Info Terkait


  • Mempertanyakan Kembali Kebijakan Pertanahan dan SDA

    MASALAH penguasaan tanah dan sumber daya alam (SDA) sangat relevan untuk dipersoalkan pada saat ini. Sepanjang masa reformasi yang berlangsung sejak 1998, di seantero pedesaan Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan yang penting dalam konteks tata penguasaan tanah dan kekayaan alam, seperti hutan, sumber-sumber tambang, air, pesisir dan laut. Perubahan konteks dari ”siapa yang dapat memiliki, menggunakan, […]

  • Sejumlah LSM Tempuh Upaya Hukum atas Disahkannya Perppu 1/2004

    JAKARTA (Media, 19 Juli 2004): Tiga fraksi besar DPR yang menyetujui disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2004 menjadi undang-undang (UU) dinilai hanya mengejar keuntungan di akhir pergantian kekuasaan. Karena itu, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) akan melakukan upaya-upaya hukum, baik terhadap perppu tersebut dan beberapa perusahaan yang membuka pertambangan di hutan lindung. “Partai-partai itu […]

  • Perppu Kehutanan Jadi UU lewat Voting

    JAKARTA (Media, 16 Juli 2004): DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU pada sidang paripurna, kemarin. Pengesahaan itu dilakukan lewat pemungutan suara (voting). Menurut AM Fatwa yang memimpin sidang paripurna, voting harus dilakukan untuk mengambil keputusan dan mempersingkat waktu. Hal […]

  • <!–:id–>Revisi UU Pemda 'Banci' dan Kontradiktif<!–:–>

    JAKARTA (Media, 13 Oktober 2004): Pengamat politik dari Universitas Indonesia Maswadi Rauf menilai revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah menciptakan sebuah peraturan perundangan yang kontradiktif dan bersifat banci. “Seharusnya tegas saja dinyatakan, apakah masyarakat bisa mencalonkan diri secara langsung sebagai kepala daerah, selain partai politik yang mengajukan calonnya,” kata Maswadi Rauf […]

  • Pembaruan Agraria Harus Libatkan Publik

    JAKARTA (Media Indonesia, 12 Oktober 2004): Agenda pembaruan agraria, termasuk kewenangan mengatasi masalah konflik lahan dalam negeri, menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintahan baru diminta berfokus pada pelibatan publik, guna merumuskan tata guna dan hak kuasa lahan. Ketua Majelis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Agus Tiana mengatakan hal itu kepada Media, di sela-sela acara konferensi internasional […]

  • DPR Minta PP Perubahan Status Kawasan HL Diterbitkan

    JAKARTA (Media): Komisi VIII DPR meminta pemerintah membuat peraturan pemerintah (PP) untuk mengubah peruntukan kawasan hutan lindung (HL) menjadi lahan pertambangan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Djusril Djusan kepada wartawan di Jakarta, kemarin, usai mengikuti rapat intern Tim Penyelesaian Tumpang-tindih Lahan Pertambangan di Hutan Lindung. ”Supaya Presiden tidak melanggar UU No 41/1999 (UU […]

  • UU Perkebunan Abaikan Pasal 33 UUD 1945

    JAKARTA – MICOM: Pasal 21 dan 47 Undang ‐Undang (UU) Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dinilai telah mengabaikan UUD 1945. “Secara ideologis filsafati keduanya sama‐sama mengacu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945> Tetapi secara yuridis telah terjadi penghapusan keterkaitan norma,” ujar ahli hukum agraria Universitas Brawijaya (Unibraw) Suhariningsih dalam sidang pengujian undang‐undang yang […]

  • RUU MINERBA PERPARAH PEMISKINAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN

    Pemerintah dan DPR RI rupanya tutup mata terhadap praktek-praktek pertambangan lewat UU No 11/1967, yang telah berlaku lebih 4 dekade. Terakhir, mereka akan menuntaskan Rancangan UU Mineral & Batubara, disingkat RUU Minerba dan segera disahkan di rapat paripurna DPR RI minggu depan. Semangat RUU ini tak banyak berubah, Keruk cepat, jual murah. Bisa dipastikan, konflik […]

Halaman 2 dari 41234