Advokasi Publik


  • Cerita dari Wana (3-Habis)

    “Wah, Ini luar biasa!” Ujar Mas Sentot seraya tersenyum lebar. Gantungan gabah padi itu terlihat segar dan kuning. “Ini sedang musim panen” ujar Apa Imel salah seorang masyarakat dari Lipu Pumbatu. Seorang ibu menumbuk padi di alu dengan tenaga yang kuat. Ia menyiapkan makan malam untuk kami di Lipu Sumbol. Ini suatu kemewahan bagi kami, […]

  • Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

    Jakarta – 11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Asep Yunan menyatakan UU No. 23 tahun 2014 merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Asep Yunan […]

  • Hukum yang Tidak Adil Bukanlah Hukum

    oleh Noer Fauzi Rachman Peneliti Utama Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi-Studi Agraria, Pengajar Politik dan Gerakan Agraria di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. (Artikel ini pernah dimuat di Koran Sindo, Sabtu 9 Mei 2015). Pada Kamis, 23 April 2015, Nenek Asyani (63), dan tiga terdakwa yang terkait, diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan […]

  • Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

    oleh: H. Juniadi Hamsyah, M.Pd Gubernur Provinsi Bengkulu Disampaikan pada Dialog Nasional “Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat” Mataram, 17-18 April 2015 Yth Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria dan Tata […]

  • Penuhi Janji Nawacita

    Pengelolaan wilayah yang dilakoni oleh masyarakat Adat/komunitas lokal menunjukkan poin positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologis. Namun, saat ini, wilayah adat/kelola rakyat telah banyak dikonversi menjadi wilayah pengelolaan SDA berbasis industri ekstraktif. Hal ini berdampak pada penurunan kesejahteran, kerusakan ekologis, hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya sendi-sendi budaya lokal, serta tingginya pelepasan emisi gas rumah […]

  • MA Nyatakan Bebas Kepada PHR Jamlis Lahandu

    Konflik sumber daya alam mengkriminalisasi sebuah profesi seseorang di Indonesia. Salah satu kasus atas konflik sumber daya alam dan agraria yang menjadi perhatian HuMa dan Perkumpulan Bantaya, mitra HuMa di Sulawesi Tengah, adalah kasus kriminalisasi terhadap seorang akademisi dari Universitas Tadulako, Palu, yang juga merupakan pendamping hukum rakyat (PHR) bernama Jamlis Lahandu. Kasus ini terjadi […]

  • Ahli: Undang-Undang P3H Berkontribusi terhadap Kriminalisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat

    oleh Clancy O’Donnell Pada Hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, Mahkamah Konstitusi mendengarkan kembali dua Saksi Ahli dalam Sidang Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) untuk ketujuh kalinya. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Kurniawarman dan praktisi hukum agraria Rikardo Simarmata. Mereka menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan/negara tidak boleh menghapus hak ulayat masyarakat hukum […]

  • Tim Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dibentuk

    Untuk menyelesaikan tugas mendesak dan melaksanakan penanganan pengaduan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015. Adapun tugas tim tersebut adalah: (1) menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan […]

Halaman 1 dari 3123