Advokasi Publik


  • <!–:id–>Disesalkan, Pengesahan UU Anti-perusakan Hutan<!–:–>

    Jakarta, Kompas (10/7/2013). Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/7), menyetujui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk disahkan. Penetapan ini disesalkan berbagai pihak karena berpotensi meningkatkan konflik masyarakat sekitar hutan dan menambah kompleksitas upaya memperbaiki tata kelola hutan. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan menyiapkan draf uji materi atas UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan […]

  • Penetapan Tanah Terlantar Digugat

    PT Perkebunan Tratak yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, menggugat BPN karena mencabut HGU perkebunannya melalui SK No:7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Batang Atas Nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Terletak Di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah. Gugatan tersebut terdaftar dengan […]

  • Sebuah ‘Perselingkuhan’ Konstitusi: Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H)

    Sejak dini RUU P2H telah melakukan penyimpangan konstitusi. Sementara prediksi kedepan kehadirannya adalah untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi pelaku pembalakan liar.Fakta tersebut terungkap saat berlangsungnya dengar pendapat antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan,dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dewan Kehutanan Nasional […]

  • Surat Terbuka Koalisi Pemulihan Hutan Jawa

    Hal: Penolakan Terhadap Pengesahan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) Yang Terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI Di Jakarta Koalisi Pemulihan Hutan Jawa (KPH Jawa) adalah koalisi 36 organisasi masyarakat sipil di Jawa yang peduli pada upaya pemulihan hutan Jawa. Dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2012. Menyikapi adanya RUU P2H yang […]

  • <!–:id–>RINGKASAN PUTUSAN Nomor 45/PUU-IX/2011<!–:–>

    diringkas oleh Rahma Mary  Pemohon: Pemerintah Kabupaten Kapuas, diwakili oleh : Ir. H. Muhammad Mawardi, MM. (Bupati Kapuas), Drs. Hambit Bintih, MM (Perorangan), Drs Duwel Rawing (Perorangan), Drs. H. Zain Alkim (Perorangan), H. Ahmad Dirman (Perorangan), Drs. Akhmad TAufik, M.Pd.(Perorangan). Alasan-alasan Permohonan: MK untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun […]

Halaman 3 dari 3123