• Cerita dari Wana (3-Habis)

    “Wah, Ini luar biasa!” Ujar Mas Sentot seraya tersenyum lebar. Gantungan gabah padi itu terlihat segar dan kuning. “Ini sedang musim panen” ujar Apa Imel salah seorang masyarakat dari Lipu Pumbatu. Seorang ibu menumbuk padi di alu dengan tenaga yang kuat. Ia menyiapkan makan malam untuk kami di Lipu Sumbol. Ini suatu kemewahan bagi kami, […]

  • Cerita dari Wana (2)

    Titik Berangkat “Ngopi dulu Bung” sanggah Edi Wicaksono, Staf Program Hutan Adat Yayasan Merah Putih di sela-sela perbincangan. Kami sedang berdiskusi mengenai apa yang hendak kami pelajari di tempat belajar kami nanti, di Wana Posangke, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mas Sentot memaparkan lebih dulu maksud dan tujuan mengenai kebudayaan agraria. Gayung bersambut oleh Azmi […]

  • Cerita dari Wana (1)

    Banyak hal dapat kita lakukan agar laku sejarah perjalanan kita dan pendahulu kita tetap sampai pada anak cucu kita. Di Wana Posangke, Sulawesi Tengah (1-15 Mei 2016) saya hanya melakukan sedikit dari banyak hal itu. Memotret, berbincang, dan berkelakar. Semoga dari  catatan yang sedikit ini dapat berbicara banyak bagi perjalanan sejarah kita. Kawula muda sedang […]

  • Buku Inkuiri Nasional Komnas HAM

    Pada Rabu, 16 Maret 2016 Komnas HAM meluncurkan rangkaian Buku Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Wilayah adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri nasional ini terangkum dalam publikasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian konflik. Selain itu, model dari Inkuiri nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus lain yang berpola seperti […]

  • Pertegas Kewenangan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

    Jakarta – 11 Februari 2016. Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Asep Yunan menyatakan UU No. 23 tahun 2014 merupakan resentralisasi kewenangan dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Asep Yunan […]

  • Koordinasi Masyarakat Gambut Riau untuk Kebijakan Restorasi Gambut Partisipatif yang Berorientasi pada Perlindungan Hak Manusia

    Hari ini (Selasa, 9/2/2015), sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) berkumpul di sekretariat JMGR, Kelurahan Tangkerang Selatan, Pekanbaru. JMGR merupakan organisasi yang menaungi masyarakat Gambut di enam Kabupaten, termasuk; Indragiri Hulu; Indragiri Hilir; Pelelawan; Siak; Kepulauan Meranti; dan Rokan Hilir. Wilayah kerja JMGR merefleksikan struktur JMGR, dari Provinsi hingga desa. Saat […]

  • Platform Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Desember 2015

    Pada 9-10 Desember 2015, bertepatan dengan Hari HAM sedunia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global telah melahirkan platform bersama-nya. Platform yang bertajuk “Keadilan Iklim: Perbaikan Tata Kelola SDA dan Lingkungan yang Melampaui Karbon ini menguraikan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar terwujudnya keadilan iklim. Empat topik yang dijabarkan secara lebih detail adalah […]

  • Perkumpulan HuMa Luncurkan Film ‘Potret Hutan Adat’

    Jakarta, 04 November 2015. Di awal bulan November (4/11), bertempat di Dapur Sunda, Jakarta Selatan, Perkumpulan HuMa meluncurkan film ‘Potret Hutan Adat’. Peluncuran itu dilakukan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik pada acara Media Gathering. Film itu menceritakan tentang kearifan lokal masyarakat adat dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. “Film ini bagian dari […]

Halaman 2 dari 3123