Perppu Kehutanan Jadi UU lewat Voting

JAKARTA (Media, 16 Juli 2004): DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU pada sidang paripurna, kemarin. Pengesahaan itu dilakukan lewat pemungutan suara (voting).

Menurut AM Fatwa yang memimpin sidang paripurna, voting harus dilakukan untuk mengambil keputusan dan mempersingkat waktu. Hal itu, menurut dia, telah sesuai dengan tata tertib (tatib) yang berlaku.

Berdasarkan hasil voting itu, sebanyak 131 anggota DPR menerima Perppu No 1/2004 untuk disahkan sebagai UU. Sebaliknya, 102 anggota Dewan menolaknya. Kenyataan ini menimbulkan protes dari aktivis lingkungan hidup yang melihat sidang tersebut dari balkon di sebelah barat ruang paripurna itu. Bahkan, beberapa orang tampak berteriak- teriak.

Fatwa mencoba menenangkannya. Dia menyebutkan, hal itu sudah menjadi keputusan sidang secara demokratis dan harus diterima semua pihak. Dia sendiri menyebutkan, secara pribadi menolak disahkannya Perppu yang dinilai banyak kalangan kontroversial –karena memberi kesempatan kepada 13 perusahaan asing untuk melakukan penambangan di hutan lindung tersebut– menjadi UU.

Mayoritas anggota yang menerima keputusan itu secara voting sangat kontras dengan pandangan umum fraksi-fraksi yang dilakukan sebelumnya. Pasalnya, mayoritas fraksi menolak disahkannya Perppu itu menjadi UU.

Enam fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Reformasi (FR), Fraksi TNI/Polri, Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB), Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI), dan Fraksi Partai Daulatul Ummah (FPDU).

Sebaliknya, tiga fraksi lainnya menerima, yaitu Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP).

Usai pengesahan, Menteri Kehutanan (Menhut) M Prakosa mengatakan, hal itu sesuai harapan pemerintah untuk memberi kepastian hukum terhadap kegiatan pertambangan yang saat ini berada di kawasan hutan lindung.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nabiel Makarim mengatakan, pihaknya akan berusaha meminimalisasi dampak yang dapat terjadi atas penambangan di hutan lindung.

Di luar ruang sidang, puluhan aktivis dari beberapa organisasi nonpemerintah (ornop) yang terdiri atas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Greenomics melakukan unjuk rasa dengan menggelar poster sambil bernyanyi. Dalam aksinya, mereka menutupi mulut dengan lembaran uang kertas.

Seperti diketahui, 11 Maret lalu pemerintah mengeluarkan Perppu No 1/2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 soal Kehutanan. Juga diputuskan 13 perusahaan pertambangan bisa meneruskan proyeknya. Ke-13 perusahaan itu di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Karimun Granit, PT Inco Tbk, dan PT Nusa Halmahera Minerals.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>