Pemkab Bisa Cabut Hak Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Kilang LNG

Luwupost – Jika pembebasan lahan bagi pembangunan Kilang LNG di Kecamatan Batui tetap menemui jalan buntu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dapat saja mencabut hak penguasaan tanah secara paksa dari masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai, Syaifuddin Muid dalam pemaparannya diacara tatap muka antara PT Donggi Sinoro LNG (DSLNG) dan pemuka adat serta tokoh masyarakat Batui bersama unsure tripika kecamatan yang di gelar di Balai Pertemuan Umum Kecanatan Batui, Kamis (4/6) kemarin.

Dikatakan, langkah ini merupakan upaya terakhir yang mungkin ditempuh bila pemilik 2,8 persen lahan dari total 350 hektar lahan yang dibutuhkan DSLNG untuk lokasi kilang tetap tidak melepaskan lahannya. Dan tindakan ini mengacu pada Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Selain ini pembebasan lahan untuk lokasi kilang LNG memang alot dikarenakan 3 persen pemilik lahan yang tersisa tidak mau melepas lahannya dengan harga yang ditetapkan DSLNG senilai Rp 12,5 ribu permeter per segi untuk yang berada dipinggiran jalan dan Rp 9 ribu per meter per segi untuk yang berada di radius 100 meter dan seterusnya dari jalan.

Dijelaskannya, pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan, penguasa daerah, dalam hal ini Bupati, dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada didaerahnya masing-masing pada suatu waktu. Yang mana, penyelesaian tersebut dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.

Adapun tindakan yang dimaksud sebagai mana pasal 4 dalam UU 51 Tahun 1960 adalah memerintahkan kepda yang memakainya atau pemilik lahan untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak dari padanya.

“Pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan memaksa. Pembebasan tanah untuk kepentingan strategis. Pemerintah harus ikut serta untuk kepentingan umum. Dan Pemda bisa melakukan upaya-upaya paksa. Harga (tawaran DSLNG) itu, harga yang sudah dipandang layak karena sudah berkali-kali lipat di atas harga pasar dan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Dan pembebasan tanah secara kolektif tidak boleh membeda-bedakan harga karena akan memicu konflik di masyarakat,” terang Fudin sapaan akrbanya.

Ia juga mengatakan, langkah pencabutan hak atas tanah ini sebisa mungkin dihindari, karena sampai saat ini pihak DSLNG sendiri masih terus malakukan pendekatan. Karenanya, ia mengharapkan agar pemilik lahan yang masih bertahan dapat dengan ikhlas melepaskan lahannya demi kepentingan yang lebih besar menyangkut hajat hidup orang banyak. “Pembebasan tanah memang memerlukan kerelaan kita untuk kepentingan nasional. Dan tidak ada pembebasan tanah yang tidak dicampuri pemerintah. Jangan hanya gara-gara 3 persen mereka (DSLNG) cabut investasinya,” kata Fudin lagi.

Camat Batui, Abuhanifah Mannassai dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan agar masyarakat yang masih mempertahanakan lahannya agar mengikhlaskan demi suksesnya pembangunan kilang di Sulawesi Tengah ini. “Kita tidak memaksakan kehendak, tapi demi kemajuan Batui, bukalah hati kita sedalam-dalamnya. Marilah kita berfikir bagaimana kita merubah kampung kita ini menjadi kota. Kalau ini kita terima, maka pupus sudah raskin di daerah ini. Mari kita merenung mau dijadikan apa daerah kita,” katanya.

Dikesempatan yang sama, sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Kecamatan Batui spontan memberikan dukungan penuh kepada Pemkab Banggai untuk segera mencabut hak atas tanah terhadap 3 persen pemilik lahan yang tidak kunjung melepas lahannya. “Kami mengharap agar pemerintah sgera mengambil alih lahan-lahan tersebut demi kemajuan daerah ini jika pemilik lahan yang tersisa tetap bertahan,”ujar salah satu tokoh adat yang langsung diamini peserta lainnya.

Dukungan ini muncul karena mayoritas masyarakat Kecamatan Batui menghendaki agar kilang LNG keempat di Indonesia yang rencananya akan dibangun DSLNG diwilayah itu dapat segera terealisasi.

Sebelumnya dalam kesempatan itu, tim DSLNG mempresentasikan rencana pembangunan kilang LNG dengan menampilkan sejumlah foto-foto konstruksi kilang LNG di Bontang, Kalimantan Timur dan kilang LNG Tangguh di Papua melalui layar besar.

Tim DSLNG juga mengharapkan kepada masyarakat agar masyarakat Batui dapat menerima dengan baik kehadiran mereka dalam proyek LNG Donggi senoro yang saat ini merupakan investasi terbesar di Indonesia. “Kami harap, kami bisa diterima dengan baik disini. Kami sebagai PMA (Perusahaan Modal Asing) sangat menghargai kehidupan sosial budaya yang berlaku disini,” kata General Affrairs Manager DSLNG Julian Sudarmo Negoro. (Rahmat Aziz).

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>