Info Terkait


  • MK Lebih Banyak Dimanfaatkan Kelompok Elit

    TEMPO Interaktif, Jakarta – Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan, hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok elit. Dari 478 putusan MK, hanya 6,4 persen kasus yang dimohonkan oleh publik, sedangkan 42.8 persen , diajukan oleh kelompok elit yang melek hukum. “48,5 persen merupakan permohonan dari kalangan partai […]

  • MK Dituding Elitis

    hukumonline.com – Masyarakat beranggapan pengadilan bukan kebutuhan utama. Lembaga penggiat hukum masyarakat (Huma) menuding Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menguntungkan kaum elit di Indonesia. Sebab, sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, MK belum banyak dimanfaatkan rakyat miskin sebagai jalan mencari keadilan. Selama ini, pengguna MK sebagai jalur perlindungna konstitusional lebih banyak dari kalangan politikus dan orang […]

  • LSM Desak DPR Tunda Pengesahan RUU Minerba

    PME-Indonesia.Com, Jakarta–Karena substansi dalam pembahasan RUU Minerba tak mengakomodir kepentingan rakyat, sejumlah LSM minta DPR menunda pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. LSM minta dilakukan kaji ulang terhadap pengelolaan sumber daya mineral. Menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI Berry Nahdian Furqan, dalam draft terakhir RUU Minerba 2 Desember lalu kelihatan bahwa hak-hak rakyat diabaikan. “Karena itu kami […]

  • <!–:id–>Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus<!–:–>

    essay writing service

  • Hukum masih Jadi Milik Penguasa

    JAKARTA–MI: Hukum di Indonesia dinilai masih berpihak kepada kalangan penguasa, baik secara bisnis maupun politik. Kaum marginal belum sepenuhnya menikmati perlindungan hukum. Bahkan, penegakan hukum bukan sekedar stagnan tetapi malah setback. Dominasi hukum dipengaruhi kekuatan modal dan politik yang melahirkan ragam kekuatan. Sehingga siapa yang kuat dialah yang menang, ujar komisioner Komisi Hukum Nasional (KHN) […]

  • <!–:id–>Hukum Indonesia Bisa Mati Bila Terus Stagnan<!–:–>

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), menilai kondisi hukum di negara ini tengah mengalami stagnasi. Negara gagal menjadikan sistem dan praktik hukum memberikan keadilan kepada mereka yang miskin dan paling tertindas. Hal itu menurut mereka dilihat dari indikator beberapa kasus hukum yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan bernegara dewasa […]

  • Hukum Indonesia Belum Berikan Keadilan Pada Kaum Tertindas

    VHRmedia, Jakarta – Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Asep Yunan Firdaus dalam seminar “Stagnasi Hukum di Indonesia” di Jakarta, Kamis (5/8). “Dalam situasi seperti ini, […]

  • Hukum di Indonesia Sudah Mati

    MEDAN – Banyaknya kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, Lapindo yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, dikarenakan proses hukum belum berfungsi dan ditegakkan secara maksimal. Maka, kondisi hukum di Indonesia mengalami stagnasi. Hali itu disampaikan pengacara senior dan anggota panitia seleksi Ketua KPK, Todung Mulya Lubis, menanggapi keterangan dari Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat […]

Halaman 3 dari 41234