informasi media dapat menghubungi Luluk Uliyah di email: lulukuliyah@gmail.com