BEM FH Universitas Andi Djemma Palopo Bekerja sama dengan Perkumpulan Huma Jakarta dan Perkumpulan Wallacea Palopo menggelar kuliah umum Senin (8/4). Kuliah umum kali ini mengangkat tema perspektif pluralism Hukum dalam Masyarakat. Hadir dosen tamu Rikardo Simarmata PhD dari perkumpulan HuMa Jakarta yang merupakan alumnus Universitas Leiden, Belanda. Ia membawakan materi pluralism hukum dan isu-isu yang menyertainya.

Tempo mengutip data konflik Perkumpulan HuMa tentang persebaran konflik sumber daya alam di Indonesia yang terus meningkat di tahun 2012. Ada beberapa tipologi konflik di dalam Indonesia, konflik tersebut terdiri atas 232 konflik yang terjadi sampai tahun 2012 di sektor sumber daya alam dan agraria. HuMa mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi. Luasan area konflik ini mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu km2. HuMa mencatat sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria.

Acara Stand Up Comedy Moratorium Kehutanan, kerjasama koalisi kehutanan dan iklim di Salihara tanggal 25 Mei 2013.

Konflik agraria ‘cinta manis’ adalah ilustrasi dari suatu konflik agraria structural yang bersifat kronis dan berdampak luas. Secara langsung, konflik ini disebabkan keputusan pejabat-­pejabat publik yang membiarkan wilayah kelola rakyat masuk ke dalam konsesi yang dimiliki oleh PT. PN VII Unit Usaha PG. Cinta Manis. Hilangnya akses rakyat terhadap tanah, dan beragam kesulitan hidup yang mereka alami sebagai akibat dari padanya, niscaya sampai pada merosotnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kesemua itu harus dilihat sebagai gejala yang berhubungan secara structural satu sama lainnya. Cara pandang struktural dalam membaca konflik agraria ‘Cinta Manis’ ini sangat penting untuk mendiagnosa masalah, dan kemudian bisa menemukan cara terbaik dalam mengatasi sebab-­sebab konflik dan tidak terjebak pada tindakan-­tindakan polisionil mengkriminalisasi para pejuang agraria yang telah berjasa membuat sebab utama dari konflik agraria “Cinta Manis” ini bisa terlihat oleh pembuat kebijakan publik.

Masuknya para petani penggarap sebagai dalam perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN-JKT, tidak lain adalah untuk mendukung Putusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan mempertahankan kepentingannya. Melalui keputusannya, BPN menetapkan HGU Nomor 1/Batang seluas 89,841 Ha, atas nama PT Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai tanah terlantar. Penetapan tanah terlantar itu sekaligus menetapkan hapusnya hak atas tanah dan memutuskan hubungan hukum, dan tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara.

BPN telah menyampaikan jawabannya pada 18 April 2013, dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya pada 25 April 2013. Penggugat juga telah menyampaikan Jawaban Pertamanya untuk Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Sidang ditunda sampai 2 Mei 2013 dengan agenda: Duplik Tergugat II Intervensi.***

(Rahma dan Malik)