<!–:id–>Warga Gunung Halimun Tuntut Status Tanahnya<!–:–>

BOGOR (Media, 18 Februari 2004): Forum Komunikasi Masyarakat Halimun Jawa Barat (FKMHJB) meminta pihak-pihak terkait dalam proses perluasan konservasi kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) Bogor, memberikan status yang jelas terhadap lahan garapan masyarakat di sana.

Pasalnya, lahan garapan masyarakat tersebut saat ini diklaim sebagai lahan Perhutani.

“”Kami sebenarnya tidak menolak proyek konservasi itu. Kami hanya meminta lahan garapan warga berupa ladang, persawahan, dan permukiman penduduk dikembalikan ke masyarakat,”” ujar Kordinator FKMHJB Wilayah Halimun Selatan Sukanta di sela-sela seminar bertema Kawasan Halimun: Nyoreang alam ka tukang, nyawang anu bakal datang, yang diadakan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) di Bogor, kemarin.

Sukanta mengatakan sejak kawasan tersebut didirikan pada 1978, permukiman lahan garapan warga menjadi terkurung. Padahal, sudah sejak ratusan tahun warga menempati lahan garapan di sana berupa ladang, kebun, dan permukiman meliputi 60 desa seluas sekitar 10.000 hektare.

Menurut dia, sejak TNGL membangun kawasan konservasi pada 1978, tidak casino ada penatabatasan yang jelas antara lahan yang digarap warga dengan lahan yang dikelola Perhutani.

Dia mengaku yakin bila saat itu, TNGL melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya pasti akan ditolak warga. “”Sebab, sebelum mereka datang, masyarakat telah menggarap lahan di situ. Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan mengambil tindakan dan memberikan payung hukum atas lahan kami,”” tegas Sukanta.

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No 175/Kpts- II/2003 yang mengalihfungsikan peran Taman Nasional ke Perhutani, TNGH diperluas menjadi 113,357 hektare dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun-Salak. Dasar pertimbangan dikeluarkannya SK itu, kawasan hutan yang ada di Gunung Halimun dan Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan perlu dilestarikan.

RMI yang menjadi fasilitator kesepakatan antara warga dan pihak-pihak terkait menjelaskan, akibat rencana perluasan kawasan konservasi itu, ada dualisme hukum, yaitu hukum negara dan hukum adat yang berbenturan. Akibatnya, hukum adat kalah oleh adanya hukum negara.

“”Sebenarnya warga memiliki konsep konservasi adat, namun tidak pernah diakomodasi,”” ucap Staf Divisi Pemberdayaan Masyarakat RMI Iman Hanafi kepada Media dalam kesempatan yang sama, kemarin.

Sementara Staf Informasi TNGH Kuswandono, mengakui masyarakat adat telah menempati lahan itu jauh sebelum Perhutani masuk pada 1978. Dan sejak diterbitkannya SK No 175/Kpts-II/2003, lahan TNGH diperluas. “”Karena itu, hal ini jadi pekerjaan rumah kami.””

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>