<!–:id–>Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang Melampaui Karbon<!–:–><!–:en–>Improving Forest Governance beyond Carbon<!–:–>

Jaringan masyarakat sipil Indonesia yang terdiri dari 16 organisasi dan tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan dan Iklim Global telah memantau dan terlibat dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan selama ini. Berkaca pada pemantauan dan keterlibatan kami, terutama dalam kaitannya dengan hak masyarakat dan ekstraksi serta eksploitasi hutan skala besar untuk tambang, HTI, perkebunan sawit, maupun megaproyek seperti MP3EI, kami mendorong prinsip utama yang sangat penting dan tidak ternegosiasikan dalam upaya perubahan tata kelola kehutanan di Indonesia, sebagaimana yang kami uraikan di bawah ini.

 Prinsip Umum

 Tata kelola kehutanan Indonesia harus diwujudkan di atas prinsip sehat, adil, berdaulat, mandiri dan berkelanjutan. Sehat merupakan terjemahan yang kami anggap sepadan untuk konsep “good”. Kondisi “sehat” merupakan tujuan sekaligus merefleksikan kondisi sebaliknya dari tata kelola kehutanan Indonesia yang saat ini sedang sakit. Dalam makna sehat, terkandung juga tindakan afirmatif (affirmative action), terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak teruntungkan dalam proses penguasaan hak dan tata kelola kehutanan selama ini.

Adil berarti penguasaan sumber daya hutan yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat hutan dengan mengakui hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal serta mengintegrasikan keadilan gender, termasuk keadilan antargenerasi, dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Berdaulat mempunyai makna bahwa penguasaan sumber daya hutan menempatkan rakyat Indonesia, terutama komunitas yang kehidupan dan penghidupannya tergantung pada hutan (masyarakat adat dan komunitas lokal), sebagai “tuan” di rumahnya sendiri. Ekstraksi dan eksploitasi sumber daya hutan harus dilandaskan pada penghormatan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk hak untuk menyatakan keinginannya, baik menolak maupun menerima suatu kebijakan, program, atau proyek dalam keadaan yang bebas dan didahului dengan penyampaian dan pemahaman atas informasi yang penuh dan seluas-luasnya (free prior and informed consent).

Mandiri berarti segala upaya yang digunakan untuk memperkuat tata kelola kehutanan dengan mengatasi ketimpangan penguasaan hutan, menyelesaikan konflik, serta berbagai agenda dan program kehutanan lainnya harus memampukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, untuk dapat berdikari dan bukannya diseret ke dalam jebakan konseptual yang melemahkan kemandirian.

Berkelanjutan, berarti pemanfaatan sumber daya hutan telah mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga segala sumber daya yang ada di hutan untuk kemanfaatan generasi yang berikutnya sekaligus penerima manfaat dari generasi sebelumnya.

Berkaitan dengan prinsip ini, kami mengangkat tiga tema utama yakni Sistem Hutan Kerakyatan, Moratorium dan Pendanaan yang berkeadilan serta mengutamakan keselamatan rakyat, yang harus diperhatikan oleh Pemerintah maupun berbagai pihak yang mendorong kebijakan maupun skema-skema program atau proyek terkait kehutanan saat ini.

Sistem Hutan Kerakyatan 1

 Prinsip

 1. Sistem Hutan Kerakyatan harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang mempedulikan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan serta mengakui, melindungi, dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Sistem pengelolaan hutan kerakyatan harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik;

2. Pemerintah mengintegrasikan kebijakan Moratorium dan pelestarian lingkungan yang berbasis pada sistem yang berlaku pada masyarakat adat dan komunitas lokal;

3. Pemerintah harus melindungi struktur, pola dan fungsi ruang, serta keanekaragaman sistem yang berlaku di dalam masyarakat adat dan komunitas lokal dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda, yang pendekatan serta modelnya disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Kriteria

 1. Kebijakan dan praktik pengelolaan kehutanan yang dicanangkan oleh pemerintah wajib menghormati, melindungi dan mengakomodasi hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas identitas kultural yang unik serta mengakui hak mereka untuk menentukan arah pembangunannya sendiri;

2. Kebijakan dan praktik pengelolaan kehutanan yang dilakukan pemerintah wajib menghormati tata kelola komunitas yang secara tradisional telah mengintegrasikan ekosistem alam dengan ruang kehidupan dan penghidupan mereka dan menjamin keutuhan, kesinambungan, dan produktivitas pengelolaan hutan;

3. Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya wajib menjunjung etika, saling menghargai dan melindungi untuk mendukung kehidupan masyarakat adat dan komunitas lokal.

