Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat

Latar Belakang

Istilah ‘hukum rakyat’ (people’s law) biasanya dipakai untuk membedakannya dengan istilah ‘hukum negara’ (lawyer’s law, juristen recht). Dalam konteks kekinian istilah hukum rakyat dapat diartikan sebagai hukum kebanyakan o rang. Pada masa lampau (sebelum organisasi negara bangsa muncul) istilah hukum rakyat diartikan sama dengan istilah kebiasaan (custom). Ketika itu hukum rakyat (folk law, volkrecht, lex non scripta) lebih diartikan sebagai hukum kaum yang tidak mengenal tulisan atau hukum kaum kelas bawah. Istilah hukum rakyat atau kebiasaan dilawankan dengan istilah hukum raja atau hukum kaum kelas atas. Di masa kolonialisme dimunculkan istilah lain yaitu hukum kebiasaan (customary law) yang lebih sering disebut sebagai hukum kreasi pemerintah kolonial. Khusus di Indonesia, dipakai istilah tersendiri yaitu hukum adat untuk membedakannya dengan customary law karena dianggap belum dicampuri oleh elemen hukum agama dan negara.

Terlepas dari kemunculan berbagai istilah beserta perkembangan pemaknaannya, berbagai istilah di atas (people’s law, folk law, volkenrecht, lex non scripta, customary law, hukum adat) memiliki kesamaan yaitu dianggap sebagai hukum yang lahir dari rahim rakyat. Makna dibuat oleh rakyat bukan hanya menandakan bahwa hukum-hukum tersebut disepakati oleh elemen-elemen rakyat. Istilah-istilah tersebut juga menunjukan proses kelahiran. Hukum-hukum tersebut tidak dibuat lewat kesepakatan prosedural dimana ada lembaga perwakilan yang ditunjuk untuk membuat hukum melainkan lahir melalui penciptaan kebiasaan yaitu perilaku berulang-ulang yang dilakukan secara ajeg. Hanya kebiasaan yang dianggap baik bagi kebanyakan orang yang akan dipertahankan terus.Dengan kata lain, hanya kebiasaan yang melewati ujian moral dan logika yang dapat bertahan sebagai norma.

Berdasarkan asal-usul dan cara terbentuk, tidaklah berlebihan bila istilah ‘hukum rakyat’ dipakai untuk mewakili berbagai istilah beragam di atas. Dengan begitu, istilah ‘hukum rakyat’ sekaligus bisa diartikan sebagai istilah generik yang mencakup istilah-istilah serupa yang lain. Untuk kasus Indonesia, istilah ‘hukum rakyat’ dapat pahami sebagai istilah melingkupi istilah ‘hukum adat’ dan ‘hukum lokal’.

Dalam perkembangannya, keberlakuan hukum rakyat yang diangkat dari norma-norma yanghidup di masyarakat tidak selalu dapat digunakan untuk memenuhi rasa keadilan mereka. Nyatanya, Selama kolonisasi dan pasca kolonisasi, hukum rakyat dianggap sebagai penghalang proyek modernisasi lewat unifikasi. Secara idiologis, hukum rakyat juga dianggap sebagai hukum kelas dua yang harus tunduk pada nilai-nilai universal semacam keadilan dan persamaan. Di era 1960-an dan 70-an, hukum rakyat dianggap sebagai faktor yang menyebabkan hukum negara tidak bisa efektif berlaku. Pendek kata, selama periode-periode dimaksud, hukum rakyat dianggap sebagai penghambat dan karena itu menjadi obyek pembaharuan.

Di tingkat basis, stempel penghambat pembaharuan ini menyebabkan konflikberkepanjangan. Outlook konflik HuMa pada tahun 2011 menunjukkan bahwa banyak konflik sumber daya alam yang awalnya laten kini berujung pada konflik yang manifes. Tak jarang korban nyawa berjatuhan. Sementara itu, hukum rakyat tidak dapat digunakan dalam menghadapi pihak luar baik di tingkat negosiasi, terlebih adjudikasi. Kabar baiknya, wacana tentang masyarakat adat/lokal lengkap dengan kekayaan modal hukum yang dimiliki telah menjadi perhatian publik secara luas dalam satu tahun terakhir. Salah satu yang mendorong wacana pembaharuan hukum yang berbasiskan pada norma-norma yang hidup di masyarakat adalah Perkumpulan HuMa .

HuMa melalui pendamping hukum rakyat (PHR)-nya telah lebih dari satu dekade mendorong adanya pengakuan terhadap masyarkat adat/lokal dan pluralisme hukum di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai wacana mengemuka serta mengalami perkembangan sesuai dengan konfigurasi politik, sosial, maupun ekonomi. Masyarakat adat/lokal yang dimaksud berevolusi baik dalam kaca mata makro maupun mikro. Selanjutnya, diskursus pembaruan hukum bergerak baik karena tantangan intelektual temuan berbagai institusi akademis, maupun temuan empirik dalam aktivitas di lapangan.

Untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut, baik dalam level pengorganisasian maupunkebijakan, PHR membutuhkan kesepahaman yang diarusutamakan. Langkah ini tengah diambil oleh HuMa sejak tahun lalu dengan inisiatif membangun dokumen strategis yang menjadi blue print pembaruan hukum berdasarkan nilai ke-HuMa-an yang telah dibangun dalam dekade terakhir. Dokumen strategis yang dimaksud adalah dokumen bertemakan:

  1. Pembaharuan Hukum
  2. Pluralisme Hukum
  3. Masyarakat adat
  4. Pendamping Hukum Rakyat
  5. Perubahan Iklim

Dokumen strategis ini membutuhkan masukkan dari PHR yang “mengalami” HuMa baik melalui pelatihan hukum kritis yang diadakan oleh HuMa maupun kerja-kerja di lapangan dalam relasi kemitraan yang dekat dengan HuMa.

Tujuan KTT

  1. Mengumpulkan PHR dari berbagai generasi yang tersebar di 5 (wilayah mitra) dari regio Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur untuk refleksi dan saling berbagi pengalaman di tingkat regio.
  2. Memperoleh masukan terhadap 5 dokumen strategis huma yaitu dokumen tentang (a) pembaharuan hukum, (b) pluralisme hukum, (c) masyarakat adat, (d) pendamping hukum rakyat, (e) perubahan iklim berdasarkan pengalaman PHR dalam kerja-kerja advokasinya, baik di tingkat pengorganisasian maupun kebijakan
  3. Menjadi rangkaian kegiatan awal dalam mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat yang akan diadakan pada 8-10 Oktober 2013

Penyelenggara

Kegiatan konsolidasi daerah – KTT Hukum Rakyat ini diselenggarakan sepenuhnya oleh Perkumpulan HuMa.

Rangkaian Kegiatan

Konsolidasi daerah merupakan kegiatan yang mengawali Konferensi Tingkat Tinggi Hukum Rakyat (KTT-HR) pada 8-10 Oktober 2013. Konsolidasi daerah diadakan di tiga regio yang dibagi berdasarkan kemiripan tipologi kasus dan aspek-aspek sosiologis, yakni:

  1. Regio I: Jawa
  2. Regio II: Sumatera dan Kalimantan
  3. Regio III: Sulawesi dan Indonesia Timur

Waktu dan Tempat Kegiatan

  • Waktu : 8-10 Oktober 2013
  • Tempat : GOR-POPKI, Wisma Sugondo Jalan Jambore Raya No.1, Cibubur Jakarta Timur

Peserta

Umum