• Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: HuMa Meminta Pemerintah Hentikan Tarik Ulur dalam Penetapan Hutan Adat

    SIARAN PERS HuMa, 20 Oktober 2015. Hari ini, telah genap setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimipin Indonesia. Dalam setahun pemerintahan Jokowi ini, Perkumpulan HuMa menagih janji pemerintah untuk segera menetapkan hutan adat. “Salah satu janji pemerintah Jokowi  adalah menghadirkan negara dalam penyelesaian persoalan masyarakat, termasuk masyarakat adat,” ujar Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa, “Dan […]

  • Menteri LHK Siti Nurbaya Berkomitmen Realisasikan Penetapan Hutan Adat

    HuMa, 19 Oktober 2015. Perjuangan penetapan hutan adat tidak henti dilakukan HuMa bersama mitranya. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan di Hotel Peninsula, Senin (5/10), terdapat 3 wilayah hutan adat yang dikelola secara turun temurun oleh Masyarakat Hukum Adat Lipu Wana Posangke, Kasepuhan Karang, dan Marga Serampas dimohonkan penetapannya langsung oleh perwakilan komunitas. Ketiga wilayah ini […]

  • Penetapan Hutan Adat Menunggu Langkah Konkrit dan Pasti dari Pemerintah

    (Siaran Pers) HuMa, 5 Oktober 2015. “Dengan diakuinya kedudukan Masyarakat Hukum Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas hutannya, maka tahapan yang menjadi mendesak untuk segera diselesaikan adalah Penethapan Hutan Adat,” ujar Dahniar Andriani, Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa, “Hal itu menjadi penting karena sebagai salah satu cerminan pengakuan hak masyarakat adat dalam bentuk aksi […]

  • Masyarakat Sipil Menilai Dokumen INDC Tidak Jelas dan Partisipatif

    HuMa, 17 September 2015. “September ini (17/9) Koalisi organisasi masyarakat sipil untuk penyelamatan hutan Indonesia dan iklim global menyampaikan masukan atas proses INDC (Intended Nationally Determined Contributions) Indonesia,” juru bicara koalisi, Sisilia Nurmala Dewi dari HuMa, “Masukan Koalisi ini berdasarkan draft yang beredar secara resmi.” Menurut Sisilia, banyak hal dalam draft dokumen INDC yang akan […]

Halaman 3 dari 3123