 

Indikator

 1. Adanya jaminan atas hak akses dan kontrol masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan;

2. Adanya pengakuan hukum dan dukungan kebijakan maupun program atas hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menentukan pembangunan yang tepat bagi masyarakatnya itu sendiri;

3. Adanya upaya untuk menindaklanjuti hak konstitusional rakyat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan, dalam bentuk kebijakan dan aturan yang operasional, antara lain kebijakan yang melaksanakan keputusan MK No 35/PUUX/2012 dan penjabaran lebih lanjut dari mandat reformasi Tap MPR IX Tahun 2001;

4. Adanya pengakuan atas tata cara kelola masyarakat adat dan komunitas lokal di kawasan hutan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan yang mengakui, melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal;

5. Adanya peta wilayah kelola masyarakat adat dan lokal yang terintegrasi dengan peta

moratorium dan tata ruang wilayah.

 Moratorium

Prinsip

 1. Moratorium bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebuah proses untuk menuju “deforestasi nol” dan perbaikan tata kelola kehutanan secara menyeluruh yang melampaui karbon;

2. Moratorium merupakan periode untuk menata ketimpangan penguasaan dan pengelolaan hutan;

3. Moratorium tidak dibatasi oleh waktu, melainkan oleh pencapaian yang jelas dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan moratorium ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang turut mencakup pemenuhan safeguards lingkungan dan sosial;

4. Moratorium tidak hanya diberlakukan pada izin baru, tetapi juga meliputi kaji ulang atas izin-izin yang telah ada dan disertai juga dengan penghentian kegiatan penebangan/perkebunan/pertambangan berdasarkan izin-izin yang telah ada tersebut (moratorium menitikberatkan pada kaji ulang perizinan dan penegakan hukum);

5. Moratorium menjadi upaya awal atas jaminan perlindungan total terhadap hutan alam dan keanekaragaman hayati yang tersisa (baik primer maupun sekunder) serta ekosistem rawa gambut.

 

Kriteria

 1. Tidak ada konversi di dalam kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan rawa gambut yang tersisa untuk kepentingan industri/komersial;

2. Tidak ada tumpang tindih fungsi kawasan dalam tata ruang wilayah;

3. Adanya jaminan hak atas akses dan kontrol terhadap ruang kelola masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan;

4. Tidak ada lagi pemberian izin di atas kawasan yang bernilai ekologi penting, bernilai konservasi, dan bernilai karbon tinggi;

5. Dipulihkannya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung. Pemberian izin restorasi dan rencana konservasi harus dilakukaan secara transparan berdasarkan prinsip Free Prior and Informed Consent;

 6. Memberdayakan sistem pengelolaan hutan kerakyakatan yang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik;

Indikator

1. Tersedianya satu peta yang jelas dan menjadi referensi bersama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas sektoral, yang mencakup di antaranya sektor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan;

2. Terbangunnya sistem pangkalan data kehutanan yang akurat dan mudah diakses sebagai dasar/rujukan dalam pengelolaan sumber daya hutan,

3. Terbitnya satu kebijakan yang kuat tentang ambang batas konversi hutan Indonesia untuk menyelamatkan hutan dan sumber-sumber kehidupan masyarakat;

4. Terbangunnya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, yang disertai dengan sebuah badan yang kredibel sebagai pelaksana dan penanggungjawabnya;

5. Terbitnya kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan reforma agraria;

6. Dilibatkannya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program-program kehutanan yang ketentuannya diatur secara khusus di dalam UU Kehutanan.

