Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

oleh:

H. Juniadi Hamsyah, M.Pd

Gubernur Provinsi Bengkulu

Disampaikan pada Dialog Nasional

“Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat”

Mataram, 17-18 April 2015

Yth

Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Para Dirjen kementerian Terkait, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur NTB, Para Bupati, Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia, Para Panelis dan Moderator, Direktur Eksekutif HuMa, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Direktur Eksekutif Epistema Institute, Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil (LSM) seluruh Indonesia, Perwakilan Masyarakat Adat Seluruh Indonesia, Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional.

 Provinsi Bengkulu beribukotakan Kota Bengkulu, memiliki luas wilayah 19.788,77 km² atau 1.978.870 ha, memanjang dari utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, ke Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Provinsi Bengkulu memiliki panjang pantai 525 km, dengan wilayah terdiri dari 46,52% kawasan hutan dan suaka alam serta 53,48% peruntukan lainnya. Selain itu, Provinsi ini memiliki 7 pulau kecil di Samudera Hindia, meliputi P. Enggano, P. Satu, P. Dua, P. Merbau, P. Bangkai, P. Tikus dan P. Mega.

Secara administratif wilayah Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota dengan : Kota Bengkulu , Kabupaten Bengkulu Selatan , Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 93 kecamatan dan 1.120 desa dan 119 kelurahan, dengan jumlah penduduk adalah 1.546.286 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 88 jiwa/ km².

Kondisi makro ekonomi Provinsi Bengkulu sejak tahun 2000-2004 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada Tahun 2005 laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,82%, meningkat 0,44% dibanding dengan tahun 2004 (5,38%). Peningkatan kegiatan ekonomi di atas ternyata belum mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Kondisi ekonomi, utamanya adalah sektor pertanian, sektor ini mendominasi perekonomian Provinsi Bengkulu, pada tahun 2005 berhasil menyerap 70,59 % tenaga kerja dari total angkatan kerja. Dari masing-masing subsektor pertanian, tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 20,56 %, diikuti oleh subsektor perkebunan (11,28 %), sedangkan subsektor peternakan dan perikanan menduduki porsi terkecil (masing-masing 3,29 % dan 4,90 %). Serapan tenaga kerja di sektor pertanian terus meningkat dari 63,04 % menjadi 70,94 % .

Pada tahun 2013, data BPS Bengkulu menunjukan jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di Bengkulu berjumlah 1.517 Desa dan Kelurahan, sebagaian besarnya penduduk yang berada di Desa ini bermata pencarian sebagai petani, dan sebanyak 670 Desa di indentifikasi sebagai Desa Tertinggal, akibat aksesibiltas, rendahnya prasarana pendukung dan sebagaian besar desa-desa tersebut berada di sekitar dan di dalam kawasan konservasi (TNKS, HL, CA, Hutan Produksi dan kawasan fungsi hutan lainnya). Tentu saja kondisi ini memperlambat proses percepatan peningkatan ekonomi dan visi Provinsi Bengkulu tahun 2010–2015, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin Maju, Semakin Bertakwa, Dan Semakin Sejahtera “.

Para Panelis dan Moderator

  • Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional yang saya hormati

Pada dialog Nasional Hutan Adat yang dilaksanakan oleh HuMA pada tangal 2 Oktober 2014, saya menyampaikan tentang benturan antara kepentingan ekologi kawasan hutan dengan kepentingan ekonomi masyarakat pada kawasan hutan, kepentingan ekonomi ini adalah kepentingan Rakyat, yang di identifikasi sebagai masyarakat lokal dan masyarakat adat. Di Bengkulu masyarakat adat ini adalah persekutuan, mereka memiliki sistem kehidupan dan memiliki wilayah teritori sendiri, masyarakat adat jelas memiliki tatanan hukum sendiri dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang mencakup tanah, hutan, laut, dan lingkungan hidupnya untuk menopang keberlangsungan kehidupan seluruh masyarakat adat.

Para Panelis dan Moderator

  • Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional yang saya hormati

Mari kita lihat perkembangan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada pasal 2 ayat (9) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Terkait dengan masyarakat hukum adat diatur didalam bagian pemerintahan desa  tentang pemilihan kepala desa.

