Edisi : No. 5 Oktober 2005
Penulis : Bernadinus Steny
Harga : Rp. 6000,-

Melalui seri kajian wacana ini, HuMa ingin berbagi pengalaman tentang praktek dari konsep tersebut di lapangan. Disamping untuk maksud diseminasi wacana, buku ini juga untuk menjadi bukti bahwa meski, sendi-sendi dasar FPIC telah ada dalam budaya leluhur Bangsa [seperti konsep musyawarah, teposeliro, gotong royong] tapi, di lapangan nasib FPIC ini sering rontok di tengah jalan

Edisi : No. 4 - 2003
Penulis : Hedar Laudjeng
Harga : Rp. 5000,-

Buku ini hendak menggugah dan mengajak kita untuk mendiskusikan dan memikirkan solusi atas sejumlah problematika sistem peradilan adat yang ada ditengah masyarakat. Saat ini, peradilan adat bukanlah wacana yang cukup populer - yang mayoritas publik memahaminya.

Edisi : No. 3 - Desember 2002
Penulis : Noer Fauzi
Harga : Rp. 5000,-

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman dari berbagai seri diskusi yang telah dikembangkan oleh KPA, Masyarakat Transitional Justice maupun HuMa dan Pokja PA-PSDA bersama beberapa ornop di berbagai wilayah serta didukung dengan kajian berbagai dokumen. Dalam buku kecil ini dihadirkan analisis penulis tentang permasalahan pembaruan perundangan dan peraturan, pelanggaran HAM, konsep transitional justice, pengalaman Afrika Selatan sebagai perbandingan, kendala-kendala implementasi konsep transitional justice di Indonesia dengan diawali oleh analisisnya atas hasil-hasil diskusi di beberapa kota di Indonesia.

Edisi : No. 2 - September 2002
Penulis : Rikardo Simarmata
Harga : Rp. 5000,-

Buku ini memuat tentang peraturan perundang-undangan mulai dari klasifikasi segi peristilahan, pengertian, sejarah asal-usul, fungsi dasar, tehnik penyusunan, hingga pertimbangan strategi konstektualisasinya di Indonesia. Hal ini sekaligus dapat dijadikan sebagai sebuah peringatan dini terhadap potensi ancaman yang akan muncul.

Edisi : No. 1 - September 2002
Penulis : Rikardo Simarmata dan Stepanus Masiun
Harga : Rp. 5000,-

Buku ini berisi hasil diagnosa karakter dasar yang melekat pada sejumlah Peraturan Daerah, hasil diagnosa itu belum bersifat mendetail dan mendalam tetapi sudah menggunakan sejumlah parameter yang bila diakumulasikan akan menjadi identifikator untuk mengenali karakter sebuah Peraturan Daerah.