Pembaruan Hukum dan Resolusi Konflik


  • Cerita dari Wana (3-Habis)

    “Wah, Ini luar biasa!” Ujar Mas Sentot seraya tersenyum lebar. Gantungan gabah padi itu terlihat segar dan kuning. “Ini sedang musim panen” ujar Apa Imel salah seorang masyarakat dari Lipu Pumbatu. Seorang ibu menumbuk padi di alu dengan tenaga yang kuat. Ia menyiapkan makan malam untuk kami di Lipu Sumbol. Ini suatu kemewahan bagi kami, […]

  • Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM

    Pada Rabu, 16 Maret 2016 Komnas HAM meluncurkan rangkaian Buku Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayah adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri nasional ini terangkum dalam publikasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian konflik. Selain itu, model dari Inkuiri nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus lain yang berpola seperti […]

  • Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

    Jakarta – 11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Asep Yunan menyatakan UU No. 23 tahun 2014 merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Asep Yunan […]

  • Koordinasi Masyarakat Gambut Riau untuk Kebijakan Restorasi Gambut Partisipatif yang Berorientasi pada Perlindungan Hak Manusia

    Hari ini (Selasa, 9/2/2015), sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) berkumpul di sekretariat JMGR, Kelurahan Tangkerang Selatan, Pekanbaru. JMGR merupakan organisasi yang menaungi masyarakat Gambut di enam Kabupaten, termasuk; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir; Pelelawan; Siak; Kepulauan Meranti; dan Rokan Hilir. Wilayah kerja JMGR merefleksikan struktur JMGR, dari Provinsi hingga desa. Saat […]

  • Penetapan Hutan Adat Menunggu Langkah Konkrit dan Pasti dari Pemerintah

    (Siaran Pers) HuMa, 5 Oktober 2015. “Dengan diakuinya kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas hutannya, maka tahapan yang menjadi mendesak untuk segera diselesaikan adalah Penethapan Hutan Adat,” ujar Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa, “Hal itu menjadi penting karena sebagai salah satu cerminan pengakuan hak masyarakat adat dalam bentuk aksi […]

  • Meregional dan Mengkonkrit, Dialog Percepatan Penetapan Wilayah Adat 2015

    oleh Sisilia Nurmala Dewi dan Nurul Firmansyah Dialog Regional Barat dan Timur terkait Percepatan Penetapan Wilayah Adat di 15 Lokasi dampingan HuMa bersama mitra-mitranya (JKMA, Perkumpulan Qbar, Yayasan Akar Bengkulu, KKI Warsi, Rimbawan Muda Indonesia, Lembaga Bela Banua Talino, Padi, Perkumpulan Bantaya, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel dan Yayasan Merah Putih Palu) telah dilaksanakan. Dialog Regional […]

  • Hukum yang Tidak Adil Bukanlah Hukum

    oleh Noer Fauzi Rachman Peneliti Utama Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi-Studi Agraria, Pengajar Politik dan Gerakan Agraria di Program Studi Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. (Artikel ini pernah dimuat di Koran Sindo, Sabtu 9 Mei 2015). Pada Kamis, 23 April 2015, Nenek Asyani (63), dan tiga terdakwa yang terkait, diputuskan bersalah oleh Hakim Pengadilan […]

  • Pidato Gubernur Bengkulu Dalam Dialog Nasional Lombok

    oleh: H. Juniadi Hamsyah, M.Pd Gubernur Provinsi Bengkulu Disampaikan pada Dialog Nasional “Membangun simpul kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Perluasan Wilayah Kelola Rakyat” Mataram, 17-18 April 2015 Yth Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria dan Tata […]

Halaman 1 dari 812345...Akhir »