sketsa_posterHUMA_inking (Large)

Putusan MK 35 tentang pengakuan hukum adat menjadi “oase” sekaligus pintu utama untuk memulihkan hak masyarakat adat atas hutan adatnya. Putusan ini dapat menjadi salah satu milestone perjuangan masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Hutan adat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK 35 tahun 2012 tidak lagi bagian dari hutan negara. Hutan adat menjadi bagian dari hutan hak masyarakat hukum adat.

Implementasi hasil MK ini membutuhkan dialog antar institusi terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat adat sendiri. Inilah yang menjadi landasan kegiatan ini. Dialog multi-pihak menjadi penting diselenggarakan mengingat untuk mengimplementasikan Putusan MK 35 bersifat lintas-sektor dan lintas level pemerintahan.

Contohnya, Putusan MK 35 tidak merevisi pengakuan bersyarat mengenai keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan Pasal 67 UU Kehutanan 1999. Artinya, legalitas keberadaan masyarakat hukum adat masih memerlukan perangkat hukum di tingkat daerah, yaitu Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah. Sehingga peran pemda untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum melalui Perda dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah menjadi elemen utama untuk penetapan hutan adat.

Sementara itu, banyak masyarakat hukum adat telah diakui keberadaan hukumnya oleh Perda atau SK Kepala Daerah, misalnya; Perda Kabupaten Morowali No. 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Tau Taa Wana, SK Bupati Luwu Utara No. 300 tahun 2004 tentang Keberadaan Masyarakat Adat Seko.

Bahkan di beberapa daerah telah mengakui secara jelas mengenai keberadaan hutan adat, seperti di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, di Jambi. Pengakuan keberadaan hukum masyarakat hukum adat tersebut juga mempermudah proses penetapan hutan adat oleh Kementerian Kehutanan. Namun, bagi daerah-daerah lain yang belum menetapkan masyarakat hukum adat dengan Perda atau Surat Keputusan Kepala Daerah perlu didorong untuk memperlancar proses hukum penetapan hutan adat.

HuMa beserta para mitra juga telah berinisiatif untuk implementasikan hutan adat melalui ujicoba legal dan sosial penetapan hutan adat di 12 lokasi, yaitu di Kabupaten Aceh Barat dan Pidie di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Merangin di Jambi, Kabupaten Lebong di Bengkulu, Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman di Sumatera Barat, Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, Kabupaten Paser di Kalimantan Timur, Kabupaten Bulukumba dan Luwu Utara di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sigi dan Morowali di Sulawesi Tengah. Upaya ini didahului dengan riset aksi Identifikasi Hutan Adat di wilayah tersebut.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.

Sorry, this entry is only available in Indonesia.