Pemantauan Keadilan Iklim
Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah (2011)
Publikasi ini merupakan laporan penelitian mengenai potret penerapan FPIC (free prior and informed consent) dalam proyek dan program demonstration activities (DA) REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Laporan ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama berisi tentang konteks sejarah konflik dan politik moratorium hutan di Indonesia. Di bagian kedua, laporan ini menjelaskan Proyek DA-REDD/REDD+ [...]
Implementasi Moratorium di Kalteng: Antara Harapan dan Realita (Laporan Lingkar Belajar Keadilan Iklim dan Walhi Kalteng)
Moratorium hutan Indonesia yang diawali dengan terbitnya Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Izin Pemanfaatan Hutan di Hutan Primer dan Lahan Gambut adalah salah satu kebijakan yang ditunggu-tunggu masyarakat sipil yang prihatin atas nasib hutan Indonesia dan kondisi iklim global. Rusaknya hutan akibat laju bisnis ekstraktif dan destruktif tak terkendali seperti pembalakan, tambang, dan [...]
Pemantauan REDD+ Berbasis Hak di Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah telah ditunjuk sebagai provinsi percontohan dalam kerja sama perubahan iklim di antara pemerintah Indonesia-Norwegia dan Indonesia-Australia dengan tujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, lazim disebut REDD+. Statusnya sebagai provinsi percontohan telah menggulirkan serangkaian proses penyusunan kebijakan, peraturan, dan kelembagaan untuk menjalankan berbagai aktivitas REDD+ dalam fase kesiapan, termasuk pelaksanaan berbagai demonstration [...]