Info Terkait
Catatan Diskusi Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
27 Desember 2011 Mc: Selamat pagi, selamat datang, para pembicara dalam diskusi “Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir. Dalam kerangka acuan yang diberikan panitia, acara ini [...]
Meralat Negaraisasi Tanah Adat*)
Memperbaiki Rute Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengukuhkan kembali Eksistensi Negara Bangsa Noer Fauzi Rachman**) link video bisa diklik Meralat Negaraisasi Tanah Adat Realisasi dari tekad Proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa “hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, menempuh jalan panjang dan berliku, terutama bila menyangkut pada proses yang [...]
Sarasehan Otonomi Asli Masyarakat Adat
HuMa – Epistema Institute Tobelo, 20 April 2012 Pengantar Salah satu sarasehan yang diadakan dalam rangkaian Kongres AMAN IV di Tobelo, Halmahera Utara adalah tentang Otonomi Asli Masyarakat Adat. Sarasehan ini dikelola oleh HuMa dan Epistema Institute. Tema tentang otonomi masyarakat adat itu tidak berarti hanya membicarakan bagaimana tata cara pengaturan kehidupan masyarakat adat secara [...]
Pelatihan Perancangan Perundang-Undangan Desa Melung, Banyumas, 14 – 16 Mei 2012
Hukum, seharusnyalah bukan sesuatu yang ditakutkan. Keberadaan hukum seharusnyalah untuk membahagiakan manusia. Meskipun saat ini hukum di Indonesia khususnya hukum negara lebih tajam ke atas, dan tumpul ke bawah, namun tidak menyurutkan masyarakat terutama di tingkat akar rumput untuk mendialogkan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara supaya menjalankan fungsinya yang sesungguhnya untuk menciptakan [...]
Menggagas “Rute” Baru Penyelesaian Konflik Agraria
KONFERENSI PENGUASAAN TANAH – Peneliti LIPI Tun Ju Lang (kanan), didampingi Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjadi pembicara dalam Konferensi Internasional “Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah” di Jakarta, Senin (11/10). KONFLIK agraria merupakan salah satu masalah bangsa yang belum kunjung menemukan muara penyelesaian. Konflik agraria telah menyebabkan begitu [...]
Mempertanyakan Kembali Kebijakan Pertanahan dan SDA
MASALAH penguasaan tanah dan sumber daya alam (SDA) sangat relevan untuk dipersoalkan pada saat ini. Sepanjang masa reformasi yang berlangsung sejak 1998, di seantero pedesaan Indonesia, telah terjadi perubahan-perubahan yang penting dalam konteks tata penguasaan tanah dan kekayaan alam, seperti hutan, sumber-sumber tambang, air, pesisir dan laut. Perubahan konteks dari ”siapa yang dapat memiliki, menggunakan, [...]
Sejumlah LSM Tempuh Upaya Hukum atas Disahkannya Perppu 1/2004
JAKARTA (Media, 19 Juli 2004): Tiga fraksi besar DPR yang menyetujui disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2004 menjadi undang-undang (UU) dinilai hanya mengejar keuntungan di akhir pergantian kekuasaan. Karena itu, sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) akan melakukan upaya-upaya hukum, baik terhadap perppu tersebut dan beberapa perusahaan yang membuka pertambangan di hutan lindung. “Partai-partai itu [...]
Perppu Kehutanan Jadi UU lewat Voting
JAKARTA (Media, 16 Juli 2004): DPR akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang (UU) No 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UU pada sidang paripurna, kemarin. Pengesahaan itu dilakukan lewat pemungutan suara (voting). Menurut AM Fatwa yang memimpin sidang paripurna, voting harus dilakukan untuk mengambil keputusan dan mempersingkat waktu. Hal [...]