Halaman: 1/2
PRESS RELEASE REVISI UU NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Dalam merevisi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PAH II juga akan melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang juga melibatkan daerah seperti UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pemerintahan Daerah serta UU lain yang terkait dengan keterlibatan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil pemerintah pusat dan daerah dalam poengelolaan sumber daya alam.
Revisi UU Pemda 'Banci' dan Kontradiktif
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah menciptakan sebuah peraturan perundangan yang kontradiktif dan bersifat banci.
Koalisi Ajukan Judicial Review UU Sumber Daya Air
Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ke Mahkamah Konstitusi. "Kita melihat pengesahan undang-undang tersebut terlalu tergesa-gesa," kata Koordinator Koalisi, Heine Nababan, seusai mendaftarkan perkara, Rabu (9/6) di Jakarta.
Warga Gunung Halimun Tuntut Status Tanahnya
"Kami sebenarnya tidak menolak proyek konservasi itu. Kami hanya meminta lahan garapan warga berupa ladang, persawahan, dan permukiman penduduk dikembalikan ke masyarakat", ujar Kordinator FKMHJB Wilayah Halimun Selatan Sukanta di sela-sela seminar bertema Kawasan Halimun: Nyoreang alam ka tukang, nyawang anu bakal datang, yang diadakan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) di Bogor.
DPR Minta PP Perubahan Status Kawasan HL Diterbitkan
Komisi VIII DPR meminta pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) untuk mengubah peruntukan kawasan hutan lindung (HL) menjadi lahan pertambangan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Djusril Djusan kepada wartawan di Jakarta, kemarin, usai mengikuti rapat intern Tim Penyelesaian Tumpang-tindih Lahan Pertambangan di Hutan Lindung.
Ribuan Petani Tolak RUU Perkebunan
Sepuluh ribu petani dari daerah Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di bundaran Hotel Indonesia menentang Rencana Undang-Undang Perkebunan (RUU Perkebunan).
Kasus Sengketa Tanah Menumpuk
Komnas HAM Rintis Pembentukan Komisi Penyelesaian Konflik Agraria
Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedang merintis pembentukan komisi khusus guna menangani kasus-kasus konflik agraria akibat menumpuknya kasus itu selama beberapa tahun terakhir. Lembaga yang akan diberi nama Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria atau KNuPKA itu juga disiapkan untuk menjalankan fungsi peradilan khusus sengketa agraria.
Perppu Kehutanan Jadi UU lewat Voting
DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU pada sidang paripurna, kemarin. Pengesahaan itu dilakukan lewat pemungutan suara (voting).
Sejumlah LSM Tempuh Upaya Hukum atas Disahkannya Perppu 1/2004
Tiga fraksi besar DPR yang menyetujui disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2004 menjadi undang-undang (UU) dinilai hanya mengejar keuntungan di akhir pergantian kekuasaan. Karena itu, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) akan melakukan upaya-upaya hukum, baik terhadap perppu tersebut dan beberapa perusahaan yang membuka pertambangan di hutan lindung.
Positivisme Hukum Mahkamah Konstitusi - Kritik atas Pembatalan UU Antiterorisme Bom Bali
Positivisme hukum dari sendirinya tidak mengenal prinsip "berlaku surut" (prinsip retroaktif). Positivisme hukum menjadi soal amat serius pada periode sesudah Perang Dunia II.
)
)