7. Adanya sanksi yang jelas dan tegas bagi para pelanggar moratorium, tidak hanya bersifat pembenahan administratif tetapi juga sanksi hukum (administratif, perdata, pidana).
 Pendanaan

Prinsip

1. Pendanaan terkait perubahan iklim/hutan harus dikelola oleh Negara dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keberdaulatan, keadilan, dan kemandirian;

2. Inisiatif masyarakat adat/lokal dan berbagai komunitas lainnya dalam penyelamatan hutan harus dihitung sebagai internalities;

3. Berbagai investasi terkait perubahan iklim/hutan tidak boleh ditujukan untuk offset dan/atau green washing;

4. Bantuan Internasional dalam rangka menyelamatkan hutan Indonesia dan/atau mengatasi perubahan iklim dan dampak-dampaknya tidak boleh dalam bentuk hutang;

5. Penerapan model pembanguanan ekonomi harus berbasiskan prinsip-prinsip keadilan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

 

Kriteria

1. Pemerintah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas sumber daya hutan;

2. Pemerintah memastikan bahwa dana-dana terkait perubahan iklim di sector kehutanan digunakan secara tepat sasaran untuk memperbaiki tata-kelola hutan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memastikan bahwa pendanaan tersebut mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya;

3. Pendanaan yang berbentuk hibah haruslah tidak bersyarat dan diperuntukkan bagi perbaikan tata kelola kehutanan yang sebelumnya direncanakan secara partisipatif dengan menggunakan pendekatan dari bawah (bottom up approach);

4. Penggunaan dana yang berasal dari sektor privat diperuntukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dan bukan semata-mata untuk membiayai aktivitas ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” atau CSR dari perusahaanperusahaan perusak hutan;

5. Perbaikan tata kelola hutan dititikberatkan pada perbaikan sistematis yang memaksimalkan efektivitas sumber pendapatan dari sektor kehutanan sendiri daripada mengandalkan dana investasi/hibah dari pihak luar.

 

Indikator

1. Adanya perangkat kebijakan pengaman (safeguards) yang jelas dan dapat menjamin hak-hak masyarakat dan lingkungan tidak dilanggar dalam semua skema pendanaan terkait perubahan iklim di sektor kehutanan;

2. Terdapat mekanisme audit dan mekanisme pengajuan keberatan yang efektif dan mudah diakses dalam skema pendanaan program/proyek terkait perubahan iklim di sektor kehutanan;

3. Program/proyek terkait perubahan iklim di sektor kehutanan adalah hasil dari proses partisipatif yang dilakukan tidak hanya di antara para pemangku kepentingan, melainkan harus mengutamakan para pemegang hak yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan dari bawah;

4. Pemerintah tidak hanya mengandalkan skema-skema pendanaan yang berasal dari investasi dan bantuan hibah dari pihak luar, melainkan juga yang berasal dari sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri;

5. Penerapan keadilan lingkungan dimulai pada sektor prioritas seperti pengembangan energi bersih, pembangunan pertanian berkelanjutan, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

 

-Diusung oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global-

 

Catatan Akhir

1 Sistem dalam SHK adalah kesatuan unit yang terbentuk dalam lingkungan yang dikelola langsung oleh rakyat. Bentuk casino online pengelolaan ini dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pemeliharaan dan pengembangannya Kerakyatan mengandung arti demokratisasi yang melekat pada pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian “rakyat” menjadi pelaku utama (subjek) dalam pengelolaan sumber daya alam, bukan sebagai objek dalam pembangunan. Sistem ini disebut sebagai Sistem Hutan Kerakyatan karena di dalamnya terkandung makna pengelolaan sumber daya alam/hutan yang melingkupi juga pengelolaan pengetahuan (knowledge) dan dalam kondisi yang setara-berkeadilan (demokratis). Sistem Hutan Kerakyatan tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa lain agar dipahami bahwa maknanya tidaklah sempit, melainkan luas sehingga turut mencakup keseluruhan sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat secara erat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang melingkupi tidak hanya hutan, melainkan juga perkampungan dan wilayah penunjangnya.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>