Sejumlah LSM Tempuh Upaya Hukum atas Disahkannya Perppu 1/2004

JAKARTA (Media, 19 Juli 2004): Tiga fraksi besar DPR yang menyetujui disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2004 menjadi undang-undang (UU) dinilai hanya mengejar keuntungan di akhir pergantian kekuasaan. Karena itu, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) akan melakukan upaya-upaya hukum, baik terhadap perppu tersebut dan beberapa perusahaan yang membuka pertambangan di hutan lindung.

“Partai-partai itu mau mengejar ‘setoran’ menjelang pergantian kekuasaan. Mereka (anggota DPR) kan sebagian besar sudah tidak mendapat tempat. Kapan lagi mengeruk duit kalau tidak dengan cara menembak,” ucap Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Ismid Hadad usai penyerahan penghargaan empat duta lingkungan muda oleh Bayer di Hotel JW Marriott, Jumat (16/7) malam.

Dengan diberikannya kepastian hukum melalui pengesahan perppu tersebut menjadi UU, Ismid menilai baik pemerintah maupun DPR telah melakukan kebodohan besar. Sebab, bukan hanya hutan Indonesia saja yang akan semakin hancur, tapi juga telah mempermainkan hukum.

Menurut Ismid, pengesahan perppu tersebut malah melanggar hukum dengan mengizinkan 13 perusahaan melakukan penambangan secara terbuka (open pit mining). “Jangan lupa, di dalam perppu hanya berisi semua ketentuan dan kontrak karya (KK) tetap berlaku. Boleh penambangan dilakukan. Tapi kalau melakukan penambangan terbuka tetap melanggar UU No 41/1999.”

Mengenai kekhawatiran ancaman arbitrase internasional yang akan dilakukan terhadap Indonesia, menurutnya, omong kosong. Pasalnya, dalam KK yang dijadikan dasar ditentukan ada UU yang bisa mengatur hal itu, sehingga walaupun dikeluarkan sesudah KK tetap dikategorikan force majeur.

“Pemerintah bodoh, karena takut dibilang ada force majeur dia takut arbitrase. Padahal, secara hukum kuat dan enggak bakal bisa diajukan. Kita sudah cek ahli hukum korporasi internasional,” kata Ismid.

Judicial review

Terhadap diterbitkannya UU Kehutanan tersebut, menurut Ismid, pihaknya bersama organisasi nonpemerintah dan kalangan akademisi, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Padjadjaran (Unpad) akan mengajukan judicial review (hak uji material). Kepada 13 perusahaan yang diberikan izin penambangan itu, menurutnya, juga akan dilakukan langkah-langkah hukum.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longena Ginting menyatakan, pemerintah seharusnya meniru langkah yang dilakukan Kosta Rika yang berani membatalkan adanya penambangan perusahaan di hutan lindung.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Indro Sugianto menilai, pengesahan perppu itu merupakan preseden buruk bagi terwujudnya reformasi budaya hukum di Indonesia. Sebab, dapat dengan mudah disalahgunakan oleh presiden untuk melegalisasi kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan demi kepentingan-kepentingan politik sesaat.

Kepres No 41/2004 yang merupakan turunan dari perppu No 1/2004 tersebut telah memberikan justifikasi kepada 13 perusahaan pertambangan untuk beroperasi di wilayah hutan lindung. Hal ini merupakan pintu masuk bagi proses perusakan yang berkelanjutan di kemudian hari.

Tentu saja, 145 perusahaan tambang lainnya tidak akan tinggal diam. Mereka akan meminta perlakuan yang sama kepada pemerintah Indonesia. Hal ini berarti juga perusakan terhadap 11,5 juta hektare kawasan lindung yang diklaim sebagai wilayah konsesi pertambangan.

“Di masa yang akan datang kerusakan ekologis dan konflik akan terus-menerus terjadi di situs-situs pertambangan yang diberi izin operasi oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan penderitaan lebih parah bagi masyarakat lokal dan adat yang kehidupannya tergantung dari hutan,” ucap Koordinator Jaringan Advokasi tambang (Jatam) Siti Maimunah.

Untuk meluruskan kembali norma-norma hukum di Indonesia, koalisi ornop akan melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan disahkannya Perppu No 1/2004 tersebut. Upaya-upaya hukum tidak hanya akan dilakukan terhadap perppu, namun juga terhadap PT Nusa Halmahera Minerals yang telah jelas-jelas melakukan operasi pertambangan secara terbuka di hutan lindung Toguraci, jauh sebelum disahkannya perppu dan Kepres tersebut.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>