Pada Pasal 203 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa  dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat, akan kesulitan untuk didelegasikan kepada Peraturan Daerah, karena ada konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat dan Pemerintah daerah terkait pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat juga dilihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan perundang-undangan yang ada mulai dari UUD 1945, Undan-Undang Agraria, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kehutanan, semuanya sudah mengatur soal Eksistensi dan Hak-hak masyarakat hukum adat. Tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud juga sudah, sedang dan akan mempersempit ruang gerak masyarakat adat dalam konteks mengekspresikan penggunaan hak-haknya.

Hal ini menurut kami dikarenakan adanya fakor pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat yang bersifat “Pengakuan Bersyarat” dan adanya “Hak Menguasai Negara yang masih kuat” seperti yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.

 Para Panelis dan Moderator

  • Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional yang saya hormati

Selain dikarenakan adanya fakor pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat yang bersifat “Pengakuan Bersyarat” dan adanya “Hak Menguasai Negara yang masih kuat”. Ada persoalan ikutan lain yang menyebabkan terjadi asimetris paradigma, salah satunya adalah kompleksitas konsep desentralisasi antara perspektif desentralisasi politik dan perspektif desentralisasi administrasi), misalnya. Perbedaan mendasar dua perspekstif ini terletak pada rumusan definisi dan tujuan desentralisasi. Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Sementara perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan definisi desentralisasi sebagai delegasi wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kami berpendapat bahwa UU No 6 tahun 2014 tentang Desa adalah alat efektif bagi kita untuk mengkritisi konsep-konsep desentralisasi yang ada (desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi), dan tentu saja ada banyak tawaran-tawaran ide rekonstruksi konsep dan pendekatan implementasi kebijakan desentralisasi berdasarkan perspektif relasi kekuasaan antara Negara dan Masyarakat meskipun itu hanya ditingkat level paling rendah, level Desa.

Dan Putusan MK No 35 tidak merevisi pengakuan bersyarat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan 1999. Artinya, legalitas keberadaan masyarakat hukum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah, baik di tingkat Propinsi mauaun di Tingkat Kabupaten/Kota. Putusan MK 35 dipandang sebagai tindakan untuk memulihkan hak warga negara dan menata kembali hubungan masyarakat adat dengan pemerintahan dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, dan hutan ini merupakan irisan bagian dari wilayah adat.

Dengan adanya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan Putusan MK 35 ini, maka diharapkan akan lahir berbagai inisiatif yang melindungi dan mengakui hak-hak kesatuan masyarakat adat terhadap wilayah adatnya. Oleh karena kebijakan dan proses yang saling terkait, maka sangat diperlukan adanya kesepahaman bersama antara pemangku kebijakan dalam menginterpretasikan Putusan MK 35 dengan peran masing-masing sehingga mampu bersinergis dalam mengimplementasikan dan mewujudkan pengakuan dan perlindungan atas Hak Masyarakat Adat.

Para Panelis dan Moderator

  • Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional yang saya hormati

Sebagai Gubernur, tentu saya menyambut baik dengan di Undangnya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang saya lihat substansinya adalah Efisiensi Pelayanan Publik, Efektifitas Pemerintah, Pengembangan Demokrasi dan tentu saja menawari Resolusi atas tunggakan konflik seperti yang saya sebutkan di atas.

Lalu, saya berpendapat dengan peluang yang disediakan oleh UU ini daerah mewujudkan pelaksanaan desentralisasi akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat daerah. Dan dapat tercipta peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak rakyatnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang pada akhirnya adalah hak akses dan kontrol terhadap kekayaan alam sebagai penompang hidup mereka.

Poinnya adalah, sebagai Pemerintah Daerah. Kamilah yang lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi rakyat kami, sehingga pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah serta penghormatan atas hak-hak dasar Rakyat.

Para Panelis dan Moderator

  • Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional yang saya hormati

Ruang-ruang yang tersedia tersebut, hanya mungkin menjadi realita jika pada implementasi kebijakan desentralisasi ini dipahami dan diartikulasi sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika perubahan politik. Dengan tidak bermaksud menisbikan dua perspektif desentralisasi yang ada, maka kerangka berfikir kita haruslah mampu menjelaskan keterkaitan antara penyimpangan implementasi kebijakan desentralisasi tersebut dengan periode transisi menuju demokrasi yang sedang terjadi dapat dipahami berdasarkan perspektif hubungan Negara dan Rakyat.

Dan rekonstruksi pada tataran konseptual (normatif), tentu tidak akan mencapai hasil optimal bila tidak diikuti upaya rekonstruksi pada tataran operasional, yang antara lain menghendaki adanya reformasi pendekatan dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Pendekatan kebijakan yang harus diterapkan adalah pendekatan yang bersifat holistik. Faktor lain yang penting diperhitungkan dalam implementasi kebijakan desentralisasi adalah karakteristik, potensi, dan kekhususan-kekhususan yang dimiliki masing-masing daerah. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah kebijakan desentralisasi yang ideal adalah jika penyerahan kekuasaan kepada daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan nyata masing-masing daerah.

Bengkulu sudah memulainya dengan sangat baik pada tanggal 24 Juni 2014 Pemerintahan Propinsi Bengkulu telah menandatangani kesepakatan dengan Akar dan HuMA yang disaksikan oleh Para Kepala Desa dan Tokoh Adat. Pada intinya, perjanjian tersebut dalam upaya peningkatan institusional, sumberdaya manusia, kualitas produk hukum dan kebijakan di sektor pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Provinsi Bengkulu yang tentu saja harus akomodatif terhadap kebutuhan bagi Rakyat. Atau, Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar semangat untuk pengembangan kebijakan dan hukum yang berbasiskan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang berkeadilan sosial  dan  lingkungan.

Pasca penandatanganan MoU dengan Akar dan HuMA, kami sudah memerintahkan untuk mereviue semua perizinan Pertambangan dan Perkebunan di Bengkulu. Dan pada tanggal 3 Desember 2014, sayalah Gubernur yang pertama yang menandatangani kesepakatan (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Koordinasi dan Supervisi (korsup) Mineral dan Batu Bara. Hasilnya kita dapat paling tidak ada angka 134 perusahaan dan perorangan yang akan di supervisi.

Sementara pada lokasi tapak dalam untuk memastian dan mereposisi ruang kelola rakyat dan ruang kelola masyarakat Adat, di bantu oleh Akar kita sedang menginisasi hutan adat sebagai pilot projek di 5 Desa di Kabupaten Lebong. Sedangkan, untuk Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang telah mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas 2.068 Ha, dan dalam proses pemberian izin seluas 48.027 Ha. Sedangkan untuk Hutan Desa seluas 995 Ha dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 22.672 Ha. Bengkulu juga sedang mengembangkan 7 (tujuh) Kesatuan Pengelolaan Hutan seluas 472.664 Ha.

Inilah inisiatif awal yang sedang kami lakukan untuk memastikan posisi rakyat untuk mendapatkan manfaat dari praktek-praktek tata kelola sumber daya alam yang ada di Bengkulu. Inisiatif ini kami pastikan tidak berhenti sampai disini. Kedepan kita akan mengembangkan pembangunan ekonomi hijau untuk Bengkulu yang berangat dari 7 (tujuh) berprinsif:

Keseimbangan dan keadilan Ekologi

  1. Ekuitas dan Keadilan Ekonomi
  2. Kedaulatan Pangan, air dan energi
  3. Percepatan Pencapaian Keberlanjutan ekonomi sosial budaya, dan Lingkungan serta mitigasi bencana ekologi
  4. Kerjasama Internasional dalam pemerataan distribusi kesejahteraan
  5. Pelestarian kekayaan alam, kepastian keseimbangan dan keselamatan antar generasi
  6. Kesetaraan Gender

Demikian dan saya berharap peluncuran 15 lokasi Hutan Adat yang tersebar di seluruh indonesia yang sedang di kawal HuMA dapat dilaksanakan di Bengkulu, dan akhir kata saya undang Bapak-bapak dan ibu-ibu Peserta Dialog Nasional ini untuk berkunjung ke Bengkulu.***

Junaidi Hamsyah

Gubernur Bengkulu

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>